Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2013

Pengelolaan Sumber Daya Air

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Bab I Ketentuan Umum Bab II Azas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Bab III Landasan Pengelolaan Sumber Daya Air Bab IV Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air Bab V Pelaksanaan Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan Bab VI Konservasi Pengelolaan Sumber Daya Air Bab VII Pendayagunaan Sumber Daya Air Bab VIII Pengendalian Daya Rusak Air Bab IX Perizinan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Bab X Sistem Informasi Sumber Daya Air Bab XI Pembiayaan Bab XII Pengawasan Bab XIII Sanksi Administratif Bab XIV Ketentuan Peralihan Bab XV Penyidikan Bab XVI Ketentuan Pidana Bab XVII Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 12

Subjek

AIR, SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 59 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 12 TAHUN 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pengelolaan

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

ABSTRAK:

a. bahwf sumber daya air merupakan bagian dari sumber daya alam yang memiliki potensi vital dan strategis dalam kehidupan umat manusia dan pembangunan sehingga perlu dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan guna menjamin ketersediaan sumber daya air yang berkelanjutan serta ramah lingkungan untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kamakmuran masyarakat; b. bahwa untuk menjamin ketersediaan air Provinsi Sulawesi Tenggara perlu ditetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 ;Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, maka perlu adanya pengaturan dan pengendalian, pengelolaan surnber daya Air di daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 . Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi .Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tenlang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4377); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang ~ Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun .2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sum ber Daya Air ; 12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tenlang Penetapan Wilayah Sungai; 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 2); 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7);
Bab I Ketentuan Umum Bab II Azas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Bab III Landasan Pengelolaan Sumber Daya Air Bab IV Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air Bab V Pelaksanaan Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan Bab VI Konservasi Pengelolaan Sumber Daya Air Bab VII Pendayagunaan Sumber Daya Air Bab VIII Pengendalian Daya Rusak Air Bab IX Perizinan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Bab X Sistem Informasi Sumber Daya Air Bab XI Pembiayaan Bab XII Pengawasan Bab XIII Sanksi Administratif Bab XIV Ketentuan Peralihan Bab XV Penyidikan Bab XVI Ketentuan Pidana Bab XVII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah ini mak:a peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2005 tentang perlindungan Air di Provinsi Sulawesi Tenggara
68 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521