Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan
bagi Warga Belajar di Satuan Pendidikan Yang
Menyelenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan
Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C
Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk mengentaskan angka putus sekolah
dan angka tidak sekolah dan untuk meringankan
biaya pendidikan bagi warga belajar di satuan
pendidikan yang menyelenggaraan pendidikan
kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan
Program Paket C Kota Pekalongan,
perlumemberikan bantuan biaya pendidikan
kepada warga belajar disatuan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program
Paket A, Program Paket B dan Program Paket C
Kota Pekalongan yangpembiayaannya dibebankan
pada Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah
Kota Pekalongan; bahwa agar pengelolaan bantuan biaya pendidikan
kepadawarga belajar di satuan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program
Paket A, Program Paket B dan Program Paket
Cdapat dilaksanakan secara efektif, efisiendan
akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan
daerah.maka perlu diatur ketentuan mengenai
Petunjuk TeknisPemberian Bantuan Biaya
Pendidikan bagi Warga Belajardi Satuan Pendidikan
yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan
Program Paket A, Program Paket B dan Program
Paket C di KotaPekalongan dalam Peraturan
Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk
Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi
Warga Bela jar Program Peket A, Program Paket B
dan Program Paket C Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup, tujuan dan sasaran, pembiayaan, jumlah pertemuan wajib belajar dan besaran bantuan biaya pendidikan, tugas dan tanggung jawab, penyaluran dana, pertanggungjawaban, pengawasan, larangan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2019.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 60 Tahun 2018 dicabut.
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Statuta Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Sumatera Selatan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional
ABSTRAK:
Dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dengan visi dan misi pemerintahan dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan kejuruan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Sumatera Selatan RIntisan Sekolan Berstandar Internasional (SMKN Sumbel RSBI). Untuk efektif, efisien dan inovatif dalam penyelenggaraan SMKN Sumatera Rintisan Sekolah Berstandar Internasional perlu disusun Statuta/Anggaran Dasarnya.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No.25 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.20 Tahun 2003; UU No.10 Thun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; PP No.30 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan PP No.56 Tahun 1998; PP No.19 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.48 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2010; Keputusan Menteri Pendidikan Nasioal No.19 Tahun 2007; Perda Provinsi Sumatera Selatan No.8 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.7 Tahun 2010; Perda Provinsi Sumatera Selatan No.3 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Statuta Sekolah Menenga Kejuruan Negeri Sumatera Selatan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula mengenai visi, misi, tujuan, penyelenggaraan pendidikan; penilaian hasil belajar sarana dan prasarana.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klungkung Nomor 69 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendidikan Anti Korupi
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Antikorupsi perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendidikan Antikorupsi.
1. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pengetahuan Pendidikan Karakter
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195 );
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172 );
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pendidikan Antikorupsi ( Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 37).
KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, PENDIDIKAN ANTIKORUPSI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PENGHARGAAN, PEMBIAYAAN, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2019.
10 Halaman
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2015
Permendikbud No. 5 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat
Mencabut :
Permendikbud No. 17 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD Kabupaten Blora Tahun 2018 No. 69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Pendidikan Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (9)
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan
Pendidikan Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan dan kedudukan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi dewan pendidikan, hak, kewajiban dan larangan dewan pendidikan, keanggotaan dewan pendidikan, masa jabatan dewan pendidikan, pemberhentian dewan pendidikan, mekanisme pemilihan dewan pendidikan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tata hubungan kerja, sanksi administratif, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 69 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan visi dan misi pendidikan Kabupaten Sleman yakni meningkatkan
kualitas sumberdaya manusia melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, perlu melakukan transformasi satuan pendidikan baik melalui program peningkatan dan pemerataan mutu maupun relevansi pendidikan melalui implementasi kurikulum merdeka belajar; bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan peningkatan mutu
pendidikan melalui program merdeka belajar sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan
perencanaan berbasis data perlu disusun peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset
dan Teknologi Nomor 56/M/2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Keputusan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 262/M/2022 Tahun 2022.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pelaksanaan dan Sasaran; Tugas dan Tanggung Jawab; Pemanfaatan Program Teknologi dan Pembelajaran Paradigma Baru; Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri; Pelaksanaan Perencanaan Berbasis Data; Capaian Keberhasilan; Pembiayaan; Pemantauan dan Evaluasi; Penjaminan Mutu; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2023.
Jumlah Halaman: 16 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Losarang Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa SMKN 1 Losarang pada Dinas Pendidikan sudah ditetapkan sebagai BLUD berdasarkan Keputusan Gubernur Jabar Nomor 900/Kep.78-BUMDINVESADBANG/2022. Sebagai imbalan atas penyediaan barang/jasa kepada masyarakat dari BLUD sebagaimana dimaksud, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan tarif layanan, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Losarang pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.79 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penarikan tarif layanan, pengurangan tarif layanan, evaluasi tarif layanan, pelaporan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 69 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal, perlu pemenuhan kebutuhan esensial pengembangan anak usia dini yang holistik-integratif secara optimal agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 ; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018;
Peraturan ini terdiri atas 9 (sembilan) bab 21 (dua puluh satu) pasal diantaranya; Ketentuan Umum;Prinsip dan Kebijakan; Strategi dan Sasaran; Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; Gugus Tugas; Peran Serta Masyarakat; Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 51 Tahun 2021 tentang Program Bina Pendidikan Anak Usia
Dini Terintegrasi Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2021 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 70 Tahun 2019
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BAGIAN HUKUM KAB.SUMBAWA BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Sususnan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN
ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMBAWA
BARAT.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2019.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2019
30
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
