PERBUP Kab. Ogan Komering Ilir No. 24 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Bahwa ketentuan Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2020.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PERPRES No. 54 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERMENKEU Nomor 205/PMK.07/2019; PERMENDES No. 11 Tahun 2019; PERMENKEU No. 35/PMK.07/2020; PERATURAN LKPB/JP No. 12 Tahun 2019; PERDA KAB. OKI No. 1 Tahun 2015; PERDA KAB. OKI No. 1 Tahun 2020; PERBUP OKI No. 1 Tahun 2020.
Dalam Peraturan ini Diatur tentang Ketentuan Perubahan Bunyi pada Pasal 1, Pasal 10, Pasal 11, Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 11 A dan Pasal 11 B ayat 1 (satu) dengan tambahan, Diantara ayat 1 dan ayat 2 Pasal 12 disisipkan 1 ayat yaitu 1A, Diantara Pasal 18 dan 19 disisipkan 1 pasal yakni Pasal 18A, Ketentuan Pasal 15 diubah, Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 15A, Ketentuan ayat 1 Pasal 21 Diubah, Diantara Pasal 22 dan pasal 23 disisipkan 1 pasal yaitu Pasal 22A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
PERBUP OKI No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2020
-
17 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi Nomor 11 Tahun 2022
APBD - Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR 11
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal Pasal 1 7 Ayat (2)
Peraturan Pernerintah Nornor 16 Tahun 2022 tentang Pernberian
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur
Negara, Pensiunan, Penerirna Pensiun, dan Penerirna Tunjangan
Tahun 2022, perlu rnenetapkan Peraturan Walikota tentang
Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2022
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 77 Tahun 2020.
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) INI MENGATUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022, DENGAN SITEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
3. PEMBAYARAN
4. KETENTUAN LAIN-LAIN
5. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
7 HALAMAN
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo No. 11 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Peraturan Walikota ini dibentuk untuk melaksanakan tuntutan perkembangan dan keadaan di lapangan.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No.29 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.109 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.24 Tahun 2004; PP No.23 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.39 Tahun 2007; PP No.30 Tahun 2011; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2007; Perda No.18 Tahun 2008; Perda No.11 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Perubahan APBD TA 2016.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota ini terdiri atas 6 Halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boven Digoel No. 11 Tahun 2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2005/NO.11, TLD NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota kemudian sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan atas pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997.
Dalam peraturan dibahas mengenai nama, objek dan subjek pajak, dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan, wilayah pemungutan, masa pajak dan saat pajak terutang, tata cara pembayaran, surat pemberitahuan pajak daerah, penetapan pajak, tata cara penagihan pajak, keberatan, banding dan gugatan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, pengembalian kelebihan pajak, kedaluwarsa, pembukuan dan pemeriksaan, ketentuan khusus, ketentuan pidana, dan penyidikan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2005.
27 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa
berdasarkan ketentuan Pasal
58 ayat
(21
dan ayat
(3)
Peraturan
Pemerintah
Nomor 12 Tahun 20 19 tentang
Pengelolaan
Keuangan
Daerah, Pemberian Tambahan
Penghasilan
kepada Pegawai ASN Daerah ditetapkan dengan
Peraturan
Kepala
Daerah
dengan berpedoman
pada
Peraturan Pemerintah,
dan Surat
Edaran Kementerian
Dalam
Negeri Nomor 900.1.3.219O87/SJ tentang
Tambahan
Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil
Negara Pemerintah
Daerah Tahun
Anggaran
2023;
SALINAN
b. bahwa
Peraturan
Bupati
Konawe Selatan Nomor
46 Tahun
2022 tenlang Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil
(TPPNS)
Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten
Konawe
Selatan
perlu
disesuaikan
sehingga
perlu
diubah;
c. bahwa berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana dimaksud
pada
huruf
a
dan huruf b,
perlu
menetapkan
Peraturan
Bupati Konawe Selatan tentang
Perubahan atas
Peraturan
Bupati
Konawe Selatan
Nomor
46 Tahun 2O22 tentang
Pemberian Tambahan
Penghasilan
Pegawai
Negeri Sipil
(TPPNS)
Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten
Konawe
Selatan.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
Undang-Undang
Nomor
4
Tahun
2OO3
tentang
Pembentukan
Kabupaten
Konawe
Selatan
di
provinsi
Sulawesi
Tenggara (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2003
Nomor
24, Tambahan
kmbaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4267);
Undang-Undang
Nomor 17
Tahun 2003
tentang
Keuangan
Negara (Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2003
Nomor
47,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor 4286);
Undang-Undang
Nomor 15 Tahun
2OO4
tentang
Pemeriksaan
dan Pertanggungjawaban
Keuangan Negara
(tembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor
44OOl;
Undang-Undang
Nomor 12 Tahun
2011 tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia
tahun
2oll Nomor
82,
Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah
diubah
beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua
atas Undang- Undang
Nomor 12 Tahun
2011
tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-
Undangan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun
2O22 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor 6801);
Undang-Undaag Nomor 5
Tahun 2014 tentang
Aparatur
Sipil
Negara
(lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2014 Nomor 6,
Tambahan
l,embaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang
Nomor 23
Tahun
2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2014 Nomor
244, Tarllbahan
kmbaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana
telah
diubah
beberapa kali terakhir
dengan
Undang-Undang
Nomor 9
Tahun 2015 tentang
Perubahan
Kedua atas
Undang-Undang
Nomor
23 Tahun
2Ol4 tentattg
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2015
Nomor
58,
Tambahan kmbaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor s6791;
7.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
18 Tahun
2016
tentang
Perangkat
Daerah
(kmbaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2016
Nomor
114, Tambahan
lembaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5887)
sebagaimana
telah diubah
dengan Peraturan
Pemerintah
Nomor
72 Tahun
2Ol9
tentang
Perubahan
atas Peraturan
Pemerintah
Nomor 18
Tahun
2016
tentang
Perangkat Daerah (kmbaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2019 Nomor
187, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor
6402);
8. Peraturan
Pemerintah Nomor
1 I Tahun 2077
tentang
Manajemen
Pegawai Negeri
Sipil
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2017 Nomor
63,
Tambahan
lcmbaran
Negara
Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana
telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O
tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor I 1
Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
68,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
6a771;
9. Peraturan
Pemerintah Nomor
12 Tahun 20 19 tentang
Pengelolaan
Keuangan Daerah
(kmbaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2019
Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
2019 tentang
Penilaian Kineq'a Pegawai Negeri Sipil
(l,embaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6340);
I 1
. Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 202 I tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(kmbaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2021
Nomor
2O2, Tambahan
Irmbaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 6718);
12.
Peraturan Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara dan
Reformasi Birokrasi
Nomor 63
Tahun 20ll
tentang
Pedoman
Penataan Sistem
Tunjangan
Kinerja
Pegawai
Negeri;
13.
Peraturan Menteri
Dalam
Negeri
Nomor 35
Tahun
2012
tentang
Pedoman
Penyusunan
Analisis Jabatan
di
lingkungan
Kementerian
Dalam
Negeri
dan
Pemerintah Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O12
Nomor
483);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi
Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan
Kelas Jabatan di
Lingkungan Instansi
Pemerintah
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3
Nomor
1636);
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015
tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036)
sebagaimana
telah diubah
dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri
Nomor
120 Tahun
2018 tentang Perubahan
atas Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor 80 Tahun
2015 tentang
Pembentukan
Produk Hukum Daerah
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan
Reformasi
Birokrasi
Nomor 17 Tahun
2019 tentang
Penyetaraan
Jabatan Administrasi Ke
dalam Jabatan
Fungsional (Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun
2021
Nomor
525);
Peraturan
Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan
Reformasi
Birokrasi Nomor
6 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Kinerja Pegawai
Aparatur Sipil Negara
(Berita Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2022 Nomor
1
55)
Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7
Tahun
2022
tefiang Sistem
Ke{a
Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan
Birokrasi
(Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun 2022
Nomor
181);
Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahwn 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor
1781);
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara
dan
Reformasi Birokrasi Nomor
45 Tahun 2022 tentang Jabatan
Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan
Instansi
Pemerintah
(Berita
Negara Republik
Indonesia Tahtn
2022
Nomor 1047); 2r.
22.
23.
24.
25.
Keputusan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
9OO_4700
Tahun
2O2O
tentarlg
Tata
Cara
persetujuan
Terhadap
Tambahan
penghasilan
pegawai
Negara
di Lingkungan
Pemerintah
Daerah;
Menteri
Dalam
Negeri
Aparatur
Sipil
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Nomor
Tahun
2016
tentang
Pembentukan
dan
Susunan
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan (Lembaran
Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun
2016
Nomor
sebagaimana
perangkat
telah
diubah
beberapa
kali
terakhir
dengan
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan Nomor
4
Tahun
2022
tentang
Perubahan
Keempat
atas
peraturan
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan Nomor
8 Tahun
2016
tentang
Pembentukan
dan
Susunan Perangkat
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
(Iembaran
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan Tahun
2O22
Nomor 4);
Peraturan
Bupati Konawe
Selatan Nomor
45 Tahun
2019
tentang
Kelas
dan
Nilai
Jabatan Lingkup
Pemerintah
Kabupaten
Konawe
Selatan (Berita
Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun
2O19 nomor 45)
sebagaimana telah
diubah
beberapa
kali
terakhir dengan
Peraturan Bupati
Konawe
Selatan Nomor
2 Tahun
2023
tentang
Perubahan
Kedua
atas Peraturan
Bupati Nomor 45
Tahun 2019
tentang
Kelas
dan Nilai
Jabatan Lingkup Pemerintah
Kabupaten
Konawe
Selatan
(Berita
Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan
Tahun
2023 Nomor
2);
Peraturan
Bupati
Konawe Selatan Nomor
39
Tahun 2020
tentang Peta
Jabatan
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Konawe
Selatan
(Berita
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Tahun 2020 nomor
39) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan
Bupati Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2023
tentang Perubahan
atas Peraturan
Bupati Nomor
39
Tahun
2O2O
tentang Peta Jabatan
Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten
Konawe Selatan
(Berita
Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 4);
Peraturan
Bupati Konawe Selatan
Nmor 106 Tal:,un 2022
tentang
Pedoman
Pelaksanaan Penegakan
Di Siplin Pegawai
Negeri
Sipil
di
Lingkungal
Pemerintah Kabupaten Konawe
Selatan
(Berita
Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2022
Nomor
106);
26. Peraturan
Bupati
Konawe
Selatan
Nomor
3 Tahun 2023
tentang
Evaluasi
Jabatan
Lingkup
pemerintah
Kabupaten
Konawe
Selatan (Berita
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun
2023
Nomor
3);
27.
Peraturan
Bupati
Konawe
Selatan
Nomor 46
Tatrun
2022
tentang
Pemberian
Tambahan
Penghasilan
Pegawai
Negeri
Sipil
(TPPNS)
di Lingkup
Pemerintah
Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan
(Berita
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun
2022
Nomor 46).
Beberapa ketentuan
dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan
Nomor 46'fahur:
2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
(TPPNS)
di
Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
(Berita Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor
46)
diubah
pada Pasal 11
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2023.
10 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Indramayu
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu perlu disesuaikan; b. bahwa dalam perkembangannya terdapat perubahan dan penambahan regulasi tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga perlu disempurnakan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu.
Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2008.
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2015.
Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007
mengatur mengenai perubahan atas peraturan daerah kabupaten indramayu nomor 4 tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah di kabupaten indramayu
43 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 11 Tahun 2015
PERBUP Kab. Bantul No. 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Bupati Bantul No.78 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Peraturan Bupati Bantul No. 36.1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul No. 78 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Standar Belanja Di Pekon
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon
(APBPekon), maka perlu adanya standar belanja sebagai
pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Pekon (APBPekon);
b. bahwa database Aplikasi Siskeudes 2022 dan Aplikasi
Siskeudes rilis 2.0.4 telah disampaikan oleh Kernenterian
Dalam Negen kepada Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam
rangka update aplikasi tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Belanja di Pekon.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 2 Tahun 1997, UU No 28 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 01 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 12 Tahun 2011, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, PP No 60 Tahun 2014, Permendagri No 111 Tahun 2014, PermenDesDTT No 1 Tahun 2015, PermenDesDTT No 2 Tahun 2015, Permendagri No 80 Tahun 2015, Permendagri No 84 Tahun 2015, Permendagri No 1 Tahun 2016, PermenDesDTT No 2 Tahun 2016, PermenDesDTT No 13 Tahun 2020, Permenkeu No 190/PMK.7/2021 Tahun 2021, PerKaLPBJ No 157 Tahun 2018, Perda Kab Tanggamus No 7 Tahun 2015, Perbup Tanggamus No 32 Tahun 2015
Peraturan Bupatu Tanggamus Tentang Pedoman Standar Belanja Pekon
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2022.
Halaman : 54
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 11, BN.2011/NO.60, kemendagri.go.id : 8 hlm.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor
56 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017;
Peraturan ini mengubah ketentuan pada:
1. Pasal 7
2. Pasal 8
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2021.
Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaar,. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 56)
Isi 5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat