Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7, BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024 NOMOR 7
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR : 7 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2024
ABSTRAK:
a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai
Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur
dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, dimana mengamanatkan Pemerintah Daerah dalam menetapkan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Tahun 2024;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1995;
2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6340);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 68);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN
BAB III
BESARAN NILAI DASAR TPP ASN
BAB IV
PENERIMA TPP ASN
BAB V
INDIKATOR PENILAIAN PEMBERIAN TPP ASN
BAB VI
PENCATATAN KEHADIRAN
BAB VII
PENGURANGAN TPP ASN
BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN TPP ASN
BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI TPP ASN
BAB X
PENGAWASAN DAN SANKSI
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2024.
Peraturan Bupati Soppeng Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR : 7 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2024
14
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Nomor 7
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Selasih
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Selasih
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 17 Tahun 2023, PP No. 28 Tahun 2018, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 79 Tahun 2018, Permendagri No. 22 Tahun 2020, Perda No. 10 Tahun 2016
Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) bab dan 17 (tujuh belas) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Pelaksanaan Kerja Sama; KSO; Hasil Kerja Sama BLUD RSUD Dengan Pihak Lain; Pembiayaan; Pemantauan Dan Evaluasi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2024.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu peningkatan kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat berupa pelayanan secara cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman;
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor Tahun 2023; Peraturan Bupati Siak Nomor 112 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 17 (tujuh belas) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Penyelenggara Mpp; Pengintegrasian Dan Lingkup Pelayanan; Monitoring Dan Evaluasi; Pendanaan; danKetentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2024.
8 Halaman; 2 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Kebijakan Merdeka Belajar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan
merdeka dalam belajar yang berorientasi pada
penguatan kompetensi dan pengembangan
karakter melalui terselenggaranya pendidikan
bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya, perlu peningkatan mutu pendidikan
melalui kebijakan merdeka belajar
UUD 1945, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 14 Tahun 2005, UU No. 12 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 48 Tahun 2008, PP No. 17 Tahun 2010, PP No. 4 Tahun 2022, Permendikbud No. 23 Tahun 2015, Permendikbud No. 64 Tahun 2015, Permendikbud No. 18 tahun 2016, Permendikbud No. 20 tahun 2018, Permendikbud No. 1 Tahun 2021, Permendagri No. 59 Tahun 2021, PermendikbudRistek No. 5 Tahun 2022, PermendikbudRistek No. 9 Tahun 2022, PermendikbudRistek No. 18 Tahun 2022, PermendikbudRistek No. 22 tahun 2022, PermendikbudRistek No. 26 tahun 2022, PermendikbudRistek No. 32 Tahun 2022, PermendikbudRistek No. 46 Tahun 2023, Perda Kab. Kep. Meranti No. 3 Tahun 2021
Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
a. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran Daerah guna
mempercepat proses peningkatan mutu pendidikan melalui terselenggaranya kebijakan merdeka belajar pada setiap jenjang Satuan Pendidikan setiap tahunnya;
b. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
c. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah,
maupun Pemerintah Pusat;
d. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala Satuan Pendidikan yang mampu memimpin Satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas; dan
e. meningkatkan kompetensi literasi, numerasi dan karakter Peserta Didik yang sesuai dengan profil pelajar pancasila.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2024.
45 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 7
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Dan Beasiswa Bagi Masyarakat Belitung
ABSTRAK:
Dalam menyesuaikan dengan perubahan kriteria mahasiswa
penerima beasiswa parsial dan penerima beasiswa penuh
serta tata cara pemberian beasiswa parsial, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 57 Tahun 2021; Permendikbud No. 10 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6620
Tahun 2023; Perda Kab. Belitung No. 5 Tahun 2016; Perda Kab. Belitung No. 17 Tahun 2022; Perbup Belitung No. 5 Tahun 2021; dan Perbup Belitung No. 67 Tahun 2022.
Perbup ini mengatur tentang: Perubahan ketentuan pada Pasal 5 tentang tujuan siswa yang menjadi penerima beasiswa dan penambahan ayat pada pasal 9 tentang tata cara pemberian beasiswa parsial.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2024.
10 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 7
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakanan pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan ABPD, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (1); UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 36 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 9 Tahun 2021; Permendagri No. 15 Tahun 2023; Perda Kab. Belitung Timur No. 3 Tahun 2022; Perda Kab. Belitung Timur No. 16 Tahun 2023; dan Perbup Belitung Timur No. 64 Tahun 2023.
Perbup ini mengatur tentang: mengubah ketentuan pada Pasal 2 tentang nilai APBD; mengubah Pasal 3 tentang nilai anggaran pendapatan daerah Tahun 2024 dan sumbernya; mengubah Pasal 9 tentang Anggaran pendapatan transfer dan mekanismenya; mengubah Pasal 11 tentang rincian pendapatan trasnfer antar daerah; mengubah Pasal 13 tentang; Anggaran Belanja dan perinciannya; mengubah Pasal 15 tentang rincian anggaran belanja pegawai; mengubah Pasal 16 tentang rincian anggaran belanja barang dan jasa; mengubah Pasal 19 tentang rincian anggaran belanja modal; mengubah Pasal 20 tentang rincian anggaran belanja modal peralatan dan mesin; dan mengubah Pasal 21 tentang anggaran belanja modal gedung dan bangunan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2024.
Perbup ini mengubah Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
13 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai dari Profesional
Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Depati Bahrin
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 47 Tahun 2021; Permendagri No. 79 Tahun 2018; dan Perda Kab. Bangka No. 9 Tahun 2016.
Perbup ini mengatur tentang: Pengadaan pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD dari profesional lainnya; persyaratan; pengangkatan dan pemberhentian; batas usia dan masa kerja; dan hak dan kewajiban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2024.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2024
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD/2024/NO.6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboraturium Lingkungan.
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan untuk melaksanakan Surat Gubernur Nomor 000.8.1/01170/ORG/2023 tanggal 14 Juli 2023 hal Hasil Konsultasi Tertulis Usulan Peningkatan Kelas UPTD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi, dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laoratorium Lingkungan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 8 Tahun 2022; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Bupati Barito kuala Nomor 105 Tahun 2021;
PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATURIUM LINGKUNGAN. dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; PEMBENTUKKAN DAN KEDUDUKAN; SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS; TATA KERJA; JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN; PENDANAAN; KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2024.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2024
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENEGAH
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2024 NOMOR 136
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENEGAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pemberdayaan Usaha Mikro kecil dan menengah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro dan Menengah;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang– Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66190);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menegah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1497);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 Nomor 38);
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENEGAH
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2024.
14 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
