Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Tahun 2018 No. 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Akselerasi Pelayanan Informasi dan Perbantuan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
Bahwa perizinan berusaha dengan kriteria tertentu
dilayani secara terintegrasi sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
Tahun 2016; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman
bagi pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Perbantuan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Daerah oleh DPMPTSP. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk optimalisasi
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Daerah. Untuk peningkatan Pelayanan Perizinan diselenggarakan Akselerasi
Pelayanan Informasi dan Perbantuan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Kabupaten Banyumas. Akselerasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di DPMPTSP dan Kecamatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2018.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang antara lain bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, bahwa Perbup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang - undangan saat ini, sehingga perlu diganti; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No.76 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/4/2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009; Permendagri No. 33 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Ruang Lingkup Penanganan Pengaduan; Bab III Pelayanan Penanganan Pengaduan; Bab IV Hak Penerima Pelayanan; Bab V Penyampaian Pengaduan; Bab VI Sarana Pengaduan; Bab VII Petugas Pelaksana Pelayanan; Bab VIII Waktu Penyelesaian; Bab IX Mekanisme Pelayanan Penanganan Pengaduan; Bab X Laporan Hasil Penanganan Pengaduan; Bab XI Sekretariat Pengaduan; Bab XII Ketentuan Lain-Lain; Bab XIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018.
Peraturan yang Diubah: Perbup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.
18 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 22 ayat (5)
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018
tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pengajuan Permohonan Tanda Daftar Usaha Pedagang
Kaki Lima;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2016;
DI dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pendaftaran PKL
Bab III Permohonan TDU
Bab IV Penerbitan TDU
Bab V Pencabutan TDU
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2018.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN GAYO LUES
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan diktum KESEMBILAN Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/ SKB/ V/ 2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, bahwa dalam hal biaya pendaftaran tanah sistematis tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati menetapkan Peraturan Bupati untuk pembebanan biaya tersebut kepada masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 24 Tahun 1997; Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018; Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/ V/ 2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur 8 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud dan Tujuan; BAB III Jenis dan Besaran Biaya; BAB IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2018.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lahat Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyediaan Ruang Pelayanan dan Konseling Laktasi di Lingkungan Perangkat Daerah
ABSTRAK:
Setiap ibu berkewajiban memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada anaknya. Setiap anak berhak tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental dan spiritual maupun kecerdasan untuk mewujudkan kehidupan terbaik untuk anak. Salah satu standar emas makanan bagi bayi adalah ASI yang mulai diberikan sejak lahir sampai usia 2 tahun. Belum optimalnya pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender fungsi reproduksi mengakibatkan perempuan bekerja kesulitan dalam memberikan ASI. Masa istirahat sebelum dan sesudah melahirkan hanya ditentukan selama 3 bulan, maka pegawai perempuan setelah melahirkan anak harus diberi kesempatan untuk memberikan ASI kepada anaknya atau memerah ASI selama waktu bekerja di tempat kerja. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2002; UU No/ 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 33 Tahun 2012; KEPPRES No. 36 Tahun 1990; PB MENEGPP, MENAKERTRANS, dan MENKES No. 48/men.PP/XII/2008, Per27/Men/XII/2008, dan 1177/menkes/PB/XII/2008; PERMENKES No/ 15 Tahun 2013; PERDA No. 4 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, dukungan program ASI eksklusif, ruang ASI, pencatatan dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2018.
7 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kemudahan Perizinan Dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemudahan Perizinan dan Nonperizinan
Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012
Peraturan ini mengatur tentang kemudahan perizinan dan nonperizinan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah
10
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2018.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 38 Tahun 2018
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN - PEMBERIAN MANDAT DAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2018/NO.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran dan percepatan perizinan dan nonperizinan di Kab Kudus telah ditetapkan Perbup Kudus No 24 Tahun 2015 tentang Pendelegasian dan Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Kudus; bahwa dengan adanya penambahan beberapa jenis perizinan dan nonperizinan serta dengan diundangkannya PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, maka Perbup Kudus No 24 Tahun 2015 tentang Pendelegasian dan Pelimpahan Kewenangan Penanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Kudus tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Kudus;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2007; UU No 25 tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 24 tahun 2018; Perpres No 91 Tahun 2017; Permendagri No 54 Tahun 2009; Permendagri No 4 Tahun 2010; PermenPUPR No 5 tahun 2016; Permendagri No 138 Tahun 2017; PermenLH No 26 tahun 2018; Permentan No 29 Tahun 2018; Perda Kab Kudus No 3 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara penyelenggaraan perizinan, non perizinan rekomendasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Peraturan Bupati Kudus Nomro 24 Tahun 2015 dicabut.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PERIZINAN BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN SERTA PENANAMAN MODAL
ABSTRAK:
BAHWA DENGAN TELAH DIUNDANGKANNYA PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH SERTA DALAM RANGKA KELANCARAN PENYELENGGARAN PERIZINAN, PERLU MENGATUR TATA CARA PERIZINAN BIDANG INDUSTRI DNA PERDAGANGAN SERTA PENANAMAN MODAL
PERATURAN INI MEGATUR KETENTUAN PERIZINAN; IZIN USAHA INDUSTRI; SURAT IZIN USAHA; TANDA DAFTAR PERUSAHAAN, TANDA DAFTAR GUDANG; IZIN PENANAMAN MODAL; KETENTUAN MASA BERLAKU IZIN DAN PENCABUTAN IZIN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pemberian Mandat Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas
Mencabut sebagian
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat di Kabupaten Banyumas
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Tahun 2018 No. 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizianan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mempermudah pelayanan
perizinan dan non perizinan telah diundangkan
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 82 Tahun 2016
tentang Pemberian Mandat Kewenangan Perizinan dan
Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Tahun 2017 dan dengan telah ditetapkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor
82 Tahun 2016 tentang Pemberian Mandat
Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas
sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau
kembali dan disesuaikan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
Tahun 2016; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Mandat pelayanan perizinan melibatkan notifikasi persetujuan dan pencabutan izin melalui Lembaga OSS dengan pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah Teknis terkait. Proses pelayanan perizinan mencakup penerimaan, pemrosesan, dan penerbitan izin sesuai peraturan perundang-undangan, serta penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan dengan memanfaatkan sertifikat elektronik sesuai ketentuan yang berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
a. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pemberian
Mandat Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016
Nomor 82);
b. Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat di Kabupaten
Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 59);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYELENGGARAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESAMAAN DAN KESERAGAMAN PROSEDUR, PENGAJUAN PERMOHONAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN GUNA MENDUKUNG KELANCARAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI, PERLU MENETAPKAN PERATURAN BUPATI
PERATURAN INI MENGATUR KETENTUAN; TUJUAN; KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI JASA KONSTRUKSI; PERIZINAN; PERSYARATAN; TATA CARA PENERBITAN IUJK DAN KARTU TANDA DAFTAR; SERTIFIKAT; HAK DAN KEWAJIBAN; TIM TEKNIS; PELAPORAN; PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
