Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 160 ayat
(7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagairnana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perubahan
rincian anggaran yang disebabkan penambahan pagu
anggaran dapat dilakukan dengan cara mengubah
Peraturan Walikota tentang penjabaran APBDsebagai dasar
pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Berdasarkan pertimbangan tersebut, terjadi pergeseran anggaran Pendapatan Dana
Alokasi Khusus dan Belanja Langsung mendahului
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2018, sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin ten tang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Banjarmasin Nomor 77 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2018.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12.Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nornor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 33 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kota Banjarrnasin Nomor 17 Tahun 2017; Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 77 Tahun
2017 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2018.
Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 77 Tahun
2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2018 diubah, yaitu Ketentuan Lampiran II SKPD Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin ; Ketentuan Lampiran II SKPD Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin; Ketentuan Lampiran II SKPD Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin; Ketentuan Lampiran II SKPD Dinas Sosial Kota Banjarmasin; Ketentuan Lampiran II SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin; Ketentuan Lampiran II SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin; Ketentuan Lampiran II SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin; Ketentuan Lampiran II SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin; Ketentuan Lampiran II SKPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat; Ketentuan Lampiran II SKPD Dinas Perpustakaan dan Arsip; SKPD Sekretariat Daerah; dan SKPD Kecamatan Banjarmasin Tengah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2018.
26 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjung Balai Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggran 2018.
ABSTRAK:
Dengan terbitnya Perda Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2018 tentang APBD Kota Tanjungbalai TA 2018, maka diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 untuk meningkatkan tertib administrasi dan memperlancar sistem Pengelolaan Keuangan Daerah serta tercapainya peningkatan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan pada setiap Tahun Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.
UU Nomor 9 Drt Tahun 1956; UU nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 20 Tahun 1987; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 7 Tahun 2008; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 18 Tahun 2017; Perpres Nomor 54 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 33 Tahun 2001; Permenkeu Nomor 49 Tahun 2017; Perda Kota Tanjungbalai Nomor 13 tahun 2008; Perda Kota Tanjungbalai Nomor 4 tahun 2009; Perda Kota Tanjungbalai Nomor 6 tahun 2016; Perda Kota Tanjungbalai Nomor 1 tahun 2018.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum dan azas pelaksanaan kegiatan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2018.
Perwali Tanjungbalai Nomor 6 tahun 2017
13 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa Persiapan Semerawai Di Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa memperhatikan prakarsa masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat, kemampuan dan potensi, serta rentang kendali pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sanangak, dipandang perlu membentuk desa baru
UU No.34 Tahun 2003, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.45 Tahun 2016,
Ketentuan Umum; Pembentukan, Cakupan Wilayah dan Batas Desa; Pemerintahan Desa; Pembinaan dan pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Permendagri No. 1 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengelolaan Aset Desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai pengelolaan, tukar menukar, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2018.
24 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil Dan Menengah Kabupaten Barito Selatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Jo Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten
Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Barito Selatan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nom01· 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016; Peraturan Menteri
Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3
Tahun 2016; Peraturan Bupati Baritc Selatan Nomor 36 Tahun 2016.
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil Dan Menengah Kabupaten Barito Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
Peraturan Bupati Barito Selatan
Nomor 10 Tahun 2018
12 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tual Nomor 10 Tahun 2018
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN - URAIAN TUGAS JABATAN
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, BD.277/2018, TLD 2018, LL SETDA KOTA TUAL : 17 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tual
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan panduan dan pedoman kinerja guna memaksimalkan peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan serta pemberian motivasi yang dapat menghasilkan kinerja yang optimal, maka perlu disusun uraian tugas dan jabatan secara sistematis dan terpadu. Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tual, maka perlu uraian tugas jabatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas organisasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual.
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 31 Tahun 2007; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 16 Tahun 1994; PP Nomor 97 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 54 Tahun 2003; PP Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 13 Tahun 2002; PP Nomor 9 Tahun 2003; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 6 Tahun 2008; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri 80 Tahun 2015; Perda Nomor 2 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang uraian tugas jabatan struktural Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tual.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tual Nomor 7 Tahun 2014 tentang uraian tugas jabatan struktural Badan Lingkungan Hidup Kota Tual, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 10 Tahun 2018
bupati dan wakil bupati - biaya penunjang operasional
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sehari-hari perlu disediakan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
b. bahwa Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud huruf a, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf e, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2018;
UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 15 Tahun 2017; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 33 Tahun 2017; Perda Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 2017; Perbup Agam Nomor 76 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2018 yang memuat ketentuan umum; biaya penunjang operasional; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2018.
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2018
STANDAR MINIMAL PENDIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 No. 10
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Minimal Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan profesionalitas dan meningkatkan kinerja serta kesejahteraan Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini, diperlukan adanya Standar Minimal Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Standar Minimal Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2017
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 2007
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2009
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Standar Minimal Pendidik PAUD
Bab III Pemberian Insentif PAUD
Bab IV Persyaratan, Mekanisme Usulan Penerima dan Pembayaran Insentif
Bab V Pertanggungjawaban Insentif
Bab VI Monitoring dan Evaluasi
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.
8
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
