Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; bahwa dalam rangka pengelolaan dana kelurahan untuk sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, perlu disusun suatu pedoman yang akan digunakan oleh kecamatan dan kelurahan dalam merencanakan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan penggunaan dana kelurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kelurahan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kelurahan, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Kegiatan;
3. Penganggaran;
4. Pelaksanaan Anggaran;
5. Pertanggungjawaban;
6. Pembinaan Dan Pengawasan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Penanganan Pengaduan Masyarakat
ABSTRAK:
a. bahwa untuk membangun kepercayaan publik atas penanganan terhadap pengaduan masyarakat yang
akuntabel dan transparan serta adanya jaminan mutu hasil pengawasan, perlu pedoman pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.11 Tahun 2002; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.1 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.68 Tahun 1999; PP No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kriteria Dan Ruang Lingkup Pengaduan dan Tata Cara Penanganan Pengaduan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.
11 hlm
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Standar/Pedoman
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20.1 TAHUN
2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan perkembangan
kebijakan Pemerintah terkait dengan mekanisme
Pengelolaan Keuangan Daerah, serta guna efisiensi
dan efektifitas Anggaran Pendapatan dan Belanja
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, maka
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20.1 Tahun
2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 perlu
disesuaikan kembali dengan menetapkan dalam
Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2010; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Satuan Harga Regional; 5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20.1 Tahun
2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.
Mengubah lampiran Peraturan
Bupati Lamongan Nomor 20.1 Tahun 2021 tentang
Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sabang Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta dalam rangka pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kota Sabang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 10 Tahun 1965; UU No 28 Tahun 1999; UU No 25 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2006; PP No 60 Tahun 2008; PP No 12 Tahun 2017; Perpres No 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 6 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Ruang Lingkup; BAB III Tujuan Evaluasi Atas Implementasi Sakip; BAB IV Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sakip; BAB V Pelaporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sakip; BAB VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2021.
43 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Mamasa, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.11 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.33 Tahun 2020; Permendagri No.77 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar harga satuan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Mamasa meliputi satuan biaya honorarium; satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor; satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan satuan biaya pemeliharaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2021.
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Penyusunan Sistem Remunerasi Pegawai Balai Kesehatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 18 Tahun 2020
PERBUP Kab. Tegal No. 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 49 Tahun 2019 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 49 Tahun 2019 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa standarisasi satuan harga pemerintah kabupaten Tegal TA 2020 telah ditetapkan dengan Perbup Tegal No 49 Tahun 2019 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemkab Tegal TA 2020; bahwa dalam pelaksanaan APBD Tahun 2020 terdapat standarisasi satuan harga yang harus ditambahkan dalam lampiran Perbup Tegal No 49 Tahun 2019 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemkab Tegal TA 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Tegal No 49 tahun 2019 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemkab Tegal TA 2020;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 16 Tahun 2018; Permendagri no 13 Tahun 2006; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2013; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perbup Tegal No 49 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penambahan ayat (3) pada Pasal 7, klasifikasi Honorarium Tim pada halaman iv Nomor 31 dan halaman v Nomor 71.ketentuan Standar Harga Belanja Pegawai pada Halaman 2 Nomor 2.A Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa, Ketentuan Standar Harga Belanja Pegawai (Honorarium Khusus) pada halaman 12 Nomor 3, ketentuan Standar Harga Belanja Pegawai (Honorarium Khusus) pada Halaman 15 ditambahkan nomor 23, ketentuan Standar Harga Belanja Pegawai (Honorarium Pegawai Lainnya) pada Halaman 21 ditambahkan nomor 62, ketentuan Standar harga belanja pegawai (honorarium non pegawai) pada halaman 25 ditambahkan nomor 51, ketentuan standar harga belanja barang dan jasa (belanja bahan habis pakai) pada 1.1 halaman 28, ketentuan Standar Harga Jasa Kantor pada halaman 90 ditambahkan nomor 26.12, ketentuan Standar Harga Jasa Kantor pada halaman 97 ditambahkan nomor 83 dan nomor 84, ketentuan Standar Harga Belanja Barang dan Jasa (belanja cetak dan penggandaan) pada halaman 110 (1.12 Lain-Lain), ketentuan Standar Harga Belanja Barang dan Jasa (alat-alat kedokteran/medis) pada halaman 217 ditambahkan nomor 635 sampai dengan nomor 644, ketentuan Standar Harga Belanja Barang dan Jasa (Laboratorium Perindustrian) pada halaman 272 ditambahkan nomor 6.28 sampai dengan nomor 6.37.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2020.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 49 tahun 2019 diubah.
11 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
