Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Desa Aman COVID-19, Bantuan Tunai Desa, dan Program Ketahanan Pangan dan Hewan
ABSTRAK:
Bahwa guna pengendalian dan pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat yang menyebabkan terhambatnya pembangunan Desa maka perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru di Desa dengan membentuk Desa Aman COVID-19 dan pemberian Bantuan Langsung Tunai melalui Dana
Desa;
Bahwa dalam rangka percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa maka perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati yang telah ada;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa salah satunya untuk penanganan bencana non alam dan mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Desa
Aman COVID-19 dan Bantuan Langsung Tunai Desa;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa yaitu untuk program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Desa, kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani, dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Aman COVID-19, Bantuan Langsung Tunai Desa, dan Program Ketahanan Pangan dan Hewani.
Dasar Hukum : . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; . Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021; . Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019.
Peraturan Bupati mengatur tentang Desa Aman COVID-19, Bantuan Langsung Tunai Desa, dan Program Ketahanan Pangan dan Hewan, dengan sistematika:
Ketentuan umum;
Desa Aman Covid - 19;
BLT Desa;
Program ketahanan Pangan Dan Hewan;
Pembiayaan;
Satuan Harga;
Tanggung Jawab, Monitoring, Dan Evaluasi;
Ketentuan Peralihan;
Kententuan Lain-lain;dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2022.
23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 25 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan desa melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, serta peluang pasar;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang BadanUsaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2021; Permendes No. 3 Tahun 2021; Perbup Majene No. 30 Tahun 2015; Perbup Majene No. 11 Tahun 2016; Perbup Majene No. 13 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur
a. pendirian BUMDesa/BUMDesa Bersama;
b. anggaran dasar dana anggaran rumah tangga;
c. organisasi BUMDesa/BUMDesa Bersama;
d. rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset, pinjaman
dan jaminan BUMDesa/BUMDesa Bersama;
e. unit usaha BUMDesa/BUMDesa Bersama;
f. pengadaan barang dan/atau jasa;
g. kerjasama;
h. pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha BUMDesa/BUMDesa Bersama;
i. perpajakan dan retribusi;
j. pembinaan dan pengembangan BUMDesa/BUMDesa Bersama
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2022.
105
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 25 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Penetapan Batas Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016
Ketentuan umum; ruang lingkup; penetapan dan penegasan batas desa; luas wilayah desa; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan; ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022.
8 halaman peraturan dan 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 25 Tahun 2022
PERBUP Kab. Demak No. 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Demak Berupa Tanah Desa yang Desanya Berubah Status menjadi Kelurahan
Peraturan Bupati Demak
Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang
Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Demak Berupa Tanah
Desa Yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Demak Berupa Tanah Desa yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan guna pelaksanaan lelang tanah Pemerintah
Daerah berupa Tanah Desa yang Desanya berubah status
menjadi Kelurahan, telah ditetapkan Peraturan Bupati
Demak Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Lelang Tanah Milik Pemerintah Kabupaten
Demak Berupa Tanah Desa Yang Desanya Berubah Status
Menjadi Kelurahan; bahwa sesuai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan,
upaya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dan
dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan,
Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2019 perlu
diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak
Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan
Lelang Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Demak Berupa
Tanah Desa Yang Desanya Berubah Status Menjadi
Kelurahan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2019; Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 5, perubahan Pasal 6.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2019 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
UU Nomor 13 Tahun 1999; UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor11 Tahun 2020; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2021; PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 ; Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020; Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 66 Tahun 2017; Perda Kab. Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Kab. Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2021; Perbup. Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2021.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2022.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, diubah.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2022/NO.25 , LL Kab. Kubu Raya : 6 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/03/SetdaTapem.B/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Sungai Raya Dalam dengan Desa Parit Baru dan Berita Acara Nomor 094/04/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 23 Februari 2022 tentang Penegasan Batas Desa secarakartometrik antara Desa Parit Baru dengan Desa Teluk Kapuas, telah disepakati batas Desa Parit Baru dengan Desa Sungai Raya Dalam dan Desa Teluk Kapuas
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Ketentuan Umum; Batas Desa; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
2 Halaman dan 4 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang Nomor 25 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Kabupaten Malang Tahun 2022 No 25 Seri D; https://jdih.malangkab.go.id/sites/default/files/produk-hukum2/PERBUP%2025%20TAHUN%202022_0.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang No 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 233 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 194 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 194 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa perlu diubah untuk memberikan hak dan kewenangan bagi desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965:
UU No 5 tahun 1960:
UU No 28 Tahun 1999:
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022:
UU No 2 Tahun 2012:
UU No 6 tahun 2014:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
PP No 24 Tahun 1997:
PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015:
PP No 12 Tahun 2017:
PP No 19 Tahun 2021:
Perpres No 71 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres No 148 Tahun 2015:
Perpres No 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 76 Tahun 2021:
Perpres No 66 Tahun 2020:
Permendes PDTT No 2 Tahun 2015:
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018:
Permendagri No 1 Tahun 2016:
Permendes PDTT No 16 Tahun 2019:
Perda Kab. Malang No 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Malang No 2 Tahun 2020:
Perbup Malang No 24 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perbup Malang No 194 Tahun 2020:
Ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 16 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan:
a. Peraturan Bupati Malang Nomor 171 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 152 Seri D);
b. Peraturan Bupati Malang Nomor 194 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 176 Seri D);
dihapus
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 25 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Menyongka Elok
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan penegasan batas Desa Sape sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 67 Tahun 2020 tentang Batas Desa Sape Kecamatan Jangkang, perlu dilakukan penyesuaian batas Desa Persiapan Menyongka Elok yang merupakan pemekaran dari Desa Sape dan dituangkan dalam bentuk peta batas desa
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Bupati Sanggau Nomor 62 Tahun 2018; Peraturan Bupati Sanggau Nomor 67 Tahun 2020
Ketentuan Pasal 3, Ketentuan huruf a Pasal 7, Ketentuan Pasal 8 diubah, Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 dihapus, Lampiran diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018
4 Halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 24 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kenyabur Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, perlu kepastian hukum mengenai batas wilayah administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2018 ; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009;
peraturan ini emngatur Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penetapan dan Penegasan Batas; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2022.
9 halaman peraturan dan 4 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 24 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Pulau Limbung Kecamatan Sungai Raya
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/02/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara Kartometrik antara Desa Gunung Tamang dengan Desa Pulau Limbung dan Berita Acara Nomor 094/19/Setda-Tapem.B/2022 tentang Penegasan Batas Desa secara Kartometrik antara Desa Pulau Limbung dengan Desa Pulau Jambu, telah disepakati batas Desa Pulau Limbung dengan Desa Gunung Tamang dan Desa Pulau Jambu
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016;
Ketentuan Umum; Batas Desa; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
2 Halaman dan 4 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
