perubahan atas peraturan bupati bone bolango nomor 59 tahun 2011 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bone bolango tahun anggaran 2012
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2012/No.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 59 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango TA 2012
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 31 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2012 dan telah di tetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 59 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2012.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.12 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.27 Tahun 2009; UU No.28 Tahun2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.104 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No.84 Tahun 2001; PP No.108 Tahun 2000; PP No.109 Tahun 2000; PP No.20 Tahun 2001; PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No.37 Tahun 2005; PP No.23 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; Perda Kab Bone Bolango No.2 Tahun 2011.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 59 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2012.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2012.
Terdiri dari 8 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 20 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD_SPAM) Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 huruf f dan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau bahwa dinas daerah terdiri dari unit pelaksana teknis yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan melalui analisis beban kerja;
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 29 Tahun 2010
Ketentuan Umum, Ruang Lingkup dan Prinsif UPT-SPAM, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang, Subbagian Tata Usaha, Jabatan Fungsional, Tatakerja dan Pelaporan, Pelaporan, Pembiayaan, Kepegawaian, Eselonering, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2012.
9 Halaman dan 1 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Komunitas Intelijen Daerah diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah
Bab III Kelembagaan dan Keanggotaan Komunitas Intelijen Daerah
Bab IV Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan
Bab V Pembiayaan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2012.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2012
tata naskah dinas-unit pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah-unit pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2012/NO.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas pada Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa perlu penyeragaman tata naskah dinas pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Purbalingga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas Pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Secara Elektronik Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PR:f/KA/VII/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 05 Tahun 2012;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang naskah dinas, kop naskah dinas, stempel dinas dan papan nama ULP dan Unit LPSE. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2012.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Se-Kecamatan Bangli Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dituangkan dalam Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa se-Kecamatan Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Bupati Bangli Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Bupati Bangli Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Bupati Bangli Nomor 6 Tahun 2012;
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SE-KECAMATAN BANGLI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2012
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2012.
-
-
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 20 Tahun 2012
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, LD.2012/NO.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan
produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Balangan perlu dilakukan penyeragaman
prosedur penyusunan produk hukum daerah bagi
seluruh satuan kerja perangkat daerah secara
terencana, terpadu dan terkoordinasi;
bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah, terjadi perubahan dalam
prosedur penyusunan produk hukum daerah sehingga
dipandang perlu untuk ditindaklanjuti dengan membuat
sebuah pedoman yang mengatur mengenai prosedur
penyusunan produk hukum daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Balangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Prosedur Penyusunan Produk
Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Balangan.
Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02
Tahun 2008; dan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03
Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Prosedur Penyusunan Produk
Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Balangan, dengan sistematika;
KETENTUAN UMUM; PRODUK HUKUM DAERAH; PERATURAN DAERAH; PERATURAN BUPATI
DAN PERATURAN BERSAMA BUPATI; KEPUTUSAN BUPATI; JENIS HURUF DAN PENULISAN HALAMAN; KERTAS KHUSUS; v; PENDOKUMENTASIAN; dan PENGGANDAAN DAN PENYEBARLUASAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2012.
32 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 20 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
Bahwa berdasarakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah serta dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Angara dapat terlaksana sesuai asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, dan keterbuakan , efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai, sehingga hasil dari pengadaan barang/jasa dapat sehingga dipertanggungjawabkan, baik dari segi aspek fisik, keuangan maupun manfaat masa guna terselenggaranya Pemeritah dan Pelayanan kepada Masyarakat;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1983, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, Perda Kab Sintang No. 25 Tahun 2006, Perda Kab Sintang No. 1 Tahun 2008, Perda Kab Sintang No. 2 Tahun 2008, Perda Kab Sintang No. 8 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Ketentuan lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2012.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 20 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BIAYA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KETAPANG
ABSTRAK:
bahwa untuk untuk menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, sesuai dengan kebutuhan nyata, maka Peraturan Bupati Ketapang No 21 Tahun 2010 Tentang Standar Biaya atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang perlu ditinjau kembali;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1974, UU No.1 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, Perpres No.54 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.2 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Standar Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemeriksa/Penerima Barang, Staf Yang Menangani Kegiatan, Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Dan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Standar Honorarium Penyelenggara Ujian Nasional, Standar Gaji/Upah Pegawai Tidak Tetap Dan Rohaniawan, Kerja Lembur Dan Pemberian Uang Lembur, Uang Makan Dan Minuman Rapat, Harian Tamu, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
Peraturan ini memiliki 8 halaman dan 138 halaman lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
