Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sistem Elektronik Izin Cetak Mandiri yang Terintegrasi dengan Online Single Submission di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 65 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional,
pengaduan masyarakat yang mengandung
kebenaran, dapat dipergunakan sebagai bahan
masukan untuk meningkatkan kapasitas Aparatur
Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Katingan dalam melaksanakan tugas-tugas umtlrn
pemerintahan,
terutama dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun
2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/05/M.PAN/4/2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Bupati Katingan Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2016
Ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat m eliputi:
a. Penyalahgunaan wewenang;
b. Hambatan daiam pelayanan masyarakat;
c. Korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
d. Pelanggaran disiplin pegawai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 65 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasıonal Prosedur Pelayanan Perızınan Dan
Non Perızınan Pada Dınas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pıntu Kabupaten Musı Banyuasın
ABSTRAK:
dengan terbitnya Peraturan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016
ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Peraturan
Bupati Musi Banyuasin tentang Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi
Banyuasin, sehingga terjadi perubahan Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu
satu pintu oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi
Banyuasin; dalam rangka lebih meningkatkan kualitas
pelayanan, meningkatkan ketaatan dan menjamin
kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat dalam
bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan, perlu
diatur kembali standar operasional prosedur
pelayanan perizinan dan non perizinan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 100 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun
2016
Peraturan ini meuat asas, tujuan, dan sasaran pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; persyaratan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; tata cara pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 65 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LINTAS PENYEBERANGAN DAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI DI KABUPATEN SEKADAU
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran angkutan penyeberangan yang berkesinambungan di Kabupaten Sekadau, perlu menetapkan lintas penyeberangan dan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi untuk lintas penyeberangan di Kabupaten Sekadau
UU No.34 Tahun 2003, UU No.17 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.61 Tahun 2009, PP No.20 Tahun 2010, PMK No.37/PMK.010/2008, Kepmenhub No.JM58 Tahun 2003, Permenhub NoKM.104 Tahun 2017, Perda No.4 Tahun 2016
Ketentuan Umum; maksud dan Tujuan; Lintas penyeberangan; Tarif Angkutan; Pengendalian dan Pengawasan; Ketentuan lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
8 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 65 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung, Bupati perlu mengatur ketentuan yang lebih rinci mengenai penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Tim Ahli Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Penilik Bangunan, Pembongkaran Bangunan Gedung, Pendataan Bangunan Gedung, dan Pembiayaan Layanan Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Bantaeng.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2018 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis dan Penilik Bangunan Gedung;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 4);
1. Ketentuan Umum
2. Perangkat Daerah Penyelenggara Bangunan Gedung
3. Ketentuan Penyelenggaraan IMB
4. Ketentuan Penyelenggaraan TABG
5. Ketentuan Penyelenggaraan SLF
6. Ketentuan Penyelenggaraan Pengkaji Teknis
7. Ketentuan Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Bangunan Gedung
8. Penilik Bangunan
9. Ketentuan Penyelenggaraan Pembongkaran Bangunan Gedung
10. Ketentuan Penyelenggaraan Pendataan Bangunan Gedung
11. Ketentuan Layanan Online Penyelenggaraan Bangunan Gedung
12. Ketentuan Pembiayaan Layanan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
13. Ketentuan Peralihan
14. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2018.
160
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 64 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Laksana Dan Penugasan Tım Teknıs Perızınan
Dan Non Perızınan Pemerıntah Kabupaten Musı Banyuasın
ABSTRAK:
untuk melaksanakan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat di bidang perizinan sekaligus
guna menghindari terjadinya berbagai penyimpangan
di lapangan perlu adanya aturan dan pedoman untuk
Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan yang
keanggotaannya melibatkan Perangkat Daerah
terkait; untuk menjamin tertib dan lancarnya kinerja
Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan perlu
adanya Pedoman Tata Laksana Tim Teknis Perizinan
dan Non Perizinan; dan untuk mempercepat proses pelayanan
perizinan dan non perizinan, perlu menugaskan Tim
Teknis secara Terintegrasi di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Musi Banyuasin
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; . Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tabun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tabun 2017
Peraturan ini memuat maksud dan tujuan pembentukan dan penugasan Tim Teknis
Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP Kabupaten
Musi Banyuasin; Komposisi, pembina, pengarah ketua, sekretaris, anggota Tim Teknis
Perizinan dan Non Perizinan; hak dan kewajiban Tim Teknis
Perizinan dan Non Perizinan; tanggungjawab; syarat umum Tim Teknis
Perizinan dan Non Perizinan; syarat khusus Tim Teknis
Perizinan dan Non Perizinan; penugasan Tim Teknis
Perizinan dan Non Perizinan; penyelenggaraan; uraian tugas; kajian teknis; penelitian/teknis pengujian fisik permohonan; sistem teknologi informasi; hak akses; dan pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 63 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Pembongkaran Reklame
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu adanya pengaturan tentang Jaminan Pembongkaran Reklame; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Pembongkaran Reklame.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini memuat tentang ketentuan umum, maksud tujuan dan ruang lingkup, penyelenggaraan reklame, jaminan pembongkaran reklame, tugas kewajiban da wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan reklame, sanksi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2018.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 63 Tahun 2018
STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SORONG
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2018 NOMOR 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, perlu ditetapkan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang standar Pelayanan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
UU Nomor 12 Tahun 1969; UU Nomor 21 Tahun 2001; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993; Permendagri Nomor 138 Tahun 2017; Perda Kab. Sorong Nomor 7 Tahun 2016; dan Perbup Sorong Nomor 7 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Visi dan Misi; Janji Layanan; Maksud dan Tujuan Komponen Standar Pelayanan dan Standar Operasional Pelayanan; Mekanisme Pengaduan; dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018.
a. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan; dan
b. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur.
-
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
