pengalokasian - dana - bagi - hasil - pajak - daerah - dan - retribusi - daerah - kepada - desa - tahun - anggaran - 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD Kab. Tasikmalaya Tahun 2023 No 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 huruf d Perbup Tasikmalaya No. 12 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Tasikmalaya No. 21 Tahun 2021 maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2023.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Tasikmalaya No. 2 Tahun 2011; Perda Kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2011; Perda Kab. Tasikmalaya No. 6 Tahun 2011; Perda Kab. Tasikmalaya No. 9 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2017; Perda Kab. Tasikmalaya No. 10 Tahun 2011; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 11 Tahun 2022; Perbup Tasikmalaya No. 12 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Tasikmalaya No. 21 Tahun 2021; Perbup Tasikmalaya No. 145 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Alokasi Dana, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
37 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 17 Tahun 2023
Ketenagakerjaan - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Struktur Organisasi - Standar/Pedoman
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1143
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (4) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022, maka perlu menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 1 Th. 2022; PP No. 18 Th. 2016 stdd PP No. 72 Th. 2019; Permendagri No. 80 Th. 2015 stdd Permendagri No. 120 Th. 2018; Permenpan RB No. 7 Th. 2022; Permenpan RB No. 1 Th. 2023; Perda Kota Batam No. 6 Th. 2014 stdd Perda Kota Batam No. 7 Th. 2019; Perda Kota Batam No. 10 Th. 2016 stdd Perda Kota Batam No. 1 Th. 2021; Perwali Batam No. 78 Th. 2021
PERWALI ini mengatur mengenai bentuk dan susunan organisasi; tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas; kelompok jabatan fungsional; sistem kerja; mekanisme kerja; dan proses bisnis pada Dinas Tenaga Kerja
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2023.
PERWALI ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Wali Kota Batam Nomor 12 Tahun 2022
38 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD Kab. Bangkalan Tahun 2023 Nomor 16 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan
Penerima Tunjangan Tahun 2023, maka perlu menetapkan
Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, yang diatur dengan
Peraturan Bupati.
Mengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6
Tahun 2022; Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 81 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, meliputi: ketentuan umum; kriteria penerima THR dan gaji ke 13; komposisi; pembayaran; pendanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Bangkalan Nomor 47 Tahun 2022 tentang Teknis
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun
2022 Nomor 13 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Jumlah 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 17 Tahun 2023
PERBUP Kab. Demak No. 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak
PERBUP Kab. Demak No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi
pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah
khususnya perencanaan kegiatan Pemerintahan
Kabupaten Demak, telah ditetapkan Standar Harga
Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten
Demak berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 21
Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa
Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak; bahwa sehubungan dengan adanya usulan dari Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak,
perlu meninjau Kembali standar biaya dan harga pada
Pemerintah Kabupaten Demak sehingga Peraturan Bupati
Demak Nomor 21 Tahun 2022, perlu diubah dan
disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak
Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan
Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2023.
Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 diubah.
173 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERWALI Kota Yogyakarta No. 38 Tahun 2024 tentang Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
Mencabut :
Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2021 tentang Tunjangan Perumahan dan
Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017.
Materi pokok : Tunjangan Perumahan dan Tunjuangan Transportasi
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2023.
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2021 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
Jumlah halaman : 5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penataan jabatan Aparatur Sipil Negara dan penetapan kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, bahwa dalam rangka perubahan struktur organisasi pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur sehingga perlu menetapkan PERBUP.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2022, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2022, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 83 Tahun 2022.
PERBUP ini mengatur mengenai Peta Jabatan Perangkat Daerah yang diterangkan dalam lampiran dalam bentuk flowchart.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2023.
Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018.
34
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Sususnan, Tugas, dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BD Kota Tomohon Tahun 2023 Nomor 17
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindangan Perempuan dan Anak
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tomohon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tomohon, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
UU No. 10 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENPPPA No. 4 Tahun 2018; PERDA No. 6 Tahun 2016.
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindangan Perempuan dan Anak
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2023.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
a. bahwa memperhatikan dinamika yang berkembang dalam Pemilihan Kepala Desa maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 2004; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2020; Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat No. 10 Tahun 2018; Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2021;
Dalam Perbup ini diatur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa. Perubahan pada Pasal 3 terkait Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kecamatan, Pasal 5 terkait tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kecamatan, Pasal 11A terkait Rincian penggunaan biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak yang berasal dari APBDesa, Pasal 24 terkait persyaratab bakal calon kepala desa, dan Pasal 74 terkait Biaya Pemilihan Kepala Desa serentak dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2023.
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa
12 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 17 Tahun 2023
Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga Barang Dan Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BD 2023 (17)
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga Barang Dan Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk memberikan kepastian patokan Besarnya ASB , SSH , dan SBU dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan besarnya Standar Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024. serta, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, di Daerah perlu menyusun regulasi yang mengatur tentang ASB , SSH dan SBU
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No 27 Tahun 2014, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 19 Tahun 2016, Permendagri No 77 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga Barang Dan Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024 termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, ASB, SSH, SBU, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2023.
Terdiri dari 8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
