rencan - aksi -daerah - penanggulangan - tuberkulosis - kabupaten - bogor
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD 2017/No.70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa berasrkan ketentuan Pasl 3 ayat (4) Permen Kes No. 67 Tahun 2016 dalam rangka mencapai target program penanggulangan Turberkolosis Nasional sebagaimana dimaksud dengan huruf a maka perlu membentuk Perbup tentang Rencana Aksi Daerag Penanggulangan Turberkulosis Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 seagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 tahun 2014; PP No. 40 Tahun 1991; PP Noo. 46 Tahun 2014; PP No. 66 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 72 Tahun 2012;Permen Kesehatan No. 1501/Meenkes/Per/X/2010; Permen Kes No. 42 Tahun 2013; Permen Kes No. 45 Tahun 2014; Permen Kes No. 75 Tahun 2014; Permen Kes No. 82 Tahun 2014; Permen Kes No. 43 Tahun 2016; Permen Kes No. 44 Tahun 2016; Permen Kes No. 67 Tahun 2016; Perda Prov Jaba No. 11 Tahun 2010; Perda Prov Jabar No. 8 Tahun 2016; Perda Prov Jabar No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 48 tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum,Maksud Dan Tujuan, Pelaksanaan Rad Penanggulangan TB, Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rad Pennanggulangan TB, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 69 Tahun 2017
Badan Layanan UmumKesehatanOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Kebumen No. 38 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen
Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pengobatan Penyakit Paru
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD 2017/ No. 69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan
Masyarakat dan Unit Pengobatan Penyakit Paru
ABSTRAK:
a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pengobatan
Penyakit Paru telah ditetapkan Sebagai Sub Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
b. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah, tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah
ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
c. bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Besaran Tarif
Pelayanan Kesehatan dari Tim Perumus Besaran Tarif
Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten
Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit
Pengobatan Penyakit Paru Nomor: 900/3216.a/2017 tanggal
17 Juli 2017, perlu mengatur besaran tarif pelayanan
kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen
Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pengobatan
Penyakit Paru dengan peraturan bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan
Masyarakat dan Unit Pengobatan Penyakit Paru;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun
2007;
Dalam peraturan ini diatur tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan
Masyarakat dan Unit Pengobatan Penyakit Paru yang meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Penerapan Tarif Pelayanan kesehatan; Jenis Pelayanan dan Tarif Pada Unit Pengobatan Penyakit Paru; Tarif Yang Dijamin Oleh Badan Penjamin; Wilayah Pemungutan Tarif; Cara Berhitung Besaran Tarif; Penetapan Tarif Terutang; Tata Cara Pembayaran; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Tarif; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 69 Tahun 2017
Pelaksanaan Jaminan Persalinan di Kabupaten Tangerang
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2017/NO.69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Jaminan Persalinan di Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas, dan untuk melaksanakan ketentuan peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang kesehatan Tahun Anggaran 2017 maka pemerintah Kabupaten Tangerang menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan (Jampersal);
b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Jaminan Persalinan di Kabupaten Tangerang;
1.UU No.23 Tahun 2000;2.UU No.1 Tahun 2004 ;3.UU No.17 Tahun 2003 ;4.UU No.15 tahun 2004, ;5.UU No.25 Tahun 2004 ;6.UU No.33 tahun 2004 ;7.UU No.r 36 tahun 2004 ;8.UU No.14 tahun 2015 ;9.PP No.137 Tahun 2015;10.PP No. 55 tahun 2005 ;11.PP No.58 tahun 2005 ;12.PMDN No.13 tahun 2006 ;13.PMK No . 64 Tahun 2015
;14.PMKRI No . 71 tahun 2016;15.Perda Kab Tanggerang No.2 tahun 2009;16.Perda Kab Tanggerang No.16 Tahun 2014 ;17.Perbup Tanggerang No.88 Tahun 2016 ;18.Perbup Tanggerang No.119 Tahun 2016
1.ketentuan umum;2.pelaksanaan jaminan persalinan;3.sistematika pelaksanaan jaminan persalinan di kabupaten tanggerang;4.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 69 Tahun 2017
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2017-2021
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2017/ No. 69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2017-2021
ABSTRAK:
Bahwa Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk
menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RADPG) setiap 5 (lima) tahun dan untuk pertama kalinya ditetapkan untuk jangka waktu tahun 2017-2021; serta untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; sehingga perlu menetapkan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017-2021.
UU No. 9 Tahun 2003; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PERPRES No. 83 Tahun 2017; PERGUBSU No. 83 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017-2021 dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Dokumen RAD-PG
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2017.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 68 Tahun 2017
PERBUP Kab. Sumedang No. 43 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Dan Peraturan Internal Staf Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
Adanya perubahan nomenklatur berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Perbup No. 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program JKD dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 24 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, Perpres No. 12 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 19 Tahun 2016, PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Permenkes No. 71 Tahun 2013, Permendagri No. 80 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Pasal 1 angka 5, Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2016
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 68 Tahun 2017
PERBUP Kab. Pati No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati
Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong upaya sosialisasi visi, misi,
tujuan serta motto RSUD RAA Soewondo Pati maka
Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) Rumah
Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 17
Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit
(hospital bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo
Pati, perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 17
Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit
(Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah RAA
Soewondo Pati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013; Peraturan Menteri kesehatan Nomor 10 tahun 2014; Peraturan Menteri kesehatan Nomor 69 tahun 2014; Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (9) dan penyisipan ayat (10), perubahan pada Pasal 17 ayat (1).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2017.
Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2016 diubah.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 67 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 15 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Natuna Sehat Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
bahwa untuk tertib administrasi dan tepatnya sasaran dalam mewufudkan perlindungan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Natuna perlu dilakukan perubahan peraturan Bupati;
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 15 TAHUN 2004; UU NO. 40 TAHUN 2004; UU NO. 36 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 24 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 101 TAHUN 2012; PERMENDAGRI NO. 1 TAHUN 2014
KETENTUAN PASAL 5 PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM NATUNA SEHAT KABUPATEN NATUNA DIUBAH
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
MERUBAH KETENTUAN PASAL 5 PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM NATUNA SEHAT KABUPATEN NATUNA
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 67 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD Kab Tasikmalaya Tahun 2017 No 67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Pendapatan yang Bersumber dari Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas kesehatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Hari Nomor 67 Tahun 2017
STANDAR PELAYANAN MINIMAL - BIDANG KESEHATAN - PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 67, BD.2017/NO.67
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Pemerintah Kabupaten Batang Hari
ABSTRAK:
Dalam rangka memenuhi pelayanan kesehatan yang paling mendasar dan esensial pada tingkat yang paling minimal, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan dan menjadi tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang
diselenggarakan Daerah Kabupaten Batang Hari.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No.28 Tahun 1999; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2016; Perbup No. 34 Tahun 2016; Perda No. 25 Tahun 2016; Perbup No. 73 Tahun 2016.
Perbup ini mengatur mengenai Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, meliputi: standar pelayanan minimal bidang kesehatan; pengorganisasian; pelaksanaan; pelaporan; monitoring dan evaluasi; pengembangan kapasitas; pendanaan; pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 57 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Batang Hari, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 hlm.; Lampiran I dan II 73 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
