Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sekadau
UU No.34 Tahun 2003, UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.30 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.11 Tahun 2008, PP No.61 Tahun 2010, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.3 Tahun 2017, Peraturan KIP No.1 Tahun 2010, Perda No.7 Tahun 2008, Perda No.2 Tahun 2010, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.31 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Akses Informasi dan Dokumentasi Publik; Hak dan Kewajiban; PPID; Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; Kelengkapan PLID; Mekanisme Permohonan Informasi dan Dokumentasi; Pembinaan dan Pengendalian Penataan PLID; Keberatan dan Sengketa Informasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
13 halaman dan 23 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana
ABSTRAK:
a.bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pemberitukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bombana, dianggap perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis
Dinas :untuk melaksanakan sebagian teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat
daerah induknya;
b.bahwa | berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi: serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat
Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak pada
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bombana;
1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten
Kolaka ;Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara: (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014
Nomor \ 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah: (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang I
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor |
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor i
5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
8.Peraturan Bupati Bombana Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Bombana;
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI
BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAB VI
WILAYAH KERJA
BAB VII
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2017.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara No. 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro & Kecil
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan usaha mikro dan kecil.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2013; PERPRES No. 98 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 83 Tahun 2014; Peraturan Bupati Gorontalo Utara No. 26 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk didalamnya mengatur tentang Ruang Lingkup, Prinsip dan Tujuan; Pelaksanaan; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 14 Halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
bahwa Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 26 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, perlu dilakukan perbaikan sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 29 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 36 Tahun 2014, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 96 Tahun 2012, Permendagri No. 6 Tahun 2007, Permendagri No. 79 Tahun 2007, Permenkes No. 1438/MENKES/PER/IX/2010, Permenkes No. 001 Tahun 2012, Permenkes No. 70 Tahun 2013, Permenkes No. 30 Tahun 2014, Permenkes No. 75 Tahun 2014, Permenkes No. 90 Tahun 2015, Permenkes No. 43 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 3 diubah dan Ketentuan dalam Lampiran diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2017.
Perbup ini terdiri dari 4 Hlm dan 5 Hlm lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 26 Tahun 2017
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 10 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab Gunungkidul No. 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi
ABSTRAK:
Bahwa petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015; Bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul maka perlu mengatur kembali Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016
Materi Pokok: Pejabat yang Ditunjuk Untuk Melaksanakan Pelayanan Permohonan PJT, IUJK dan TDUP, Tata Cara dan Persyaratan Untuk Memperoleh Kartu Penanggungjawab Teknik, Tata Cara dan Persyaratan Untuk Memperoleh IUJK Atau TDUP Yang Baru, Tata Cara dan Persyaratan Untuk Memperpanjang IUJK Atau TDUP, Tata Cara dan Persyaratan Untuk Mengubah Data IUJK Atau TDUP, Tata Cara dan Persyaratan Menutup IUJK Atau TDUP, Tata Cara Penomoran Kode IUJK dan TDUP, Penyusunan Laporan, dan Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha
Jasa Konstruksi
Jumlah Halaman: 10 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO
ABSTRAK:
Bahwa Guna Memberikan Kemudahan Akses Perizinan Kepada Usaha Mikro, dan Guna Melaksanakan Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Mikro dan Kecil, maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Mikro;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Mikro
dan Kecil;
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan [Lernbaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4};
Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan;
Peraturan ini berisi tentang:
1. Ketentuan umum;
2. Pendelegasian Kewenangan;
3. Penerima IUM;
4. Permohonan IUM;
5. Pemeriksaan IUM;
6. Penerbitan IUM;
7. Pencabutan IUM;
8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
9. Pembinaan dan Pengawasan;
10. Ketentuan Lain-Lain;
11. Ketentuan Peralihan;
12. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang
ABSTRAK:
a. Bahwa sebagai upaya pengendalian pemanfaatan
ruang agar setiap pemanfaatan ruang sesuai dengan
rencana tata ruang perlu diatur Izin Pemanfaatan
Ruang untuk menjamin pemanfaatan ruang sesuai
dengan rencana tata ruang, mencegah dampak negative
pemanfaatan ruang, dan melindungi kepentingan umum
dan masyarakat luas;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Izin Pemanfaatan Ruang
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2012
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
TUJUAN;
BAB III
KEWENANGAN;
BAB IV
KETENTUAN IZIN PEMANFAATAN RUANG;
BAB V
HAK DAN KEWAJ1BAN PEMBGANG IZIN LOKASI /PENETAPAN LOKASI;
BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI;
BAB VII
PEMBATALAN IZIN;
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2017.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Pelayanan Informasi Tata Ruang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib penggunaan dan pemanfaatan ruang oleh masyarakat, maka diperlukan adanya pemberian informasi tata ruang bagi masyarakat;
b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pemberian informasi tata ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan prosedur pelayanan informasi tata ruang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang prosedur pelayanan informasi tata ruang.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012.
KETENTUAN UMUM;
TATA CARA LAYANAN INFORMASI TATA RUANG;
KEWENANGAN PEMBERIAN LAYANAN;
MEKANISME PELAYANAN INFORMASI TATA RUANG;
PEMBIAYAAN;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
-
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Mojokerto kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perijinan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu dicabut dan diganti dengan yang baru;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan;
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 75);
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Penyelenggaraan Perizinan;
3. Pelaksanaan Perizinan;
4. Pembinaan dan Pengawasan;
5. Pencabutan Izin;
6. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perijinan (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 53) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 25 Tahun 2017
PERBUP Kab. Sleman No. 33.1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.10 Tahun 2014 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
ABSTRAK:
Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan perizinan, perlu penguatan pelayanan terpadu satu pintu. Sebagian besar nomenklatur perangkat daerah mengalami perubahan atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan literatur pada beberapa jenis perizinan juga mengalami perubahan sehingga penyebutannya perlu disesuaikan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Bupati Sleman Nomor 90 Tahun 2016.
Materi Pokok: Salah satu tujuan perizinan sebagai bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman No. 24.10 Tahun 2014 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Peraturan Bupati Sleman No. 33.1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.10 Tahun 2014 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
Jumlah Halaman: 4 HLM; -
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
