Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 21.670 peraturan dalam 0,074 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 7 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

PERDA Kab. Ogan Komering Ulu No. 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan

Download :
Perda OKU Nomor 7 Tahun 2020.pdf

Abstrak

PAJAK-HIBURAN

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2020/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Perda No. 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan. Dalam rangka mendorong perkembangan dan/atau pertumbuhan dunia usaha dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, maka perlu meninjau kembali tarif Pajak Hiburan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda Kabupaten No. 12 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2020.
Mengubah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan
3 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klungkung No. 7 Tahun 2012

Pajak Air Tanah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA NOMOR 7 TAHUN 2012.docx

Abstrak

PAJAK-AIR-TANAH

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2012/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Air Tanah

ABSTRAK:

a. bahwa Pajak Air Tanah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peranserta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; b. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan pengaturan Pajak Air Tanah dengan Peraturan Daerah ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 1 Tahun 1987;
1.KETENTUAN UMUM; 2.NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK ; 3.DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK ; 4.WILAYAH PEMUNGUTAN ; 5.MASA PAJAK; 6. TATA CARA PEMUNGUTAN; 7. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN; 8. KEDALUWARSA; 9. PEMBETULAN,PEMBATALAN,PENGURANGAN,KETETAPAN,DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF; 10. SANKSI ADMINISTRATIF; 11. KETENTUAN PENYIDIKAN; 12. KETENTUAN PIDANA; 13. KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
13

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 7 Tahun 2011

Retribusi Jasa Umum

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA-NO-7-TAHUN-2011-TTG-RETRIBUSI JASA UMUM.pdf

Abstrak

RETRIBUSI

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2011/NO.7, TLD No.7, LL KAB SEKADAU: 68 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK:

Bahwa untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, daerah dapat memberikan dan menyediakan jasa dengan pembayaran retribusi
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.34 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.38 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2006, UU No.18 Tahun 2008, UU No.28 Tahun 2009, UU No.32 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.37 Tahun 2007, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP NO.45 Tahun 2008, PP No.69 Tahun 2010, Perpres No.25 Tahun 2008, Perda No.7 Tahun 2008, Perda No.8 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum; Golongan dan Jenis Retribusi; Pemungutan Retribusi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa; Pemeriksaan;Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi; Insentif Pemungutan dan Pemanfaatan Penerimaan Retribusi; Peninjauan Tarif Retribusi; Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi; Sanksi Administrasi; Penagihan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2011.
Pencabutan Perda No.6 Tahun 2007
Peraturan ini memiliki 53 halaman dan 15 halaman lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong No. 7 Tahun 2011

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

retribusi-parkir tepi jalan

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Berita Daerah Kab. Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 45 Seri C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum yang merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten; b. bahwa untuk meningkatkan potensi-potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya melalui pelayanan dan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum, serta dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan perparkiran di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, maka perlu ditetapkan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
Dasar Hukum: UU Drt 4/1956; UU 9/1967; UU 8/1981; UU 19/1997; UU 14/2002; UU 17/2003; UU 1/2004; UU 32/2004; UU 33/2004; UU 25/2009; UU 28/2009; UU 12/2011; PP 20/1968; PP 56/2005; PP 58/2005; PP 38/2007; PP 69/2010; PP 91/2010; Perpres 1/2007; Perda Rejang Lebong 7/2005; Perda Rejang Lebong 5/2007; Perda Rejang Lebong 2/2008 dan Perda Rejang Lebong 3/2008
Materi Pokok: Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2017.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2020

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA NO 7 TAHUN 2020 TTG RETRIBUSI JASA USAHA.pdf

Abstrak

RETRIBUSI - JASa USAHA

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK:

bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 9 Tahun 1956; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 18 Tahun 2016; Perda Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016; Perda Kota Jambi Nomor 23, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2017.
Perda ini mengatur perubahan Perda tentang Retribusi Jasa Usaha yaitu Pengaturan Terbaru mengenai Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Pemakaian Pasar Grosir dan Pertokoan Milik Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
7

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya No. 07 Tahun 2007

Retribusi Izin Gangguan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda No. 7 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 7 Tahun 2009

Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Kota Bau-Bau No.07 Tahun 2009.pdf

Abstrak

RETRIBUSI - KEBERSIHAN

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD. 2009/ NO. 7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan

ABSTRAK:

Bahwa kebersihan merupakan salah satu segi kehidupan yang perlu dipelihara secara terpadu dan berkesinambungan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat Kota Bau-Bau demi terwujudnya dan terpeliharanya lingkungan hidup yang bersih, tertib dan sehat. Bahwa sejalan dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan dalam Kota Bau-Bau, perlu diatur cara-cara penanganan dan retribusinya. Bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas dan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan laju pembangunan di Kota Bau-Bau, maka dalam rangka usaha mengatur penanganan kebersihan dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan Kota Bau-Bau.
Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008.
berisi antara lain, ketentuan umum, pemeliharaan kebersihan, pengelolaan kebersihan,teknis pengelolaan, cara pembuangan sampah, pembersihan dan pengurusan sumur tinja,PENYULUHAN KEBERSIHAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI, MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG, TATA CARA PEMUNGUTAN, SANKSI ADMINISTRASI, TATA CARA PEMBAYARAN, TATA CARA PENAGIHAN, KADALUWARSA PENAGIHAN, TATA , CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA, PENGAWASAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PENYIDIKAN, KETENTUAN LAIN-LAIN, ketentuan peralihan dan penutup ,

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
14 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2003

Retribusi Pelayanan dan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

retribusi-pelayanan-penyelenggaraan-ketenagakerjaan

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2003/N0.46

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan dan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

Bidang Ketenagakerjaan perlu ditingkatkan, karena Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan lintas sektoral yang saling terkait serta berdampak pada Pembangunan Manusia seutuhnya guna menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, sesuai kewenangan yang yang diberikan kepada Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1971; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1980; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2001.
Dalam peraturan dibahas mengenai nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, surat pendaftaran, penetapan retribusi, tata cara pemungutan, sanksi administrasi, tata cara pembayaran, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan dan pembebeasan retribusi, tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa, kedaluwarsa penagihan, penyidikan dan ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2003.
14 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2020

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Pengadaan Barang/Jasa Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa - Pajak dan Retribusi Daerah

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah; bahwa dengan beralihnya kewenangan urusan kehutanan dan kelautan dan perikanan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berpotensi menambah objek retribusi baru dari kedua urusan dimaksud; bahwa adanya penghapusan Retribusi Rumah Potong Hewan, serta perubahan tarif beberapa objek retribusi yang tidak sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini, perlu diakomodir dalam Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2016.
PERATURAN DAERAH INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA, dengan perubahan sebagai berikut : Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat. 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Dinas/Biro/Badan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang memungut Retribusi. 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian/pemanfaatan kekayaan Daerah. 11. Retribusi Tempat Penginapan dan Asrama/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan dan asrama/pesangrahan/villa yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk mess. 12. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas pelayanan penyedian bibit untuk dijual yang diperlukan oleh Daerah. 13. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. 14. Dihapus. 14a.Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah. 14b.Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur. 19. Dihapus. 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 23. Pemeriksaaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 24. Penyidikan tidak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negari Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya. 25. Benih unggul bermutu adalah benih dari varitas unggul yang memenuhi persyaratan benih bermutu. 26. Bibit Ternak adalah semen Beku, telur tatas dan mudiqah (embrio yang dihasilkan melalui seleksi dan mempunyai mutu genetik lebih baik dari rata-rata mutu ternak setempat). 27. Benih atau bibit Ikan adalah ikan atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan mengembangbiakan Ikan. 28. Balai atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah perangkat dinas daerah yang ditugasi menyelenggarakan perbanyakan Benih atau bibit penyuluhan dan pelatihan. 29. Dihapus. 30. Dihapus. 31. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam pemungutan retribusi. 2. Ketentuan Pasal 2 huruf d dan huruf g diubah dan huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 Jenis Retribusi yang termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha meliputi : a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; e. Dihapus. f. Retribusi Terminal; dan g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. 3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 4 (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pemakaian kekayaan daerah. (2) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut Retribusi atas pelayanan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (3) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. (4) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (5) Dihapus. (6) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas pelayanan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (7) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut Retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 4. Ketentuan Paragraf 4 Bagian Kedua Pasal 8 BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Paragraf 4 Tempat Rekreasi dan Olahraga Pasal 8 (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN/BUMD dan pihak swasta. 5. Ketentuan Paragraf 5 Bagian Kedua Pasal 9 BAB III dihapus. 6. Ketentuan Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g diubah dan huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 12 Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur dan dihitung berdasarkan: a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, diukur dan dihitung berdasarkan klasifikasi dan jenis kekayaan/fasilitas yang digunakan, dimanfaatkan/dinikmati dan jangka waktu serta frekuensi pemakaian. b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa diukur dan dihitung berdasarkan type/kelas tempat penginapan dan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa. c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur dan dihitung berdasarkan jenis dan volume produksi usaha Daerah. d.Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga diukur dan dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi dan/atau jangka waktu pemakaian/pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga. e. dihapus. f. Retribusi Terminal diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan terminal. g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan kepelabuhanan. 7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 14 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan berdasarkan klasifikasi dan jenis kekayaan/fasilitas yang digunakan, dimanfaatkan/dinikmati dan jangka waktu serta frekuensi pemakaian. (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 8. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 15 (1) Struktur tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa digolongkan berdasarkan type/kelas tempat penginapan dan frekuensi (jumlah dan jangka waktu kamar yang digunakan/dimanfaatakan). (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 9. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 16 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur dan dihitung berdasarkan jenis dan jumlah bibit/benih dan/atau jasa hasil produksi yang dijual. (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 17 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan berdasarkan jenis dan frekuensi dan/atau jangka waktu pemakaian/pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga. (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 11. Ketentuan Pasal 18 dihapus. 12. Ketentuan Pasal 18A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 18 A (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal digolongkan berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan terminal. (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 13. Ketentuan Pasal 18 B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 18 B (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan kepelabuhanan. (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 14. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 19 (1) Gubernur dapat melakukan peninjauan dan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 A dan Pasal 18 B paling lama 3 (tiga) tahun sekali. - 11 - (2) Peninjauan dan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Peninjauan dan penyesuaian tarif Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2020
14 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong No. 7 Tahun 2015

Perubahan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pemanfaatan Hak Tayang dan Besaran harga Sewa Spot Informasi dan Iklan Layanan Publik Pada Vidietron Kabupaten Lebong

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERBUB072015.PDF

Abstrak

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2014

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2015

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pemanfaatan Hak Tayang dan Besaran harga Sewa Spot Informasi dan Iklan Layanan Publik Pada Vidietron Kabupaten Lebong

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan : 1. Dengan naiknya Tarf Dasar Listrik dan kenaikan harga komponen peralatan komponen videotron, sehingga berimbas pada kenaikan biaya pemeliharaan videotron. Tariff iklan videotron yang lama sudah tidak relevan lagi dengan biaya pemeliharaan videotron pada saat ini.
Dasar Hukum : 1. UU Nomor 9 Tahun 1967 2. UU Nomor 39 Tahun 2003 3. UU Nomor 28 Tahun 2009 4. UU Nomor 12 Tahun 2011 5. UU Nomor 23 Tahun 2014 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 10. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 11. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 12. Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2012
Materi Pokok : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Hak Tayang dan Besaran Harga Sewa Spot Informasi dan Iklan Layanan Publik pada Videotron Kabupaten Lebong diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2015.
4 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2007.