Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD Kab. Tasikmalaya Tahun 2004 No 17 seri D
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketentuan Tetap Pelayanan Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2004.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 12 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2020-2021
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung percepatan
pencapaian Sustainable Development Doals (SDGs)
2030 Bidang Air Minum dan Sanitasi, perlu
dilakukan langkah-langkah dan tindakan yang
terarah dalam pelaksanaan
program pembangunan yang berkeadilan.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.2 Tahun 2013; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; UU NO.17 Tahun 2019; PP NO.112 Tahun 2015; PermenPUPR No.27/PRT/M/2016; Perda No.08 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Peran, Fungsi, Dan Kedudukan RAD AMPL
Tahun 2020-2021, Pelaksanaan RAD-AMPL Tahun 2020-2021, Pemantauan Dan Evaluasi RAD-AMPL
Tahun 2020-2021, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2020.
6 HLM.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 12 Tahun 2021
Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2024
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2021/ No.599
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk
meningkatkan kesehatan dan derajat kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dalam penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga
diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai target Bidang Air Minum dan Sanitasi
Tahun 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2024;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 185 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016; Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No 0445/M.PPN/11/2010; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2021;
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur 11 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Peran, Fungsi, dan Kedudukan RAD AMPL Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2024, BAB III Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2024, BAB IV Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2024, BAB V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2021.
7
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Pada Perusahaan Daerah Air Minuim "Tirta Intan" Kabupaten Garut
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 Nomor 147
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan
ABSTRAK:
Urusan daerah di bidang sumber daya air serta pengembangan sarana dan prasarana air bersih mempunyai fungsi dan peran penting di dalam memenuhi kebutuhan dasar, peningkatan kelangsungan hidup serta meberi rasa keadilan bagi masyarakat. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan perubahan maka perlu dilakukan penyesuaian terkait perkuatan struktur permodalan perusahaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan petimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan.
UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 3 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2000; UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 2 Tahun 2007; Kepmendagri No. 50 Tahun 1999; Perda No. 9 Tahun 2008.
Peraturan daerah ini mengatur tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2008 tentang pendirian perusahaan daerah air minum Kota Tidore Kepulauan. Diatur tentang Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5); Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 4A
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2013.
Peraturan daerah ini merubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), menambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), dan menyisipkan 1 (satu) Pasal baru diantara Pasal 4 dan Pasal 5 yaitu Pasal 4A.
6 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes ; bahwa sehubungan hal tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-496 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 31 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kelompok Pelanggan
Bab III Persyaratan dan Pemasangan Sambungan Rumah
Bab IV Tarif Air Minum
Bab V Pembebanan Biaya Kepada Pelanggan
Bab VI Hak dan Kewajiban
Bab VII Ketentuan Larangan
Bab VIII Pemeriksaan Instalasi Pipa
Bab IX Pemeriksaan Meter Air
Bab X Pemeriksaan Kualitas Air
Bab XI Sanksi Administrasi
Bab XII Pemutusan/Penutupan Aliran Air Minum
Bab XIII Materai
Bab XIV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2011.
28 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nilai Perolehan Air Dan Harga Pasar Air Untuk Menghitung Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, maka perlu mengatur
Nilai Perolehan Air dan Harga Dasar Air untuk Menghitung Pajak Air
Tanah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air
dan Harga Dasar Air untuk Menghitung Pajak Air Tanah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Nilai Perolehan Air Dan Harga Pasar Air Untuk Menghitung Pajak Air Tanah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2011.
5 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 12
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
ABSTRAK:
a. bahwf sumber daya air merupakan bagian dari
sumber daya alam yang memiliki potensi vital dan
strategis dalam kehidupan umat manusia dan
pembangunan sehingga perlu dikelola, dilindungi
dan dimanfaatkan guna menjamin ketersediaan
sumber daya air yang berkelanjutan serta ramah
lingkungan untuk digunakan sebesar-besarnya bagi
kamakmuran masyarakat;
b. bahwa untuk menjamin ketersediaan air Provinsi
Sulawesi Tenggara perlu ditetapkan kebijakan
pengelolaan sumber daya air yang menyeluruh,
terpadu dan berwawasan lingkungan hidup;
c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal
15 Undang-Undang Nomor 7 ;Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air, maka perlu adanya pengaturan
dan pengendalian, pengelolaan surnber daya Air di
daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 . Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi .Tengah dan Daerah
Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tenlang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang ~
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia N omor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006
tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4624);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun .2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2008
tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4858);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008
tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Dewan Sum ber Daya Air ;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tenlang
Penetapan Wilayah Sungai;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor
2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 2013-2018
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2013 Nomor 7);
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Azas, Tujuan, dan Ruang Lingkup
Bab III Landasan Pengelolaan Sumber Daya Air
Bab IV Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
Bab V Pelaksanaan Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan
Bab VI Konservasi Pengelolaan Sumber Daya Air
Bab VII Pendayagunaan Sumber Daya Air
Bab VIII Pengendalian Daya Rusak Air
Bab IX Perizinan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air
Bab X Sistem Informasi Sumber Daya Air
Bab XI Pembiayaan
Bab XII Pengawasan
Bab XIII Sanksi Administratif
Bab XIV Ketentuan Peralihan
Bab XV Penyidikan
Bab XVI Ketentuan Pidana
Bab XVII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah ini mak:a peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2005 tentang
perlindungan Air di Provinsi Sulawesi Tenggara
68 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2023
rencana - induk - sistem - penyediaan - air - minum - kabupaten - ciamis - tahun - 2022 - 2041
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD 2023/12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Ciamis Tahun 2022 - 2041
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) PP No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kab. Ciamis Tahun 2022-
2041, yang ditetapkan dengan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 17 Tahun 2019; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 121 Tahun 2015; PP No. 122 Tahun 2015; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permen PU & PR No. 27/PRT/M/2016; Perda Kab. Ciamis No. 1 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Ciamis No. 12 Tahun 2014; Perda Kab. Ciamis No. 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Ciamis No. 5 Tahun 2022; Perda Kab. Ciamis No. 10 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Ruang Lingkup, Sistematika, Pemantauan Dan Evaluasi, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023.
5 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
