Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Perbup NIas No. 38 Tahun 2013 Ttg Standar Biaya Umum, Harga Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Harga Bahan Non Konstruksi, Harga Bahan Konstruksi, dan Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Nias TA 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 29 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem AKuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan kepala daerah yang mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.109 Tahun 2000, PP No.24 Tahun 2004;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, tujuan, ruang lingkup, sistem akuntansi pemerintah daerah, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
148 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 29 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DaerahKabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, dimana fungsi ketertiban dan ketentraman tidak lagi ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga perlu dilakukan Pergeseran Anggaran antar unit organisasi dari jenis belanja langsung pada BadanKesatuan Bangsa dan Politik ke belanja langsung pada
Satuan Polisi Pamong Praja;
Bahwa berdasarkan Undang–undang Nomor 15 Tahun2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, pada Pasal 126 diamanatkan bahwa untuk kelancaran tugas, wewenang, dan kewajibannya, penyelenggara pemilu, Pemerintah danPemerintah Daerah wajib memberikan bantuan danfasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan berupa penugasan personel pada sekretariat Panwaslu kabupaten/kota, PPK, Panwaslu kecamatan danPPS serta kegiatan lain sesuai dengan kebutuhanpelaksanaan pemilu;
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 162 ayat (4)
huruf a diamanatkan bahwa dalam hal keadaan mendesak dapat dilakukan dengan cara menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dankegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan, pada ayat2 (5) diamanatkan bahwa pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluanmendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturandaerah tentang APBD, dan pada ayat (6) huruf b diamanatkan bahwa kriteria belanja untuk keperluanmendesak sebaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akanmenimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintahdaerah dan masyarakat, dan selanjutnya diusulkan dalamrancangan perubahan APBD;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud , perlu menetapkanPeraturan Bupati Tanah Laut tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun2007;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun2014.
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG ENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2014.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 29 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa bagi kepala desa, perangkat desa dan pimpinan serta anggota badan permusyawaratan desa di kabupaten sanggau perlu pengaturan standar biaya umum bagi desa;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No 33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No. PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.1 Tahun 2014, Permendagri No.37 Tahun 2014, Perda Sanggau No.12 Tahun 2007, Perda Sanggau No.3 Tahun 2010, Perda Sanggau No.16 Tahun 2012, Perda Sanggau No.1 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur Tentang: Ketentuan Umum, Tujuan, Ruang Lingkup, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2014.
Peraturan ini memiliki 3 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 29 Tahun 2014
PERBUP Kab. Kolaka No. 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016
Diubah dengan
PERBUP Kab. Kolaka No. 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015
PERBUP Kab. Kolaka No. 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupetan Kolaka Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015,
serta Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Kolaka, perlu diatur dan ditetapkan tentang Pedoman Penyusunan
dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015 oleh Bupati Kolaka;
b. bahwa penetapan Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD
Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud huruf a di atas adalah
dalam rangka tertib dan efektivitas pengelolaan APBD Kabupaten
Kolaka;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka
tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Kabupaten
Kolaka Tahun Anggaran 2015.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3206);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang ; Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi ¡dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonpor 3851);
BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2014.
2 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 29 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2015
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 agar berjalan lebih efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, perlu ditetapkan Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2015; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2015;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2014.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 29 Tahun 2014
tugas - fungsi - dan - tata - kerja - unsur - organisasi - staf - ahli
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD 2014/ No.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Staf Ahli
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Perbup Pangandran No. 3 Tahun 2014 maka perlu menetapkan Perbup tentang tugas, fungsi dan tata kerja Unsur Organisasi Staf Ahli.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Uu No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 4 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 40 Tahun 2010; Pp No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permednagri No. 1 Tahun 2014; Perbup Pangandaran No. 1 Tahun 2013; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Keuddukan tugas dan Fungsi, Kepegawian Dan Perlengkapan, Tata Kerja, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2014.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Kepegawaian
ABSTRAK:
a. bahwa untuk pelaksanaan tertib administrasi data
dan arsip kepegawaian, perlu menyelenggarakan
dan memelihara sis tern informasi yang
dikembangkan dan dioperasikan melalui Sistem
Informasi Kepegawaian dalam Lingkup Pemerintah
Kabupaten Lirwu Utara;
b. bahwa untuk pengembangan sistem informasi
kepegawaian sangat penting dan menjadi
kebutuhan sebagai instrumen komunikasi data
dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan
harus didukung dan dioptimalkan pemanfaatannya
secara terus-menerus dan berkelanjutan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem
Informasi Kepegawaian.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang
Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun
2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SIMPEG
BAB III
PEMBIAYAAN
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2014.
NOMOR 29 TAHUN 2014
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 29 Tahun 2014
BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2015
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2014/NO.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000; PP No 58 Tahun 2006; PP No. 43 Tahun 2014; Perda Kabupaten Pohuwato No. 8 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2015 termasuk di dalamnya mengatur tentang perhitungan besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, penganggaran dan tata cara pembayaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
