Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, maka perlu membentuk peraturan wali kota tentang pembentukan rumah sakit umum daerah dr. pirngadi kota medan menjadi unit kerja bersifat khusus pada dinas kesehatan kota medan;
UUD tahun 1945; UU nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota-kota besar dalam lingkungan daerah propinsi Sumatera Utara; UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik; UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara; UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah; UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrisasi pemerintahan; PP nomor 22 tahun 1973 tentang perluasan daerah kotamadya medan; PP nomor 50 tahun 1991 tentang pembentukan kecamatan berastagi dan mardinding di wilayah kabupaten daerah tingkat II karo; PP nomor 35 tahun 1992 tentang pembentukan 18 (delapan belas) kecamatan di wilayah kabupaten-kabupaten daerah tingkat II simalungun, dairi, tapanuli selatan, karo, tapanuli utara, tapanuli tengah, nias, langkat, dan wilayah kotamadya daerah tingkat II medan dalam wilayah propinsi daerah tingkat I sumatera utara; PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah; Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah; Permen Pendidikan dan Kebudayaan nomor 47 tahun 2016 tentnag pedoman organisasi perangkat daerah bidang pendidikan dan kebudayaan; Perda Kota Medan nomor 15 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah kota medan; Perwali kota medan nomor 1 tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja perangkat daerah;
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; pembentukan, kedudukan, otonomi keuangan dan barang, otonomi kepegawaian; organisasi; rincian dan tugas fungsi; eselonisasi; tata kerja; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2020.
Dengan diundangkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Dr. Pirngadi Kota Medan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhanhukum saat ini sehingga perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018;
4. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 .
Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 2 angka 1, 4, 7 dihapus, ditambahkan 20 angka yakni angka 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, merubah 31 angka yakni angka 24, 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ,45, 46, 47, 48 ,49, 50, 51, 52, 53, 54 dan huruf c angka 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dihapus,ditambahkan 6 angka yakni angka 21,
22, 23, 24, 25, 26 dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2020.
1. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 ;
2. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019.
7
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tidore Kepulauan No. 24 Tahun 2015
Uraian Tugas Jabatan Struktural-Badan Pelayanan Perizinan
2015
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 310
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Tidore Kepulauan
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tidore Kepulauan, perlu adanya penjabaran tugas pokok dan fungsi dan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tidore Kepulauan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan organisasi sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tidore Kepulauan
Dasar hukum peraturan walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2015.
Peraturan walikota ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. maksud dan tujuan; c. susunan organisasi; d. uraian tugas: e. tim teknis; f. kelompok jabatan fungsional; f. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari VII Bab dan 8 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri No. 24 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelayanan penzinan dan non penzinan penanaman modal, sesuai kewenangan BPM-P2TSP membutuhkan pedoman dan tata cara perizinan dan non perizinan penanaman modal;
b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal serta sesuai Nota Dinas Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Nomor 570/2452/418.71/2016 tanggal 5 September 2016 perihal Laporan Rencana Rapat Pembahasan Draft Peraturan Bupati Kediri Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Berita Acara Rapat Pembahasan Draft Peraturan Bupati Tentang Pedoman dan Tata Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Nomor 570/2608/418.71/2016 tanggal 20 September 2016, perlu mengatur tentang pedoman dan tata cara perizinan dan non perizinan penanaman modal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Penanaman Modal;
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41 );
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 132);
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud dan Tujuan Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal;
4. Ruang Lingkup Pelayanan Penanaman Modal;
5. Izin Prinsip;
6. Pedoman Permohonan Izin Prinsip;
7. Tata Cara Permohonan Izin Prinsip;
8. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2016.
34 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu Pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 ayat ( 1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Konfirmasi Status Wajib Pajak di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Konfirmasi Status Wajib Pajak; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2018.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 42) Tentang Pos Internasional yang Telah Diubah dan Ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 36)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 1963.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya No. 24 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, BD Kota Surabaya Tahun 2017 No 24
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemakaman pada Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2)
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya,
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemakaman pada
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya.
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pembentukan dan susunan organisasi unit pelaksana teknis dinas pemakaman pada dinas kebersihan dan ruang terbuka hijau kota surabaya dengan substansi:
a) ketentuan umum
b) pembentukan
c) kedudukan
d) susunan organisasi
e) uraian tugas dan fungsi
f) tata kerja
g) pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan
h) ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2017.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
ABSTRAK:
bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi profesionalisme dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik
UU no.10 tahun 1999; UU no.28 tahun 1999; UU no.25 tahun 2009; UU no.19 tahun 2011; UU no.5 tahun 2014; UU no.23 Tahun 2014; uu no.23 tahun2014; UU no.30 tahun 2014; PP no.68 tahun 1999; PP no.79 tahun 2005; PP no.53 tahun 2010; PP no.96 tahun 2012; Perpres no.76 tahun 2013; Permenpanrb no.24 tahun 2014; Permenpanrb no.15 tahun 2014; Permenpanrb no.30 tahun 2014; Permenpanrb no.1 tahun 2015; Permenpanrb no.14 tahun 2017; Pergub no.92 tahun 2016; perda no.8 tahun 2015; perda no.11 tahun 2016
Peraturan ini mengatur ketentuan umum; maksud dan tujuan; penyelenggaraan pelayanan publik;penerapan pola penyelenggaraan pelayanan publik; standar pelayanan publik dan maklumat pelayanan; survei kepuasan masyarakat; pengelolaan dan penanganan pengaduan; sistim informasi pelayanan publik; inovasi pelayanan publik; peran serta masyarakat; kerja sama dengan puhak lain; dokumen dan informasi; monitoring , evaluasi dan pengawasan; sanksi; ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
19 halaman peraturan dan 32 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
