Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 11 Tahun 2015

Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II AZAS, RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III PENATAAN DESA; BAB IV KEWENANGAN; BAB V PEMERINTAHAN DESA; BAB VI TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA; BAB VII KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA; BAB VIII PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN; BAB IX BADAN USAHA MILIK DESA; BAB X LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA; BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA OLEH CAMAT; BAB XII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lamandau

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Nanga Bulik

Tanggal Penetapan

06 Juli 2015

Tanggal Pengundangan

18 Desember 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2015/No.128

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lamandau

Bidang

Halaman ini telah diakses 957 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda No.11 Th 2015 ttg Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

DESA
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2015/No.128
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 18 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan aturan mengenai pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa, desa adat, kewenangan desa serta pemerintahan desa. Selain itu perlu pula diatur mengenai peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa, keuangan desa, kekayaan desa, pembangunan desa, pembangunan kawasan desa, Badan Usaha Milik Desa, kerja sama desa, Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II AZAS, RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III PENATAAN DESA; BAB IV KEWENANGAN; BAB V PEMERINTAHAN DESA; BAB VI TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA; BAB VII KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA; BAB VIII PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN; BAB IX BADAN USAHA MILIK DESA; BAB X LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA; BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA OLEH CAMAT; BAB XII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2007 Nomor 04), Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05), Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 39), Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 31) dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 89 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521