Pola Hubungan Kerja Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, LD.2012/NO.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Hubungan Kerja Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan
meningkatkan kelancaran pelaksanaan pembangunan,
dipandang perlu untuk menetapkan pola hubungan
kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Balangan;
bahwa berkenaan dengan maksud pada huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Hubungan
Kerja Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Balangan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 33 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2008; dan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2008.
Peraturan Bupati ini meemuat tentang Pola Hubungan Kerja Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan, dengan sistematika;
KETENTUAN UMUM; KEDUDUKAN; POLA HUBUNGAN KERJA; dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2012.
16 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 22 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan Dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah Di Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2016.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2009
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 22, BD.2009/NO.16 SERI D
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemda dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah. Berdasarkan Surat Mendagri tanggal 10 Februari 2009 No. 061/362/SJ perihal Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Sumsel, sambil menunggu proses pembentukan Perda, Sekretariat DPP KORPRI Sumsel dapat dibentuk dengan Pergub.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Keppres No. 82 Tahun 1971; Keprres No. 16 Tahun 2005; Perda No. 7 Tahun 2008; Perda No. 8 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, organisasi, kepegawaian, tata kerja, sub unit DP KORPRI, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2009.
Mencabut Keputusan Dewan Pengurus Daerah KORPRI Prov. Sumsel No. KEP-002/X/DPD.SS/2004 tanggal 26 Oktober 2004 tentang Penetapan Nomenklatur, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bagian serta Subbagian pada Sekretariat KORPRI Prov. Sumsel
12 hlm, Lampiran : 1 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 22 Tahun 2007
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kejadian Luar Biasa (KLB)
ABSTRAK:
bahwa Kota Banjarmasin merupakan wilayah endemis berbagai macam penyakit, tergantung dari situasi dan kondisi sewaktu-waktu dapat mewabah yang berakibat pada kematian, sehingga sangat diperlukan upaya penanggulangan secara tepat dan cepat; bahwa dalam rangka penanggulangan terjadinya wabah penyakit sangat memerlukan penanganan yang serius serta tersedianya dana serta perlu ditentukan kriterua kedalam kategori terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB); bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam Peraturan Daerah;
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2007.
Peraturan Daerah tentang Kejadian Luar Biasa (KLB) yang berisi; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan KLB; Kriteria Kerja Kejadian Luar Biasa; Upaya Penanggualangan; Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Daerah KLB; Pembiayaan; Peran Serta Masyarakat; Kerja Sama; Pelaporan; Ketentuan Pidana; Penyidakan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2007.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah, dan dalam melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Pasal 18 UUD Tahun 1945; UU Drt Nomor 7 Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 24 Tahun 2007; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2005; UU Nomor 12 Tahun 2018; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 57 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2006; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 17 Tahun 2017; Perpres Nomor 2 Tahun 2015; Perpres Nomor 129 Tahun 2018; Perpres Nomor 59 Tahun 2017; Keppres Nomor 27 tahun 1981; Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008; Perda Kabupaten Simalungun Nomor 16 Tahun 2008; Perda Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2016; Perda Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016; Perda Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2017; Perda Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2018; Permendagri Nomor 54 Tahun 2010; Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 117 Tahun 2017; Permendagri Nomor 22 Tahun 2018; Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Perbup Simalungun Nomor 32 Tahun 2017; Perbup Simalungun Nomor 35 Tahun 2018; Perbup Simalungun Nomor 18 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2019.
9 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Lembaga Adat Serta Sanggar Seni Lingkup Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mempertahankan dan melestarikan budaya daerah, lembaga adat serta sanggar Seni di Kabupaten Konawe Utara sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional khususnya budaya suku-suku Lokal dan etnis maka sangat diperlukan pembinaan dan pengembangan lembaga adat serta sanggar Seni daerah kabupaten Konawe Utara ; b. bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam mempertahankan lembaga adat serta sanggar Seni di daerah Kabupaten Konawe Utara perlu membentuk lembaga adat tersebut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang pembentukan lembaga adat serta sanggar seni Lingkup Kabupaten Konawe Utara
1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4286) ; 2. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4438); 3. Undang-undang Nomor 13 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten konawe utara di provinsi Sulawesi tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Nomor 4389); 4. Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2010 nomor 130, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5168);
5. Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2013 nomor 116, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5430); 6. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 (lembaran negara republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5679); 7. Peraturan presiden nomor 78 tahun 2007 tentang pengesahan convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage-konvensi untuk perlindungan warisan budaya tak benda (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2007 Nomor 81); 8. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2014 tentang pedoman pelestarian tradisi; 9. Permendagri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat; 10. Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT SERTA SANGGAR
BAB III SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA ADAT SERTA SANGGAR DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
BAB IV PALZAFAH DAN AZAS
BAB V TUJUAN
BAB VI TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN PERANAN
BAB VII PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA ADAT SERTA SANGGAR
BAB VIII PENGELOLAAN ASET KEKAYAAN BUDAYA DAN PENINGGALAN SEJARAH
BAB IX HUBUNGAN KERJA SAMA
BAB X PENDANAAN
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2019.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau No. 22 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No. 5 Tahun 1990, UU No. 34 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007,UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 12 tahun 2011, UU No. 5 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 20 Tahun 1990, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 1999, Permendagri Republik Indonesia No. 57 Tahun 2007, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 19 Tahun 2008, Perda Kabupaten Sekadau No. 7 Tahun 2008, Perda Kabupaten Sekadau No. 2 Tahun 2014,
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Struktur Organisasi; Kedudukan, Tugas Dan Fungsi; Kepegawaian; Tata Kerja Dan Laporan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
28 halaman dan 1 halaman penjelasan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjung Balai Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 33 Tahun 2017 tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai.
ABSTRAK:
Pelaksanaan Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai, perlu menetapkan peraturan tentang besaran standar kebutuhan minimal rumah tangga.
UU Nomor 9 Drt Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 20 Tahun 1987; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 18 Tahun 2017; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 62 Tahun 2017; Perda Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009; Perda Kota Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini mengatur tentang standar kebutuhan minimal rumah tangga Ketua DPRD Kota Tanjungbalai setiap bulan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2018.
4 Hlmn.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 22 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Dewan Kelurahan, Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Di Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempermudah penggunaan Dana Bantuan Operasional Dewan Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga, perlu kiranya diatur dan dibuat petunjuk pelaksanaannya; bahwa petunjuk pelaksanaan ini dibuat untuk lebih mempertegas batasan-batasan kewenangan yang diberikan dalam pengelolaan dana tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2013;
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Petunjuk Pelaksana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Dewan Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kota Banjarmasin Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Dana Bantuan Operasional Untuk Dewan Kelurahan, Rukun Warga Dan Rukun Tetangga; Penyerahan Dana; Pertanggungjawaban; Pengawasan dan Pemeriksaan; Ketentyuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2014.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa Suka Raja Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) peraturan menteri dalam negeri nomor 45 tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan pengesan batas desa,perlu menetapkan peraturan bupati tentang penetapan penegasan dan pengesahan batas desa suka raja kecamatan tungkal ilir kabupaten banyuasin
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2020 ;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 30 Tahun 2014;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana tlah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015;Permendagri No 45 Tahun 2016;Perda No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Perda No 16 Tahun 2017;Perda No 2 Tahun 2016;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 11 Tahuun 2018;Perbup No 185 Tahun 2016
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Ruang lingkup,penetapan penegasan dan pebgesahan batas desa suka raja kecamatan tungkal ilir ,peta batas desa ,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2020.
7 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
