Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan amanah PP No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS untuk mewujudkan PNS yang bersih, jujur, transparansi, berwibawa dan bertanggung jawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas, maka diperlukan peningkatan disiplin dan mengamalkan kode etik PNS;
Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Perbup tentang Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 53 Tahun 2010; Permen PAN No. 20 Tahun 2012; PERDA No. 1 Tahun 2008; PERDA No. 2 Tahun 2008; PERDA No. 3 Tahun 2008; PERDA No. 4 Tahun 2008
PERBUP ini mengatur mengenai Kode Etik PNS, meliputi: Maksud dan Tujuan; Nilai-Nilai Dasar Bagi Pegawai Negeri Sipil; Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; Pelanggaran Kode Etik; Penegakan Kode Etik; Majelis Kode Etik; Tugas dan Kewajiban Majelis Kode Etik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2013.
16 hlmn
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 26 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
Pemerintah Daerah perlu untuk memberikan jamman kesehatan secara
merata, menyeluruh dan memenuhi standar mutu. Masyarakat dengan
kemampuan perekonomian lemah memerlukan adanya jaminan kesehatan
untuk mengurangi beban ekonomi, sehingga biaya kesehatan yang
semestinya ditanggung oleh setiap penduduk miskin dapat dipergunakan
untuk pemenuhan kebutuhan dasar lainnya yang secara tidak langsung
menguatkan peran mereka dalam mencapai kemajuan pembangunan di
Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, terhadap pengelolaan
penyelenggaran jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal
merupakan urusan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah.
Dasar hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU
Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun
2009; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 27 Tahun 2009; UU Nomor 36
Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP
Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 39 Tahun 2012; Permendagri Nomor 13
Tahun 2006; permendagri Nomor 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten
Balangan Nomor 2 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah yang memuat hal-hal, yaitu:
a. Ketentuan umum;
b. Sasaran;
c. Penyelenggaraan jamkesda;
d. Peserta jamkesda;
e. Pemberi pelayanan kesehatan (PPK) untuk penyelenggaraan jamkesda;
f. Bentuk pelayanan dan jenis obat-obatan yang dijamin program
jamkesda;
g. Pembiayaan jamkesda;
h. Pembinaan dan pengawasan;
i. Peranserta masyarakat;
j. Insentif bagi penyelenggaraa jamkesda;
k. Ketentuan peralihan;
l. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli No. 26 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7), Pasal 11 ayat (3), Pasal 14, Pasal 16 ayat (5),Pasal 18 ayat(2) dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4
Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2013.
1. KETENTUAN UMUM; 2. TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN; 3. TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPPT DAN SKPD; 4. TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN,TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK; 5. TATA CARA PENAGIHAN; 6. TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SPPT, SKPD, STPD ATAU SKPDLB YANG TIDAK BENAR; 7. TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK; 8. TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK; 9. TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK; 10. KEBERATAN DAN BANDING; 11. KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2013.
-
-
53
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2013
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jember Nomor 26 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu mengatur dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 8);
Indikator Kinerja Utama ( I K U ) Pemerintah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :
a. Persentase peningkatan kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah (realisasi pendapatan daerah);
b. Persentase pertumbuhan ekonomi;
c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
d. Persentase Peningkatan PDRB; dan e. Persentase pelayanan infrastruktur;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 26 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 26 Tahun 2013
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Boalemo No. 18 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Yang Bertugas Pada Sarana Pelayanan Kesehatan Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Tani Dan Nelayan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013
perubahan atas peraturan bupati boalemo nomor 18 tahun 2013 tentang tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil daerah yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan badan pengelola rumah sakit umum daerah tani dan nelayan kabupaten boalemo tahun anggaran 2013
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2013/NO.417
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Yang Bertugas Pada Sarana Pelayanan Kesehatan Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Tani Dan Nelayan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melengkapi penerima tambahan penghasilan pegawai yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.50 Tahun 1999 seagaiman telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapakali dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.29 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU N0.12 Tahun 2011; PP No.32 Tahun 1996; PP No.58 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.54 Tahun 2009; Perda Kab.Boalemo No.3 Tahun 2008; Perda Kab.Boalemo No.8 Tahun 2008; Perda Kab.Boalemo No.9 Tahun 2012; Perbup Boalemo No.64 Tahun 2012; Perbup Boalemo No.65 Tahun 2012; Perbup Boalemo No.18 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas peraturan bupati boalemo nomor 18 tahun 2012 tentang tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil daerah yang bertugas pada saran pelayanan kesehatan badan pengelola rumah sakit umum daerah tani dan nelayan kabupaten boalemo tahun anggaran 2013.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 26 Tahun 2013
gerakan menata rumah lingkungan dan pemukiman sehat (gemerlap sehat).
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2013/NO.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Menata Rumah Lingkungan Dan Pemukiman Sehat (Gemerlap Sehat)
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Mewujudkan agar tetap Sehat dalam Lingkungan Pemukiman Sehat serta perlunya adanya Suatu Gerakan bersama dengan Menanamkan dan Mengembangkan Nilai-Nilai Kemandirian dan Kepedulian.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 52 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 58 Tahun 2005; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No. 34 Tahun 2005.
Dalam peraturan ini diatur tentang Gerakan Menata Rumah Lingkungan dan Pemukiman Sehat (Gemerlap Sehat) termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, gerakan menata rumah lingkungan dan pemukiman sehat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2013
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 26, BN.2013/No.998, jdih.menpan.go.id: 65 Hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Angka Kreditnya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
