Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 18 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan aturan mengenai pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa, desa adat, kewenangan desa serta pemerintahan desa. Selain itu perlu pula diatur mengenai
peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa, keuangan desa, kekayaan desa, pembangunan desa, pembangunan kawasan desa, Badan Usaha Milik Desa, kerja sama desa, Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat Desa dan Lembaga Adat
Desa.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
AZAS, RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
PENATAAN DESA;
BAB IV
KEWENANGAN;
BAB V
PEMERINTAHAN DESA;
BAB VI
TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA;
BAB VII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA;
BAB VIII
PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN;
BAB IX
BADAN USAHA MILIK DESA;
BAB X
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA;
BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA OLEH CAMAT;
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2007 Nomor 04), Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lamandau Nomor 05), Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 39), Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun
2009 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 31) dan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2014 tentang Kerja Sama Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
89 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2015
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2015/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Akhir Masa Jabatan dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir Tahun Anggaran;
b. bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Akhir Masa Jabatan dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir Tahun Anggaran perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Jenis Laporan Pertanggungjawaban; LPPD Akhir Tahun Anggaran; LPPD Akhir Masa Jabatan; Laproan Keterangan Penyelenggraan Pemerintah Desa Kepada BPD; Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Masyarakat Desa; Sumber Biaya; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 11 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa, Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Untuk Alokasi Dana Desa Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan tertibnya penggunaan
dana Bagi Hasil Pajak Daerah, dana Bagi Hasil Retribusi
Daerah dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa
untuk Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah maka perlu melakukan Perubahan Atas
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 100 Tahun 2015 tentang
Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintahan Desa, Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Dan Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintahan Desa Untuk Alokasi Dana Desa Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU nomor 23 Tahun 2014 ; PP Nomor 43 Tahun 2014; Permendagri Nomor 111 Tahun 2014; Permendagri Nomor 113 Tahun 2014; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2007;
Perda Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2015; Perbup Tabalong Nomor 91 Tahun 2015.
Peraturan ini mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor
100 Tahun 2015 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil
Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa, Bagi Hasil Retribusi
Daerah Kepada Pemerintahan Desa Dan Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintahan Desa Untuk Alokasi Dana Desa Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016, yaitu terkait rincian persyaratan dan rincian penggunaan alokasi dana BHPD yang tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2016.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 423
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Kepada Camat dalam Kabupaten Bireuen
ABSTRAK:
a . bahwa Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang telah disepakati oleh Keuchik dan Tuha Peut disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati untuuk dievaluasi;
b. bahwa berdasarkan ketent uan pasaJ 165 ayat (2) Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong, dinyatakan bahwa Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong kepada Camat dalam Kabupaten Bireuen
c. bahwa berdasarka pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan suatu peraturan.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Aceh nomor 25 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini terdiri dari 6 Pasal yang terdiri atas Pasal 1. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2019.
5
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 11 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Medan Mas Kecamatan Batu Ampar
ABSTRAK:
Bahwa dengan pperkembangan kemampuan ekonomi, penduduk, luas wilayah, sosial budaya, potensi desa, sarana dan prasarana pemerintahan dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu dilakukan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, , UU No.35 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011, PP 2 Tahun 1999; PP 72 Tahun 2005; PP 79 Tahun 2005; PP 19 Tahun 2008; Permendagri No 27 Tahun 2006; Perda Kab.Kubu Raya No 2 Tahun 2008; Perda Kab.Kubu Raya No 14 Tahun 2009; Perda Kab.Kubu Raya No 3 Tahun 2010;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Pembentukan, Batas Desa dan Pusat Pemerintahan; Pemerintah Desa dan Perangkat Desa; Urusan Rumah Tangga Desa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2012.
7 Halaman dan 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2019
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - pajak dan retribusi daerah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA BAGIAN BULAN JULI SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2018 YANG DIBAYARKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Bagian Bulan Juli
sampai dengan Desember Tahun 2018 yang dibayarkan pada
Tahun Anggaran 2019.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa.
Mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Kepada Desa Bagian Bulan Juli sampai dengan Desember
Tahun 2018 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2019
sebesar Rp. 16.392.281.926,- (Enam belas milyar tiga ratus
sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu
sembilan ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2019.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 11 Tahun 2019
TATA CARA PENYALURAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA PER DESA DI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyaluran dan Pembagian Alokasi Dana Desa per Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Dana Desa; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran dan Pembagian Alokasi Dana Desa Per Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2019.
UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PMK No. 50/PMK.07/2017; PMK No. 199/PMK.07/2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Penyaluran dan Pembagian Alokasi Dana Desa Per Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2019 dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Penganggaran c.Pembagian; d.Penyaluran; e.Pelaporan dan Pertanggungjawaban f.Pemantauan dan Evaluasi g.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2019.
9 Halaman; Lampiran: 5 Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2018
perubahan pembagian dan penetapan rincian dana gampong tahun anggaran 2018
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, Berita Daerah Tahun 2018/ No. 721
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas ) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Walikota Langsa menetapkan rincian dana gampong untuk setiap gampong.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 15 Tahun 2017; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PERPRES Nomor 107 Tahun 2017; PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017; Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010; Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010.
Peraturan Walikota ini berisi tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Kota Langsa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 701).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2018.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
ABSTRAK:
Menindaklanjuti Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan berdasarkan klasifikasi belanja desa yang menambah dan/atau mengubah kewenangan desa, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaima telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321), Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037), Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Reupublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611), Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Bedasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 12)
Mengubah beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2019.
Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
11 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
