Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2023

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI BAB IV : TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB V : TATA KERJA BAB VI : KEPEGAWAIAN DAN JABATAN BAB VII : PEMBIAYAAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2023 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pinrang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Pinrang

Tanggal Penetapan

06 Juni 2023

Tanggal Pengundangan

06 Juni 2023

Tanggal Berlaku

06 Juni 2023

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 8

Subjek

STRUKTUR ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pinrang

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 26 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 8
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pas.al 8 Peratumn Daerah Kabupatcn Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Daerah, dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi, Perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengendalian a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pas.al 8 Peratumn Daerah Kabupatcn Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Daerah, dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi, Perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengendalian Pcnduduk, Ke\uarga Berencana, Pcnduduk, Ke\uarga Berencana, Pcmberdayaan Pcrcmpuan dan Pcrhndungan Anak; Pcmberdayaan Pcrcmpuan dan Pcrhndungan Anak; b. be.hwa berdasarkan pcrtimbe.ngan scbaga..imana dimaksud dalam humf a, perlu menetapkan Pcraturan Bupati ten tang Pcmbentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pcngendalian Pcnduduk, Keluarga Ben::ncana, Pcmberdayaan Percmpuan dan Pcrlindungan Anak. b. be.hwa berdasarkan pcrtimbe.ngan scbaga..imana dimaksud dalam humf a, perlu menetapkan Pcraturan Bupati ten tang Pcmbentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pcngendalian Pcnduduk, Keluarga Benrenca I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 1959 tentang Pcmbentukan Daerah-daerah Tingkat Pcmbentukan Daerah-daerah Tingkat JI di Sulawesi JI di Sulawesi (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipLI Negara (Lcmbamn Negara Republik lndonesm Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lcmbaran Negara. Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah SipLI Negara (Lcmbamn Negara Republik lndonesm Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lcmbaran Negara. Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah tLcmbamn Negara Republik tLcmbamn Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pcnetapan Peraturan Pcmerintah Pcngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pcmerintahan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5601), scbagaimana Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pcnetapan Peraturan Pcmerintah Pcngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pcmerintahan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5601), sebagaimana tclah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Olomor 6 Tahun 2023 ten tang Pcnetapan Pcraturan Pemerintah Pcnggsnti Undang-Undang Nomr 2 Te.hun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tclah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Olomor 6 Tahun 2023 ten tang Pcnetapan Pcraturan Pemerintah Pcnggsnti Undang-Undang Nomr 2 Te.hun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndcneera Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik lndcneera Nomor 6856); 6856); 5. Pernturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 lentang Manajemen Pegawai Ncgeri Sipil {Lembaran Negara 5. Pernturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 lentang Manajemen Pegawai Ncgeri Sipil {Lembaran Negara Republik Indonesia Te.hun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 6037) Republik Indonesia Te.hun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana tele.h diubah dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 lenlang Perubahan Alas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajcmen Pegawai Negeri Sip1I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6477); 6. Pcroturan Pemerintah Nomor 18 Te.hun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah dlubah dcngan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 sebagaimana tele.h diubah dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 lenlang Perubahan Alas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajcmen Pegawai Negeri Sip1I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6477); 6. Pcroturan Pemerintah Nomor 18 Te.hun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah dlubah dcngan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan alas Peraturan Pemerint.ah Nomor 18 tentang Perubahan alas Peraturan Pemerint.ah Nomor 18 Tahun 2016 tenlang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Te.hun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 12 Tahun 2017 Tahun 2016 tenlang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Te.hun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pcdoman Pembcntukan do.n Klo.sifiko.si Cabllng Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pin rang Nomor 6 Te.hun 2020 tentang Pcdoman Pembcntukan do.n Klo.sifiko.si Cabllng Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pin rang Nomor 6 Te.hun 2020 tcntang Pembentukan dan Susunan Perangkal Daerah Kabupaten Plnrang (Lembaran Dacrah Kabupatcn Pinmng Tahun 2020 Nomor 6). tcntang Pembentukan dan Susunan Perangkal Daerah Kabupaten Plnrang (Lembaran Dacrah Kabupatcn Pinmng Tahun 2020 Nomor 6). BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI BAB IV : TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB V : TATA KERJA BAB VI : KEPEGAWAIAN DAN JABATAN BAB VII : PEMBIAYAAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023. 7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2023

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT