Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN TABUNG LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) 3 KG DI KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian LPG 3 Kg, mengurangi Subsidi Bahan Bakar Minyak dan mengurangi beban keuangan Negara maka perlumelaksanakan program konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.5 Tahun 1999, UU No.8 Tahun 1999, UU No.22 Tahun 2001, UU No.32 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2004, PP No.38 Tahun 2007, Perpres No.104 Tahun 2007, Permen ESDM No.26 Tahun 2009, Kepmenhub No.69 Tahun 1993, Kepmen ESDM No. 1725/K/12/MEM/2011, Kepgub kalbar No. 577/Ekbang/2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pengalokasian LPG 3 Kg, Rayonisasi dan Pendistribusian LPG, Pendistribusian LPG 3 Kg, Harga Jual LPG, Penataan SPPBE, Agen dan Pangkalan, Kewajiban, Hak dan Larangan, Pembinaan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2011.
Peraturan ini memiliki 8 halaman dan 4 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 36 Tahun 2011
perbup - pEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 36, BD.2011/No.36
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan lnstruksi Presiden Nomor 3 Tahun
2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan E-Govemmenf, maka pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi dalam proses
pemerintahan (E-Govemmenf) akan meningkatkan efisiensi,
efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik (Good Governance); bahwa untuk menjalankan lnstruksi Presiden tersebut pada
huruf a, Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu
menerapkan sistem pengelolaan administrasi melalui
pengelolaan naskah dinas elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 190 Tahun 2005; Peraturan Bupati Sanyumas Nomor 48 Tahun 2007; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2007; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 41 Tahun 2009; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 42 Tahun 2009
Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2011.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 36 Tahun 2011
PERBUP Kab. Sleman No. 40 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman No. 36 Tahun 2011 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belania Daerah tahun .anggaran 2012 perlu menetapkan Peraturan Bupati Sleman tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2012;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhlr dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008;
Materi Pokok: Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2012.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2011.
Jumlah Halaman: 3 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 36 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Mekanisme Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon II.b
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan
struktural eselon II, karena pertimbangan kebutuhan
organisasi dapat diberikan perpanjangan Batas Usia
Pensiun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;
b. bahwa untuk menjamin perpanjangan Batas Usia
Pensiun agar dilaksanakan secara selektif dan objektif
diperlukan pengaturan dalam pelaksanaannya;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2009; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
13 Tahun 2002
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Persyaratan; Prosedur; Aspek Evaluasi dan Penilaian; Teknik Evaluasi dan Penilaian; Hasil Evaluasi dan Penilaian; Batas Waktu Perpanjangan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2011.
Mencabut Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 208 Tahun 2002
tentang Persyaratan dan Prosedur Perpanjangan Batas
Usia Pensiun Bagi PNSD yang Menduduki Jabatan
Struktural Eselon II
Jumlah Halaman: 17 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 36 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pembangunan Perumahan di Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa dalam rangka menertibkan pembangunan perumahan di Kabupaten Bantul perlu adanya pedoman pembangunan perumahan yang terpadu; b. Bahwa penyusunan pedoman pembangunan perumahan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan perumahan, yang layak, sehat, aman, serasi, dan teratur;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/1986; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2000; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001; Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001; Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah selaku Ketua Badan Kebijaksanaan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional (BKP4N) Nomor 217/KPTS/M/2002 tanggal 13 Mei 2002; Peraturan Menteri Perumahan Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/Prt/M/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRP/M/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2011;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Lokasi; Prasarana dan Sarana Lingkungan serta Utilitas Umum Perumahan; Kepadatan; Ketentuan Bangunan; Pengelolaan Lingkungan; Pengaturan Perumahan Non Profit; Penyelenggaraan Perumahan; Penyerahan Prasarana dan Sarana Lingkungan serta Utilitas Umum; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2011.
Mencabut Peraturan Bupati Bantul No. 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Site Plan Pembangunan Perumahan di Kabupaten Bantul
Jumlah Halaman: 17 hlm; Lampiran: 3 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 36 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah Untuk Lembaga Pendidikan Swasta Penyelenggara Ujian Sekolah Jenjang SMA/MA Dan SMK Di Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 2010/2011
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya untuk kelancaran proses kegiatan belajar
membantu mengajar di Sekolah Swasta khususnya SMA/MA dan SMK di Kabupaten Semarang, Pemerintah Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2011 memberikan Bantuan Hibah untuk penyelenggaraan Ujian Sekolah;
bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan dimaksud tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diterbitkan pedoman pelaksanaanya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun l976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemedntah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007; Peraturan Daerah kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah Untuk Lembaga Pendidikan Swasta Penyelenggara Ujian Sekolah Jenjang SMA/MA Dan SMK Di Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 2010/2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2011.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 35 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD Tahun 2011/No.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Tetap (Protap) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana tanah longsor merupakan tanggungjawab bersama yang penanganannya harus dilakukan secara terkoordinir oleh berbagai instansi, masyarkat dan dunia usaha; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Tetap (Protap) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Prosedur Tetap (Protap) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Wonosobo
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2011.
60 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 35 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Bulan Dana PMI Tahun 2011
ABSTRAK:
a. bahwa program Palang Merah Indonesia (PMI) adalah merupakan kegiatan kemanusiaan yang mempunyai dampak positif terhadap kelangsungan hidup bangsa dan oleh karenanya perlu mendapat dukungan dari masyarakat;
b. bahwa untuk melaksanakan program tersebut, perlu adanya upaya pengumpulan sumbangan dari masyarakat melalui penyelenggaraan Bulan Dana PMI berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI serta Garis-Garis Kebijakan PMI;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
Keputusan Menteri Sosial Nomor 102/HUK-SS/IV/1999;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006;
Memberikan izin kepada PMI untuk menyelenggaraan Bulan Dana selama 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan Agustus 2011. Penyelenggaraan Bulan Dana sebagaimana dimaksud diwujudkan melalui upaya pengumpulan sumbangan dari masyarakat dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan PMI sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2011.
3 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
