Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 25 Tahun 2017

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Penyelenggaraan Perizinan; 3. Pelaksanaan Perizinan; 4. Pembinaan dan Pengawasan; 5. Pencabutan Izin; 6. Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mojokerto Nomor 25 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Mojokerto

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Mojokerto

Tanggal Penetapan

01 Maret 2017

Tanggal Pengundangan

01 Maret 2017

Tanggal Berlaku

01 Maret 2017

Sumber

BD NOMOR 21

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Mojokerto

Bidang

Halaman ini telah diakses 475 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup No 25 2017 ttg penyelenggaraan perizinan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Mojokerto No. 32 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN

perizinan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD NOMOR 21
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Mojokerto kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto; b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perijinan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu dicabut dan diganti dengan yang baru; c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5); Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 75); Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Penyelenggaraan Perizinan; 3. Pelaksanaan Perizinan; 4. Pembinaan dan Pengawasan; 5. Pencabutan Izin; 6. Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2017. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perijinan (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 53) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 11 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 25 Tahun 2017

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT