Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LANDAK
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No.8 Tahun 1974, UU No.55 Tahun 1999, UU No.36 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, UU No.36 Tahun 2014, PP No.16 Tahun 1994, PP No.100 Tahun 2000, PP No.9 Tahun 2003, PP No.79 Tahun 2005, PP No.46 Tahun 2014, PP No.66 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PP No.11 Tahun 2017, Perpres No.72 Tahun 2012, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permenkes No 1tahun 2012, Permenkes No.37 Tahun 2012, Permenkes No 6 Tahun 2013, Permenkes No.30 Tahun 2014, Permenkes No. 75 Tahun 2014, Permenkes no 44 Tahun 2016, Perda No.5 Tahun 2016, Perbup No.65 Tahun 2016, .
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Persyaratan; Tugas, Fungsi dan Wewenang; Susunan Organisasi; Kepegawaian; Pembiayaan; Tata Kerja dan Pelaporan; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2017.
19 Halaman dan 6 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 43 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Dalam Peraturan Bupati ini menetapkan tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah omor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang meliputi : ketentuan umum, hak dan kewajiban, kawasan tanpa rokok, mekanisme peneguran, pembinaan serta pengawasan dan pengaduan, sanksi, pembiayaan, bentuk serta ukuran dan persyaratan tanda-tanda dilarang merokok, dan ketentuan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2017.
34 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 43 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan jaminan akan terpenuhinya kebutuhan dasar kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang merupakan bagian dari Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, dan untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesejahteraan berupa jaminan kesehatan yang diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan penyediaan pemeriksaan kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, tujuan, penyelenggara jaminan kesehatan, kriteria rumah sakit, pembiayaan, dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 42 Tahun 2017
STANDAR PELAYANAN MINIMAL-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO-spm-rsud tani dan nelayan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2017/NO.652
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tani Dan Nelayan Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk agar rumah sakit merupakan badan layanan umum yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Boalemo disamping memiliki peralatan dan tenaga medis yang memadai, juga harus memiliki kualitas pelayanan yang baku sehingga masyarakat sebagai pengguna layanan merasa puas. Bahwa kualitas pelayanan baku harus dituangkan dalam prosedur pemberian layanan minimal yang memuat ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar dan merupakan urusan wajib badan layanan umum yang berhak diperoleh setiap warga. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 2000; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 65 Tahun 2005; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 228/Menkes/SK/2003; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/III/2008; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016; Surat Izin Operasional Rumah Sakit Tani dan Nelayan oleh Gubernur Gorontalo Nomor 440/GUB/027/2005 tanggal 29 April 2005; Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009; Peraturan Bupati Boalemo Nomor 19 tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo, termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, standar pelayanan dan mekanisme kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 4 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 42 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 53 Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan
Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan jaminan kesehatan kepada
masyarakat di Kabupaten Kebumen, telah diselenggarakan
Jaminan Kesehatan Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kebumen yang pelaksanaannya
diatur dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun
2015 tentang Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun
2016; bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai sasaran,
Pemberi Pelayanan Kesehatan, persyaratan, dan tata cara
penyaluran Jaminan Kesehatan Daerah, perlu mengubah
kembali Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2015
tentang Jaminan Kesehatan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 53 Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan
Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 4, ayat (2) Paal 6, Pasal 8, penghapusan Pasal 9, Pasal 10, perubahan Pasal 13, Pasal 14, PAsal 16, penghapusan Pasal 17, perubahan Pasal 19, Pasal 20.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2017.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2015 diubah.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 42 Tahun 2017
TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMAKAIAN FASILITAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD. 2017/No. 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Dan Pemakaian Fasilitas Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang
ABSTRAK:
Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor O60/ORG/303/2011 tentang Penetapan RSUD Bangkinang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh dan dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan untuk memenuhi ketentuan A Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 85 tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional, telah dibentuk Tim Perumus Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pemakaian Fasilitas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Nomor 445/RSUD/I-1/2016/ 1747 Tentang Pembentukan Tim Perumus Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pemakaian Fasilitas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dajam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional; Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.
Dalam peraturan ini berisi tentang Penetapan RSUD Bangkinang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh dan dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan untuk memenuhi ketentuan A Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 85 tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional, telah dibentuk Tim Perumus Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pemakaian Fasilitas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
47
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 42 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan pasal 7 Peraturan Daerah
Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Seruyan, perlu ditetapkan Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Seruyanuntuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas
induknya. Sesuai pasal 20 ayat
b. bahwa sesuai pasal 20 ayat
b. bahwa sesuai pasal 20 ayat
b. bahwa sesuai pasal 20 ayat
(3) Peraturan Menteri Dalam
(3) Peraturan Menteri Dalam
(3) Peraturan Menteri Dalam
(3) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Dinas,
maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Kegiatan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan
yang dilaksanakan oleh Gudang Farmasi sebagaimana
diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 1426 tahun 2002 tentang Pedoman Obat
Publik dan Perbekalan Kesehatan dan kegiatan dalam
rangka pemberian pelayanan di bidang laboratorium
kesehatan, sesuai dengan kriteria pembentukan UPTD
Kabupaten.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1426/
Menkes/SK/XV/2002; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PENETAPAN DAN KEDUDUKAN;
BAB III
JUMLAH DAN KLASIFIKASI UPTD;
BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI;
BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI;
BAB VI
TATA KERJA;
BAB VII
KEPEGAWAIAN;
BAB VIII
PEMBIAYAAN;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2017.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 42 Tahun 2017
Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Cisoka pada Dinas Kesehatan kabupaten Tangerang.
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 42, BD.2017/NO.42
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Cisoka pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang yang merupakan salah satu kewajiban dibidang pemerintahan, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu ditetapkan peraturan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Cisoka Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;
1.UU No.14 Tahun 1950 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No.17 Tahun 2003
;4.UU No.1 Tahun 2004 ;5.UU No.23 Tahun 2014 ;6.PP No. 23 Tahun 2005
;7.PP No.65 Tahun 2005 ;8.PP No.58 Tahun 2005 ;9.PMDN No.13 Tahun 2006 ;10.PMDN No.61 Tahun 2007 ;11.PMK No. 75 Tahun 2014 ;12.PMK No. 44 Tahun 2016 ;13.Perda Kab Tanggerang No. 11 Tahun 2016 ;14.PerBup Tanggerang No. 88 Tahun 2016
PERBUP Kab. Blora No. 77 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran jaminan Kesehatan Nasional Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora
Diubah dengan
PERBUP Kab. Blora No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Blora
Mengubah
Peraturan Bupati Blora Nomor 22 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Blora
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Tahun 2017/No.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Blora Nomor 22 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Blora, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai kepesertaan dan jenis pelayanan kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 22 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 22 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Blora; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 22 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Bupati Blora Nomor 22 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Pasal 1 angka 6, perubahan ketentuan Pasal 9, perubahan ketentuan Pasal 13 ayat (1)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2017.
Peraturan Bupati Blora Nomor 22 Tahun 2014 diubah.
10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
