Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 85 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 peraturan daerah Kab. Tebo No 5 Tahun 2023 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah telah ditentukan bentuk dan susunan perangkat daerah Kab. Tebo, dan dengan terbinya peraturan menteri keuangan No 146 Tahun 2023 tentang pengalokasian dana desa , penyaluran, dan penggunaan dana desa Tahun anggaran 2024, serta dalam rangkat tertib Adm anggaran dan pelaksanaan kegiatan secara berdaya guna, perlu dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan benlanja daerah terhadap unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek;
b. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah bagian keempat pergeseran anggaran pasal 163 dan pasal 164 dan sebagaimana dimaksud BAB Vl.D.1.c Lampiran peraturan menteri dalam negeri No 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hruf a dan b, perlu ditetapkan dengan peraturan bupati tebo;
UU No 54 Tahun 1999 Telah diubah UU No 14 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011 telah diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 tahun 2014 telah diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2022; UU No 28 Tahun 2022; Peraturan pemerintah No 109 Tahun 2000; Peraturan pemerintah No 23 Tahun 2005 telah diubah peraturan pemerintah No 74 Tahun 2012; Peraturan pemerintah No 55 Tahun 2005; Peraturan pemerintah No 5 Tahun 2009 telah diubah terakhir peraturan pemerintah No 1 Tahun 2018; Peraturah pemerintah No 71 Tahun 2010; Peraturan pemerintah No 12 Tahun 2017; Peraturan pemerintah No 18 Tahun 2017; Peraturan pemerintah No 33 Tahun 2018; Peraturan pemerintah No 12 tahun 2019; Peraturan pemerintah No 13 Tahun 2019; Peraturan pemerintah No 43 Tahun 2020Peraturan presiden republik Indonesia No 76 Tahun 2023; Peraturan menteri dalam negeri No 52 tahun 2012; peraturan menteri dalam negeri No 62 Tahun 2018; Peraturan menteri dalam negeri No 36 Tahun 2018 telah diubah dalam negeri No 78 tahun 2020; Peraturan menteri dalam negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan menteri dalam negeri No 9 Tahun 2021; Peraturan menteri keuangan No 43/PMK.07/2021; Peraturan menteri dalam negeri No 15 Tahun 2023; Peraturan menteri keuangan No 146; Peraturan daerah Kab. Tebo No 15 tahun 2021; Peraturan daerah Kab. Tebo No 5 tahun 2023; Peraturan daerah Kab. Tebo No 9 Tahun 2023;
Perubahan atas lampiran Perbup Tebo mengenai Penjabaran ABPD TA 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2024.
6 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2024
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menyesuaikan tunjangan perumahan dan
tunjangan transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, maka perlu mengubah Peraturan Bupati
Tanjung Jabung Timur Nomor 51 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor
41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 51 Tahun 2017
tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan
Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
DaerahKabupatenTanjung Jabung Timur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tanjung Jabung Timur tentang PerubahanKedua
Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor
51 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daeraah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 6 Tahun 2023; PP No 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 1 Tahun 2023; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Tanjabtim No 2 Tahun 2017; Perda Tanjabtim No 6 Tahun 2019; Perbub Tanjabtim No 51 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perbub Tanjabtim No 41 Tahun 2020.
Peraturan ini mngatur mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2024.
7
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2024
Perbup Kab. Mamuju Tengah No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Perbup Kab. Mamuju Tengah No. 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam BAB VI huruf D angka 1 huruf h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi
tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat Nasional atau Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 4 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perbup No. 39 Tahun 2023.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2024 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Terdapat perubahan pada Lampiran 1, 2, 3, 4, dan 5 Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2024.
Perbup Mateng Nomor 39 Tahun 2023
749 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2024
Struktur OrganisasiAir, Sistem Penyediaan Air Minum
Status Peraturan
Mengubah
Perbup Kab. Kuningan No. 295 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan
Perbup Kab. Kuningan No. 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 Nomor 4
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa.untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024
Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada:
a. PNS dan CPNS;
b. PPPK;
c. Bupati dan Wakil Bupati;
d. pimpinan dan anggota DPRD;
e. pimpinan badan layanan umum Daerah; dan
f. pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada perangkat Daerah yang menerapkan pola keuangan badan layanan umum Daerah.
Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS:
a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
b. sedang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik didalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
Pemberian tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) terdiri dari:
a. gaji pokok;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan pangan;
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2024.
-
Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2024
5 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Utara Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengendalian Angkutan Penumpang Kendaraan Tidak Bermotor Untuk Daerah 3 (tiga) Gili Matra (Meno, Air dan Trawangan)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 27
Tahun 2011 Tentang Pengendalian Angkutan Penumpang
Kendaraan Tidak Bermotor Untuk Daerah 3 (Tiga) Gili Matra
(Meno, Air Dan Trawangan)
ABSTRAK:
a. bahwa dengan meningkatnya jumlah wisatawan Mancanegara maupun Nusantara yang berkunjung ke Gili Matra (Meno, Air dan Trawangan), maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan wisatawan, Pemerintah Kabupaten l,ombok Utara perlu melakukan penambahan sarana angkutan kendaraan tidak bermotor jenis sepeda dengan menambah jumlah pangkalan yang ada di
Gili Matra;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 27 Tahun 2O11 tentang Pengendalian Angkutan Penumpang Kendaraan Tidak Bermotor Untuk Daerah 3 (tiga) Gili Matra (Meno, Air dan
Trawangan) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati lombok Utara Nomor 27 Tahun 20ll tentang Pengendalian Angkutan Penumpang Kendaraan Tidak Bermotor
Untuk Daerah 3 (Tiga) Gili Matra (Meno, Air Dan Trawangan) perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengendalian Angkutan
Penumpang Kendaraan Tidak Bermotor Untuk Daerah 3 (tiga) Gili Matra (Meno, Air dan Trawangan);
UU No. 38 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 26 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 55 Tahun 2012; PP No. 74 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 3O Tahun 2027; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No. 15 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten lombok Utara No. 21 Tahun 2O20; Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No. 5 Tahun 2O2l;
Dalam Perbup ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengendalian Angkutan Penumpang Kendaraan Tidak Bermotor Untuk Daerah 3 (tiga) Gili Matra (Meno, Air dan Trawangan). Perubahan pada pAsal 4 terkait Jumlah batas angkutan kendaraan tidak bermotor yang tidak beroperasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2024.
Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengendalian Angkutan Penumpang Kendaraan Tidak Bermotor Untuk Daerah 3 (tiga) Gili Matra (Meno, Air dan Trawangan)
4 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.01/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit serta dalam rangka menindaklanjuti usulan pergeseran anggaran beberapa organisasi perangkat daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja sesuai ketentuan berlaku;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 164 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan yang selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;
UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.109 Tahun 2000; PP No.23 Tahun 2005; PP No.3 Tahun 2007; PP No.5 Tahun 2009; PP No.19 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2010; Peraturan pemerintah republik indonesia No.2 Tahun 2012; Peraturan pemerintah No.18 Tahun 2016 telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017; PP No.2 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; Peraturan presiden republik indonesia No.33 Tahun 2020; Peraturan presiden No.76 Tahun 2023; Peraturan menteri No.52 Tahun 2012; Peraturan menteri dalam negeri No.80 Tahun 2015 telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri No.120 Tahun 2018; Peraturan menteri dalam negeri No.62 Tahun 2017; Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia No.86 Tahun 2017; Peraturan menteri dalam negeri No.79 Tahun 2018; Peraturan menteri dalam negeri No.36 Tahun 2018; Peraturan menteri dalam negeri No.90 Tahun 2019; Peraturan menteri dalam negeri No.77 Tahun 2020; Peraturan menteri dalam negeri No.9 Tahun 2021; Peraturan menteri keuangan republik indonesia No.201/PMK.01/2022; Peraturan menteri dalam negeri No.15 Tahun 2023; Peraturan menteri keuangan republik indonesia No.49 Tahun 2023; Peraturan menteri keuangan republik indonesia No.91 Tahun 2023; Peraturan daerah Kab.Tanjung Jabung Barat No.11 Tahun 2011 telah diubah dengan peraturan daerah Kabn.Tanjung Jabung Barat No.1 Tahun 2019; Peraturan daerah Kab.Tanjung Jabung Barat No.12 Tahun 2013; Peraturan daerah Kab.Tanjung Jabung Barat No.6 Tahun 2016 telah diubah dengan Peraturan daerah Kab.Tanjung Jabung Barat No.5 Tahun 2021; Peraturan daerah Kab.Tanjung Jabung Barat No.4 Tahun 2021; Peraturan daerah Kab.Tanjung Jabung Barat No.1 Tahun 2022; Peraturan BUpati Janjung Jabung Barat No.34 Tahun 2021; Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat No.28 Tahun 2023; Peraturan daerah Kab.Tanjung Jabung Barat No.4 Tahun 2023; Peraturan BUpati Kab.Tanjung Jabung Barat No.39 Tahun 2023;
Penjabaran APBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2024.
28 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif dan Pemungutan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2023; Peraturan Bupati Siak Nomor 125 Tahun 2023;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 9 (sembilan) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Penetapan Capaian Kinerja; Besaran Insentif Pemungutan Retribusi; Penganggaran, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
6 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2024
Kedudukan – Susunan Organisasi – Tugas dan Fungsi – Tata Kerja
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, BD 2024 (4)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
ABSTRAK:
PerBup ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Perda No. 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
UU No.34 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Permendagri No.5 Tahun 2017; Permenpan RB No.25 Tahun 2021; Perda Kabupaten Tana Tidung No.7 Tahun 2021;
PerBup ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi: Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, UPTD, Kepegawaian, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2024.
PerBup No. 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
29 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buol Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil diharapkan mendorong peningkatan produktivitas kerja dan peningkatan disiplin kerja untuk membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah mewujudkan tujuan pembangunan;
bahwa melalui Tambahan Penghasilan Pegawai diharapkan dapat mendorong kinerja pelayanan dan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil, sehingga perlu diberikan berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati berwenang memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil setelah mendapatkan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: kriteria, besaran basic dan perubahan nilai tambahan penghasilan pegawai, penilaian tambahan penghasilan pegawai, hari kerja dan jam kerja, cara menghitung nilai, tata cara pembayaran, serta pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2024.
Pada
saat
Peraturan
Bupati
ini
mulai
berlaku,
Peraturan
Bupati Buol
Nomor
11
Tahun
2023
tentang
Tambahan
Penghasilan Bagi
Pegawai
Pegawai
Negeri
Sipil
dicabut
dan
dinyatakan
tidak berlaku.
30 Halaman; Lampiran 7 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
