PERBUP Kab. Magelang No. 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran
2023 yang efektif dan efisien sesuai dengan amanat Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, telah diundangkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 17
Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Magelang Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar
Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun
Anggaran 2023; bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor:68B/LHP/XVIII.SMG/05/2023 tanggal 16 Mei 2023 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah harus
melakukan perubahan terhadap standar harga satuan di
Kabupaten Magelang; bahwa diperlukan dasar hukum bagi perubahan standar harga satuan sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap
Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2022 tentang
Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun
Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 41 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor
17 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan
Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar
Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2023.
Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2022 diubah.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2013
standar - operasional - prosedur - pelayanan - pencatatan - kelahiran - pelayanan - pencatatn - kematia - pada - dinas - kependudukan - dan - pencatatan - sipil - kabupaen - bogor
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD 2013/18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dan Pelayanan Pencatatan Kematian Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa untuk efektifitas , kemudahan dan kepastia hukum dalam memberikan pelayanan pencatatan kelahiran dan pencatatan kematian kepada masyarakat maka perlu membentuk Perbup tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penatatan Kelahiran dan Pencatatan Kematian Pada Dinas kepndudukan dan pencatatan sipil Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 32 Tahun 1954; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaiman atelah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2006; PP No. 9 Tahun 1975; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 25 Tahun 2008; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi RI No. 35 Tahun 2012; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda kab Bogor No 24 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 25 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 tahun 2009; Perbup Bogor No. 36 Tahun 2010; Perbup Bogor No. 32 Tahu 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 50 tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Prinsip Pelayanan, Jenis Pelayanan, Lingkup Kewenangan Pelayanan, Kode Etik Pelayanan, Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dan Pelayanan Pencatatan kematian, Pengaduan pelayanan, Tata Hubungan Kerja, Pembinaan Dan Pengawasan, Kepuasan Masyarakat, Pelaporan, Dan ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2013.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2022
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Purbalingga No. 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,maka perlu mengatur tata cara penganggaran, penatausahaan dan pelaksanaan, pelaporan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 40 Thaun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2009, UU Nomor 17 Tahun 2013, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 12 Thaun 2019, Perda Kabupaten Purbalingga Nomr 14 Tahun 2020, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, belanja hibah, bantuan sosial, monitoring dan evaluasi, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
21 hlm
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023
INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM - STANDARISASI
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2008/No. 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan Dan Honorarium Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK:
bahwa Standartsasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, P-engadaan dan
Honorarium Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008 telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Tegal Nomor 19 Tahun 2007; bahwa Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Tega! Nomor 19 iahun 2007
tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan Dan
.Honorarium Kctbupaten Tega! Tahun Anggaran 2008 teeh ditetap.kqn
dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 9.A Tahun 2008; bahwa dengan adanva perubahan harga barang-~rang maka perlu merubah
kembali lampiran Peraturan Bupati Tega! Nomor 19 Tahun 2007 tentang
Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan Dan
Honorarium Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008; bahwa mendasarkan pertimbangan sebaga1mana dimaksud datam huruf a
huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang
Perubahan Kedua tampiran Peraturan Bupati Tega! Nomor 19 Tahun 2007
tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan Dan
Honorarium Kabupatem Tegal Tahun Anggaran 2008;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomo.r 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Tega! Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Bupati Tegal Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Bupati Tegal Nomor 9.A Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2008.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 19 Tahun 2007 diubah.
18 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan
Tahun Anggaran 2024 dapat berjalan tertib, lancar,
transparan, akuntabel, berdaya guna dan berhasil
guna, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) dan ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa
standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah dan standar harga satuan digunakan
untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam
penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu
menyusun Peraturan Bupati tentang standarisasi biaya
kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan
standarisasi harga pengadaan barang/jasa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standarisasi Biaya Kegiatan
dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi
Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah
Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 81 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa adalah pembakuan Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan jenis spesifikasi dan kualitas yang di gunakan pada tahun anggaran 2024. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa
berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2023.
753 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 16 Tahun 2023
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Perikanan dan Kelautan - Struktur Organisasi - Standar/Pedoman
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1142
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Di Lingkungan Dinas Perikanan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022, maka perlu menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 1 Th. 2022; PP No. 18 Th. 2016 stdd PP No. 72 Th. 2019; Permendagri No. 80 Th. 2015 stdd Permendagri No. 120 Th. 2018; Permenpan RB No. 7 Th. 2022; Permenpan RB No. 1 Th. 2023; Perda Kota Batam No. 6 Th. 2014 stdd Perda Kota Batam No. 7 Th. 2019; Perda Kota Batam No. 10 Th. 2016 stdd Perda Kota Batam No. 1 Th. 2021; Perwali Batam No. 78 Th. 2021
PERWALI ini mengatur mengenai bentuk dan susunan organisasi; tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas; kelompok jabatan fungsional; sistem kerja; mekanisme kerja; dan proses bisnis pada Dinas Perikanan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2023.
PERWALI ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Wali Kota Batam Nomor 24 Tahun 2022
35 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 16 Tahun 2023
PEDOMAN - PELAKSANAAN - PENERIMAAN - PESERTA - DIDIK - BARU - PADA - TAMAN - KANAK-KANAK, - SEKOLAH - DASAR - DAN - SEKOLAH - MENENGAH - PERTAMA - DI - LINGKUNGAN - DINAS - PENDIDIKAN, - KEPEMUDAAN - DAN - OLAHRAGA - KABUPATEN - SAMOSIR - TAHUN - PELAJARAN - 2023/2024
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2022 NOMOR 17 SERI F NOMOR 882
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Samosir Tahun Pelajaran 2023/2024
ABSTRAK:
bahwa untuk terlaksananya Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Formal yaitu Taman Kanakkanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir Tahun Pelajaran 2023/2024 secara obyektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif dan kompetitif perlu dibuat pengaturannya secara teknis dengan Peraturan Bupati Samosir;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Bupati Samosir Nomor 66 Tahun 2021.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU, SYARAT PENDAFTARAN, JALUR PENDAFTARAN PPDB, TATA CARA SELEKSI(Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Orangtua, Jalur Prestasi), JADWAL PENDAFTARAN, PEMBIAYAAN, PANITIA PPDB, PERPINDAHAN PESERTA DIDIK, MONITORING DAN EVALUASI, LARANGAN, SANKSI, KETENTUAN LAIN-LAIN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023.
15 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019 NOMOR 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tahapan Penangan Konflik-Konflik Pertanahan
ABSTRAK:
bahwa untuk mempercepat penyelesaian konflik pertanahan, maka dipandang perlu untuk mengatur Tahapan Penanganan Konflik-Konflik Pertanahan secara terkoordinasi antar unit kerja di Kabupaten Polewali Mandar
Dasar hukum; Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.
Peraturan Bupati ini berisi tentang tahapan dalam penyelesaian konflik pertanahan pada kabupaten Polewali Mandar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2019.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asasasas umum pemerintahan yang baik, serta untuk
memberikan perlindungan bagi masyarakat dari
penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan
pelayanan publik, maka telah ditetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pemerintah
Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan
publik secara terintegrasi dan berkesinambungan
dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan
masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik untuk
menciptakan iklim yang kondusif dalam
penyelenggaraan pelayanan publik yang bebas dari
praktek korupsi, kolusi dan nepotisme; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/05/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/25/M.PAN/05/2006; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/26/M.PAN/05/2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7
Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembina, Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Publik
Bab III Hak, Kewajiban dan Larangan
Bab IV Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Bab V Penyelesaian Pengaduan
Bab VII Pengelolaan Pengaduan
Bab VIII Pembinaan
Bab IX Ketentuan Peralihan
Bab X Ketentuan Penutup
Bab VII
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2019.
33 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
