PERBUP Kab. Morowali Utara No. 32 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PADA ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 12 tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permenpan-RB Nomor 7 Tahun 2022; Perda Morut Nomor 11 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. kedudukan;
b. susunan organisasi;
c. tugas dan fungsi;
d. tata kerja;
e. eselonisasi;
f. kepegawaian; dan
g. perlengkapan kantor dan aset
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 17);
b. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 18);
c. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 19);
d. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 20);
e. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 21);
f. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 22);
g. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 23);
h. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 24);
i. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 25);
j. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 26);
k. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 27);
l. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 28);
m. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 29);
n. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 30);
o. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 32);
p. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 33);
q. Peraturan Bupati Morowowali Utara Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 34);
r. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 35);
s. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 Nomor 27);
t. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata kerja Pada Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 Nomor 33);
u. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 Nomor 31); dan
v. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 Nomor 33).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
162 Halaman; Lampiran 18 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 NOMOR 5 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari Alokasi Anggaran Pe
ndapatan dan Belanja Negara yang berupa Dana Desa; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat ( 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati dapat menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa; c. bahwa agar pe
ngelolaan dana sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b me
njadi optimal, maka perlu adanya pedoman.
Mengingat : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,U ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, . . Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023, . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016, . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 64 Tahun 2023.
Materi pokok : Ruang lingkup petunjuk teknis pelaksanaan Dana Desa (DD) dalam Peraturan Bupati ini
, meliputi : Sumber pendanaan, lnstitusi Fasilitasi dan Pengelolaan, Penganggaran dan Pengalokasian Dana Desa (DD), Penyaluran Dana, Pencairan Dana, Penggunaan Dana, Penatausahaan, Pertanggungjawaban
, Dan Pelaporan, Pemantauan Dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi dan Hal-hal khusus lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2024.
Jumlah halaman : 161 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2024
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BD.2024/NO.5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 68 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 14 Tahun 2024; Perda Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga yang meliputi ruang lingkup kriteria BTT, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan BTT untuk Keadaan Darurat, Pelaksanaan dan penatausahaan BTT untuk keperluan mendesak, pelaksanaan dan penatausahaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah, Pelaksanaan dan penatausahaan BTT untuk Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2024.
13 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banggai Laut Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa di Wilayah Kecamatan Banggai Utara.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa di Wilayah Kecamatan Banggai Utara;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 5 tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014; Permendagri Nomor 45 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa di Wilayah Kecamatan Banggai Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2024.
15 Halaman; Lampiran 6 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Penyediaan Akses Internet bagi Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan peningkatan kualitas layanan publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Poso menyediakan akses internet bagi masyarakat dengan memberikan layanan berupa program "Wife Gratis Internet untuk Semua" dalam bentuk penyediaan WiFi tanpa biaya pada titik lokasi tertentu oleh layanan internet di seluruh wilayah Kabupaten Poso;
bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan mendukung kelancaran implementasi program penyediaan internet tanpa biaya melalui program "PosoWiFi", perlu menetapkan pelaksanaan program perluasan akses internet bagi masyarakat dengan Peraturan Bupati;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 29 tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 25 tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. Penyelenggar, Kriteria penyelenggaraan, dan Pemanfaatan;
b. Perencanaan, Pengelolaan, dan Pengembangan;
c. Lokasi pemasangan dan Penempatan;
d. Peran serta masyarakat;
e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan wifi gratis;
f. Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2024.
6 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin objektivitas dan kualitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan, perlu ditetapkan standar kompetensi Jabatan;
bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan tolak ukur penilaian dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, Perlu di dukung dengan adanya peraturan teknis;
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu adanya pedoman dalam bentuk peraturan yang mampu memberikan kepastian hukum;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Penyusunan serta Pedoman Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil dalam proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2024.
4 Halaman; Lampiran 31 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2024
Perbup Kab. Tojo Una-Una No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Perbup Kab. Tojo Una-Una No. 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Mengubah sebagian
Perbup Kab. Tojo Una-Una No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD sesuai ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan perubahan;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 32 tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perda Touna Nomor 10 tahun 2023;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Perubahan terdapa beberapa ketentuan dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2024.
Mengubah sebagian:
a. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 49 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
b. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
2 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2024
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Tabalong No. 54 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya, Tunjangan Badan Permusyawarahan Desa dan Insentif Rukun Tetangga
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BD.2024/NO.5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga
ABSTRAK:
bahwa seiring perkembangan dan dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta kenaikan Dana Transfer yang diterima oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Tabalong yang bersumber dan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan nilai yang cukup signifikan, dan dalam rangka upaya peningkatan kedisiplinan, kesejahteraan dan terwujudnya profesionalisme Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya, Staf Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Badan Permusyawaratan Desa, perlu melakukan penyesuaian tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa;bahwa Peraturan Bupati Tabalong Nomor 57 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga, sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022;Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018;Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2019;Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2024.
7 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan penyeragaman sistem administrasi perkantoran sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan perlu mengatur tata naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan. Peraturan Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang baru.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Pernerintah Nornor 43 Tahun 1958;Peraturan Pernerintah Nornor 43 Tahun 1958; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Kepala Arsip Negara Nomor 5 Tahun 2021;
Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
Jenis Naskah Dinas terdiri atas:
a. Naskah Dinas arahan;
b. Naskah Dinas korespondensi; dan
c. Naskah Dinas khusus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2024.
Pada saat Peraturan Bupati mi mulai berlaku, Peraturan Bupati
Manokwari Sela tan Nomor 15 Tahun 2018 ten tang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan (Berita Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2014 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp 71 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jabatan dan Kelas Jabatan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang hasil evaluasi jabatan, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan peraturan tentang kelas jabatan di lingkungannya sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Permen PAN dan RB No. 34 Tahun 2011; Permen PAN dan RB No. 39 Tahun 2013; Permen PAN dan RB No. 1 Tahun 2023; Perbup Kuningan No. 152 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Jabatan dan Kelas Jabatan, yang meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, Maksud, dan Tujuan; Penetapan Kelas Jabatan; Perubahan Kelas Jabatan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 153 Tahun 2021 dicabut.
6 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
