Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 25.737 peraturan dalam 0,069 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat Daya

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat Daya

Download file:

Perbup Aceh Barat Daya No 8 Tahun 2023.pdf

STRUKTUR ORGANISASI

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2023/NO.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat Daya

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat Daya, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti; bahwa Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat Daya, belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan struktural kedalam jabatan fungsional sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat Daya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 4 Tahun 2002; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 18 tahun 2016; Permendagri Nomor 106 Tahun 2017; Permen PAN & RB Nomor 17 Tahun 2021; Permen PAN & RB Nomor 25 Tahun 2021; Permen PAN & RB Nomor 7 Tahun 2022; Qanun Kab Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016; Perbup Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2021;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 2 Pasal tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat Daya

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2023.
Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat Daya
15 Hlm , Lampiran : 1 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Lampung Barat No. 25 Tahun 2018 tentang PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah

Download file:

Perbup Nomor 8 Tahun 2023.pdf

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKER.IA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka relaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020; sehubungan adanya penambahan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 perlu dilakukan peru bahan;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 6 TAHUN 1991; UU No.5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda Lampung Barat No. 8 Tahun 2016; Perbup Lampung Barat No. 25 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2023.
6 hlmn

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengelompokan Koordinasi Perangkat Daerah Menurut Fungsi Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Kolaka Timur No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelompokan Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah Menurut Fungsi Asisten Sekretariat Daerah
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Download file:

Perbup No 8 Tahun 2023.pdf

pengelompokan

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 8

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelompokan Koordinasi Perangkat Daerah Menurut Fungsi Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur, perlu mengelompokkan alur koordinasi Perangkat Daerah menurut tugas dan fungsi Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagai unsur pelayan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Pengelompokan Koordinasi Perangkat Daerah Menurut Fungsi Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 21) yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor 95); 9. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PENGELOMPOKAN FUNGSI ASISTEN, BAB III TATA KERJA, BAB IV KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2023.
Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelompokan Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah Menurut Fungsi Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP NOMOR 8 TAHUN 2023.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 8

Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwejdlan Rakyat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b bahwa Peraturan Bupati 9ebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak eeeuai dengan perkembangan dinamika peraturan perundang·undangan dan kebutuhan penyelenggaraa.n tugas dan fungsi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurura dan hurufb, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kecludukan, Susunan Organisaai, Togas dan F'ungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah;
1. Undang·Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18221; 2. Undang-Urtdang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang·undangan (Lembanm Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembara.n Negara Repubtik Indonesia Nomor 5234) 9ebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang·Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua At.as Undang· Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang·undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kcrja (Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6841); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministraJJi Pemerintahan (Lcmb&ran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 56011, sebagaimana telah diubah beberapa kali. terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lcmbaran Negara Republik lndoneele Nomor 6841); 6. Pcraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pcrangkat Oaerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) scbagaimana telah diubah dcngan Pcraruran Pcmerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pcruba.han Atas Pcraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pcrangkat Oaerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tamb&han Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6402); 7. Pcraturan Pcmenntah Nomor 11 Tahun 2017 tcntang Manajemen Pcgawai Negcri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebaga.imana te[ah diubah dengan Pcraturan Pcmerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pcrubahan Atas Pcraturan Pcmerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pcgawai Negeri Sipil fl.cmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 8. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Bcrita Negara Republik Indonesia Tilhun 2015 Nomor 2036), acbaga.imana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Pcrubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pcmbentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Pcraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tent.ang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah Provinsi da.n Kabupaten/Kot.a {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910}; 10. Pcraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada lnstansi Pcmerinlah untuk Pcnyederha.naan Birokrasi (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885); 11. Pcraturan Daerah Nomor S Tahun 2016 tentang Pcmbentukan dan Pcnyusunan Pcrangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Stnjal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pcraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pcmbentukan dan Pcnyusunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 125);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA BAB VI : TATA KERJA BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tua,a.s dan Fuingsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berlta Dacrah Kabupatcn Sinjai Tahun 2021 Nomor 49), dicabut dan tidak dinyatakan berlaku.
22

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN2023.pdf

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 8

Peraturan Bupati (Perbup) tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pas.al 8 Peratumn Daerah Kabupatcn Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Daerah, dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi, Perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengendalian a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pas.al 8 Peratumn Daerah Kabupatcn Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Daerah, dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi, Perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengendalian Pcnduduk, Ke\uarga Berencana, Pcnduduk, Ke\uarga Berencana, Pcmberdayaan Pcrcmpuan dan Pcrhndungan Anak; Pcmberdayaan Pcrcmpuan dan Pcrhndungan Anak; b. be.hwa berdasarkan pcrtimbe.ngan scbaga..imana dimaksud dalam humf a, perlu menetapkan Pcraturan Bupati ten tang Pcmbentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pcngendalian Pcnduduk, Keluarga Ben::ncana, Pcmberdayaan Percmpuan dan Pcrlindungan Anak. b. be.hwa berdasarkan pcrtimbe.ngan scbaga..imana dimaksud dalam humf a, perlu menetapkan Pcraturan Bupati ten tang Pcmbentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pcngendalian Pcnduduk, Keluarga Benrenca
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 1959 tentang Pcmbentukan Daerah-daerah Tingkat Pcmbentukan Daerah-daerah Tingkat JI di Sulawesi JI di Sulawesi (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipLI Negara (Lcmbamn Negara Republik lndonesm Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lcmbaran Negara. Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah SipLI Negara (Lcmbamn Negara Republik lndonesm Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lcmbaran Negara. Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah tLcmbamn Negara Republik tLcmbamn Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pcnetapan Peraturan Pcmerintah Pcngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pcmerintahan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5601), scbagaimana Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pcnetapan Peraturan Pcmerintah Pcngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pcmerintahan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5601), sebagaimana tclah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Olomor 6 Tahun 2023 ten tang Pcnetapan Pcraturan Pemerintah Pcnggsnti Undang-Undang Nomr 2 Te.hun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tclah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Olomor 6 Tahun 2023 ten tang Pcnetapan Pcraturan Pemerintah Pcnggsnti Undang-Undang Nomr 2 Te.hun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndcneera Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik lndcneera Nomor 6856); 6856); 5. Pernturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 lentang Manajemen Pegawai Ncgeri Sipil {Lembaran Negara 5. Pernturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 lentang Manajemen Pegawai Ncgeri Sipil {Lembaran Negara Republik Indonesia Te.hun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 6037) Republik Indonesia Te.hun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana tele.h diubah dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 lenlang Perubahan Alas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajcmen Pegawai Negeri Sip1I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6477); 6. Pcroturan Pemerintah Nomor 18 Te.hun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah dlubah dcngan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 sebagaimana tele.h diubah dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 lenlang Perubahan Alas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajcmen Pegawai Negeri Sip1I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6477); 6. Pcroturan Pemerintah Nomor 18 Te.hun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah dlubah dcngan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan alas Peraturan Pemerint.ah Nomor 18 tentang Perubahan alas Peraturan Pemerint.ah Nomor 18 Tahun 2016 tenlang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Te.hun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 12 Tahun 2017 Tahun 2016 tenlang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Te.hun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pcdoman Pembcntukan do.n Klo.sifiko.si Cabllng Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pin rang Nomor 6 Te.hun 2020 tentang Pcdoman Pembcntukan do.n Klo.sifiko.si Cabllng Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pin rang Nomor 6 Te.hun 2020 tcntang Pembentukan dan Susunan Perangkal Daerah Kabupaten Plnrang (Lembaran Dacrah Kabupatcn Pinmng Tahun 2020 Nomor 6). tcntang Pembentukan dan Susunan Perangkal Daerah Kabupaten Plnrang (Lembaran Dacrah Kabupatcn Pinmng Tahun 2020 Nomor 6).
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI BAB IV : TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB V : TATA KERJA BAB VI : KEPEGAWAIAN DAN JABATAN BAB VII : PEMBIAYAAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

08 2023 dinas Perhubungan.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR 08

Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

ABSTRAK:

a.bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Toraja; b. bahwa peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraal fungsi pada Dinas Perhubungan serta dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentar:g Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga perlu diganti; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undalg Nomor 22 Tahun 2O09 tentang La-lu Lintas dan Angkutan Jalan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor g2, Tambahan l,embaraa Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peratural Perundang- Undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipit (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 525); 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaal Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (l,embaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2O22 tenlang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor l0 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB V : TATA KERJA BAB VI : KETENTUAN PERALIHAN BAB VII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata ke{a Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
26

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JEMBER

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

2023pb3509008.pdf

struktur organisasi

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, 28/02/2023

Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JEMBER

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Pasal 6 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jember tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember dengan mengimplementasikan penyesuaian struktur Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka penyederhanaan birokrasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember; meliputi: ketentuan umum; kedudukan, uraian tugas dan fungsi; Unit Pelayanan Teknis Daerah; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan; Eselon Jabatan; ketentuan lain-lain; Ketentuan Peralihan, ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 112), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
jumlah 21 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 07 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Paser 07-2023 ttg ...Ruang Kab. Paser.pdf

kedudukan - susunan organisasi - dinas - pekerjaan - umum - tata - ruang

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 07, BD.2023/7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser

ABSTRAK:

Untuk menyelaraskan dengan Program dan Kegiatan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri RI No. 106 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Perda Kab. Paser No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Paser No. 1 Tahun 2020.
Ketentuan Umum; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas; Tata Kerja; Kepegawaian; Jabatan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2023.
30 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 07 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Kutai Timur No. 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Download file:

Perbup Kutim 7-2023 ttg K...an Rakyat Daerah.pdf

TATA - KERJA - SEKRETARIAT - DPRD - KEDUDUKAN - SUSUNAN ORGANISASI - TUGAS - FUNGSI

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 07, BD.2023/07

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; Perda Kab. Kutim No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kutim No. 5 Tahun 2022
Perbup ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tata Kerja; Kepegawaian; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
Mencabut PERBUP Kab. Kutai Timur No. 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
13 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lahat Nomor 7 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lahat

Abstrak

Pemuda dan Olah Raga Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Lahat No. 30 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lahat
tidak sesuai dengan perkembangan hukum

Download file:

Peraturan Bupati No 7 Tahun 2023.pdf

organisasi-tata kerja-dinas

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2023/No.7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lahat

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan peraturan ini adalah dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Lahat dan penataan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kab. Lahat telah mendapatkan persetujuan Gubernur Sumatera Selatan melalui surat no. 061/0163/VII/2023
Dasar hukum peraturan ini adalah pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden No 87 Tahun 2014; Pelaksanaan UU No 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Perda Kab Lahat No 9 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, kedudukan dan bentuk, susunan organisasi, tugas dan fungsi, unit pelaksana teknis dinas, kepegawaian, jabatan, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, pendanaan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2023.
Mencabut Peraturan Bupati Lahat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga
16 hlm, Lampiran : 1 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT