Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus No. 32 Tahun 2015

PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/ JASA DI PEKON

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati ini di atur tentang Ketentuan-ketentuan yang sudah di tetapkan seperti Ketentuan Umum, Tata Nilai dan Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, Ruang Lingkup, Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, Pajak-pajak Dalam Pengadaan Barang/Jasa, Pengawasan, Pembayaran, Pelaporan dan Serah Terima Barang/Jasa.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Nomor 32 Tahun 2015 tentang PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/ JASA DI PEKON

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tanggamus

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Kota Agung

Tanggal Penetapan

22 Juni 2015

Tanggal Pengundangan

22 Juni 2015

Tanggal Berlaku

22 Juni 2015

Sumber

Subjek

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tanggamus

Bidang

Halaman ini telah diakses 1011 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 32 TAHUN 2015 PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG JASA DI PEKON.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

Perbup Kab. Tanggamus No. 34 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Pekon

PEDOMAN-PENGADAAN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32,
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/ JASA DI PEKON
ABSTRAK:	untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Pekon; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun , 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lermbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069); 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Permbentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 . Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 • tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan. Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara . Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah nomor 80 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan penghasilan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Uasa di Desa; Dalam Peraturan Bupati ini di atur tentang Ketentuan-ketentuan yang sudah di tetapkan seperti Ketentuan Umum, Tata Nilai dan Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, Ruang Lingkup, Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, Pajak-pajak Dalam Pengadaan Barang/Jasa, Pengawasan, Pembayaran, Pelaporan dan Serah Terima Barang/Jasa.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2015. 45 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus No. 32 Tahun 2015

PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/ JASA DI PEKON

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT