Peraturan Bupati (Perbup) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 553
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan Swakelola Secara Elektronik dan Input E-Pengadaan Langsung Sebagai Syarat Pencairan Anggaran
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Peleporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN / APBD setiap
Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan
Laporan Keuangan dan Laporon Kinerja;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan
peraturan turunannya, penyelenggaraan pengadaan
barang/ j asa dilakukan secara elektronik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang
Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan
Swakelola Secara Elektronik dan Input E-Pengadaan
Langsung Sebagai Syarat Pencairan Anggaran.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);
5. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2952);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ten tang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Melalui Penyedia;
14.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021
Tentang Pedoman Swakelola.
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Ruang Lingkup
BAB III Pelaksanaan Pengadaan Langsung Secara Elektronik
BAB IV Pelaksanaan Penunjukan Langsung Secara Elektronik
BAB V Pelaksanaan Swakelola Secara Elektronik
BAB VI Input E-Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung Melalui Aplikasi SPSE dan Aplikasi SIAP
BAB VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2023.
11 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pidie Nomor 35 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 35, BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 35
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie
ABSTRAK:
- Bahw a dalam rangka meningkatkan kualitas, efisiensi, dan
efektivitas pengadaan barang dan jasa dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Pidie, perlu dilakukan perubahan
atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang Dan Jasa di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie;
- bahwa Perubahan atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 19
Tahun 2022 tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan
Barang Dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pidie dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan
perkembangan kebutuhan dan regulasi pengadaan barang
dan jasa dilingkungan pemerintah kabupaten Pidie;
Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Permendagri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Nomor 7 Tahun 2021; eraturan Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur Pasal I dan Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2023.
Peraturan Bupati Pidie Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Bupati Pidie Nomor 35 Tahun 2023
5
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Nomor 34 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Pekon
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Pekon.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 6 Tahun 2014; UU N 23 Tahun 2014; PP NO 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI NO 20 Tahun 2018; PERMENDAGRI NO 44 Tahun 2016; Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah NO 12 Tahun 2019; PERBUP NO 24 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Pekon
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2023.
Lampiran File: 32 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 33 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 Nomor 34
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 4
ayat (3) dan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati
Konawe Kepulauan tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan
Barang/ Jasa di Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5415);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun
2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
BAB III Tata Nilai Pengadaan
BAB IV Ruang Lingkup Pengadaan
BAB V Para Pihak
BAB VI Perencanaan Pengadaan
BAB VII Persiapan Pengadaan
BAB VIII Pelaksanaan Pengadaan
BAB IX Pembayaran Prestasi Kerja
BAB X Keadaan Kahar
BAB XI Pemutusan Surat Perjanjian
BAB XII Sanksi
BAB XIII Penyelesain Perselisihan
BAB XIV Pelaporan dan Serah Terima
BAB XV Pembinaan, Pengawasan dan Pengadaan Secara Elektronik
BAB XVI Ketentuan Lain-Lain
BAB XVII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2023.
53 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 32 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tata Nilai Pengadaan; Ruang Lingkup Pengadaan; Para Pihak; Perencanaan Pengadaan; Persiapan Pengadaan; Pelaksanaan Pengadaan; Pembayaran Prestasi Kerja; Keadaan Kahar; Pemutusan Surat Perjanjian; Sanksi; Penyelesaian Perselisihan; Pelaporan Hasil Pengadaan dan Serah Terima; Pengadaan Dalam Keadaan Bencana; Pengadaan Secara Elektronik; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2023.
Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 2015 tentang tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
Jumlah Halaman: 25 hlm. Lampiran: 57 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 31 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pembelian Melalui Toko Daring Dalam Pemanfaatan E-Marketplace Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 31 Tahun 2023
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha
Milik Daerah, pengadaan barang dan jasa BUMD ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 5 Tahun 1999; UU NO 12 Tahun 1999; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 27 Tahun 2014; PP NO 54 Tahun 2017; PP NO 12 Tahun 2019.
Peraturan PERBUP ini menetapkan mengenai Peraturan bupati tentang pedoman pengadaan barang/jasa pada badan usaha milik daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2023.
Lampiran File: 19 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dompu Nomor 31 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Kabupaten Dompu
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74B ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Pemerintah Daer£ih yang wajib memiliki Pengelola
Pengadan Barang/Jasa, menyusun rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 15 Tahun 2004; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 4 Tahun 2019; Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 8 Tahun 2022;
Dalam Perbup ini diatur tentang Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu. Hal yang diatur:
1. Kedudukan, Tanggung Jawab, dan Tugas Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
2. Pengangkatan Dalam Jabatan
3. Rencana Aksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2023.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 31 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 31, BD Kab. Jombang Tahun 2023 Nomor 31/A; https://jdih.jombangkab.go.id/
Peraturan Bupati (Perbup) tentang STANDAR BIAYA UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4)
dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dalam rangka
pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional sebagai pedoman
dalam penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standar Biaya Umum;
b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Standar Biaya Umum Tahun
Anggaran 2024 dalam Peraturan Bupati;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun
2017
Peraturan ini mengatur mengenai Standar Biaya Umum Tahun
Anggaran 2024 sebagai batas tertinggi atau estimasi meliputi: 1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2023.
jumlah 84 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2023 Nomor : 630
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung terciptanya tata kelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe yang tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah dan tepat harga perlu mengatur manajemen risiko dalam pengadaan barang/jasa; b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan Penilaian Risiko; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Konawe;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagairnana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257); 11. Peraturan Bupati Konawe Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pembentukkan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Ka bu paten Konawe (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2019 Nomor 336); 12. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022 Nomor 593);
BAB I KETENTUAN BAB II STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO BAB III PROSES MANAJEMEN RESIKO BAB IV EVALUASI DAN PELAPORAN BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2023.
16 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
