Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan
ABSTRAK:
bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi
dan multisektor dengan beragam karakteristik yang
harus segera ditanggulangi karena menyangkut harkat,
martabat, dan hak asasi manusia serta dapat
menghambat upaya terwujudnya kesejahteraan umum; bahwa dalam rangka menanggulangi masalah
kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, perlu
disusun langkah-langkah kebijakan yang strategis,
efisien, dan efektif, serta terkoordinasi dan terpadu,
sehingga dapat mewujudkan visi Kabupaten Hulu Sungai
Tengah “TERWUJUDNYA MASYARAKAT HULU SUNGAI
TENGAH YANG AGAMIS, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN
BERMARTABAT”
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Gerakan
Terpadu Pengentasan Kemiskinan
Undang-undangnomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; .Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; .Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010; .Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012; Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor
50/HUK/2013; Peraturan Daerah KabupatenHulu Sungai Tengah Nomor
11 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor9 Tahun 2017
Peraturan Ini Mengatur Tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan, Yang Terdiri Atas :
1. Ketentuan Umum; 2. Azas Dan Tujuan; 3. Indikator Dan Kriteria Penentuan Kemiskinan; 4. Pendataan Penduduk Dan Keluarga Miskin; 5. Strategi Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan; 6. Program Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan; 7. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; 8. Tugas Dan Wewenang; 9. Kelembagaan Dan Mekanisme Kerja; 10. Peran Serta Masyarakat Dan Dunia Usaha; 11. Pembiayaan; 12. Pengawasan Dan Pengendalian; 13. Larangan; 14. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2018.
27 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 65 Tahun 2015
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDesaStandar/Pedoman
BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA - PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD.2015/No.65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Pembangunan/Rehab Balai Desa/Gedung Serbaguna/ Kantor/Pagar/Gapura/Mushola/Prasarana Desa dan Infrastuktur Pedesaan
ABSTRAK:
bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Pembangunan/Rehab Balai Desa/Gedung Serbaguna/Kantor/Pagar/Gapura/Mushola/Prasarana Desa dan
Infrastruktur Pedesaan perlu ada petunjuk teknis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan
Kepada Desa untuk Pembangunan/Rehab Balai Desa/Gedung Serbaguna/Kantor/Pagar/ Gapura/Mushola/Prasarana Desa dan Infrastruktur Pedesaan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang bantuan keuangan, penyaluran, pencairan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawsan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2015.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 42 Tahun 2013 dicabut.
16 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2020
PendidikanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah :
PERGUB Prov. Kalimantan Timur No. 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Nasional dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Nasional dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Kalimantan Timur
PERGUB Prov. Kalimantan Timur No. 10 Tahun 2018 tentang PENATAUSAHAAN PENGELUARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH NASIONAL DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Nasional dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Kalimantan Timur
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH-PERTANGGUNGJAWABAN-PENATAUSAHAAN
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 65, BD.2020/No.66
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Nasional dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Kalimantan Timur
ABSTRAK:
Terbitnya Permendikbud No.8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, maka dana Bantuan Operasional Nasional untuk Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri
disalurkan langsung oleh kementerian. Pemprov Kaltim telah menerbitkan Pergub No.10 Tahun 2018 tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Nasional dan Bantuan Operasonal Sekolah Daerah Prov. Kaltim yang telah diubah dengan Pergub No.29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Pergub No.10 Tahun 2018, namun peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan kembali, maka perlu menetapkan Pergub tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Nasional dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Dasar Hukum: UU No.25 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.20 tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.19 Tahun 2005; PMDN No.13 Tahun 2006; Permendiknas No.24 Tahun 2007; PMDN No.62 Tahun 2011; Permendikbud No.8 Tahun 2017; PMDN No.24 Tahun 2020; Permendikbud No.8 Tahun 2020; PMK No.48 Tahun 2009; Perda Kaltim No.9 Tahun 2016; Perda Kaltim No.16 Tahun 2016; Pergub kaltim No.14 Tahun 2017; Pergub No,10 Tahun 2018
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Nasional dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Ketentuan yang berubah: Pasal 1 ditambahkan 3 (tiga) angka, yakni 15 s.d. 17; Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah; Pasal 3 ayat (4) dan ayat (9) diubah; asal 5 dan pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 5A
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2020.
Peraturan yang Diubah: Pergub No.10 Tahun 2018
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 65 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka percepatan dan pemerataan pelaksanaan pembangunan di desa dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa serta peningkatan penanganan infrastruktur desa-desa wilayah Kabupaten Banyumas telah ditetapkan kebijakan pemberian bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;
b. bahwa agar pelaksanaan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a lebih efektif, tepat sasaran dan tepat tujuan pemberian Bantuan Keuangan, dan untuk menyesuaikan akibat adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai nomenklatur, tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah/unit kerja Pemerintah Daerah serta untuk menindaklanjuti saran dan masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan, perlu mengubah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nornor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun
2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2017, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun
2018 dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas yaitu tentang ketentuan umum, Perencanaan kegiatan pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, pemberian Bantuan Keuangan Desa, penganggaran Belanja Bankeudes kepada Pemerintah Desa, Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dilakukan melalui RKD, Pengendalian Bankeudes dan laporan pertanggungjawaban Bankeudes
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2020.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 65 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 Nomor 65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten
ABSTRAK:
Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2014.
Bahwa untuk mewujudkan rumah alayak huni yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum perlu adanya swadaya masyarakat yang didukung dengan Bantuan Stimulan; bahwa untuk melaksanakan bantuan stimulan bagi masyarakat pemilik rumah kategori rumah tidak layak huni di Kabupaten Flores Timur, diperlukan pedoman; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018; Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2018.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 65 Tahun 2018
RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA GEMPA BUMI DAN TANAH LONGSOR TAHUN 2017-2019 DI KABUPATEN CILACAP
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD.2018/NO.65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Dan Tanah Longsor Tahun 2017-2019 Di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta sebagai tindaklanjut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi; maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tanah Longsor Tahun 2017- 2019 di Kabupaten Cilacap;
undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun
2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang : Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tanah Longsor Tahun 2017-2019 di Kabupaten Cilacap yang merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap serta pihak terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2018.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 65 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015;
Peraturan (Perbup) ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi, kelembagaan FPRB (Forum Pengurangan Risiko Bencana), kerja sama dengan pihak ketiga, pelaporan dan pertanggungjawaban pembiayaan penyelenggaraan penanggulangan risiko bencana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2022.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 65 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa untuk mengatasi keadaan rawan pangan di Kabupaten Batang, perlu penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab Batang; bahwa dengan ditetapkannya PP No 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan fGizi, maka Peraturan Bupati Batang No 48 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab Batang sebagaimana telah diubah dengan Perbup Batang No 24 tahun 2014 tentang Perubahan atas Perbup No 48 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab Batang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kab Batang;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 18 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 17 Tahun 2015; Permentan No 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018; Permensos No 22 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, jenis dan jumlah cadangan pangan, pengadaan cadangan pangan, pengelolaan cadangan pangan, penyaluran cadangan pangan, dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2020.
Perbup Batang No 48 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No 24 Tahun 2014
7 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Survei Kebutuhan Hidup Layak dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Lampiran II Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak guna menentukan nilai komponen Kebutuhan Hidup Layak dilakukan survei harga secara berkala; bahwa untuk kelancaran dan menyamakan persepsi para pihak terhadap komponen Kebutuhan Hidup Layak diperlukan Petunjuk Teknis Survei Kebutuhan Hidup Layak Dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Survei Kebutuhan Hidup Layak Dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan survei KHL, pelaporan dan verifikasi, nilai dan pencapaian KHL, pembinaan, pemantauan dan pengawasan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2014.
51 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 65 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
ABSTRAK:
kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab bersama antara individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah
UU No.28 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; Permenkes No.71 Tahun 2016; Perda Kabupaten Lampung Tengah No.9 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tujuan, sasaran dan kebijakan operasional, ruang lingkup pelayanan kesehatan Program JAMPERSAL, manajemen pengelolaan dan pemanfaatan dana JAMPERSAL, tata cara pengelolaan dana JAMPERSAL, kelengkapan pertanggungjawaban klaim, pengorganisasian, indikator keberhasilan pemantauan dan evaluasi, dan pembinaan dan pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
