susunan - keanggotaan - dan - matriks - agenda - kelompok - kerja - sherpa - track - presidensi - g20 - indonesia - tahun - 2022
2022
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian NO. 27, BN 2022 (27) : 11 Halaman, jdih.ekon.go.id
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Susunan Keanggotaan Dan Matriks Agenda Kelompok Kerja Sherpa Track Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditetapkan sebagai Ketua I Bidang Sherpa Track Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.
Perpres No. 68 Tahun 2019; Perpres No. 37 Tahun 2020; Keppres No. 113/P Tahun 2019; Kepres No. 12 Tahun 2021; Dan PERMENKO NO. 8 tAHUN 2021
Pasal 9
Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Bidang I Sherpa Track Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, melalui Penanggung Jawab secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
CATATAN:
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2022.
Lampiran file: 38 hlm.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan - menteri - koordinator - bidang - perekonomian - tentang - perubahan - kedua - atas - peraturan - menteri - koordinator - bidang - perekonomian - nomor - 7 - tahun - 2021 - tentang - perubahan - daftar - proyek - strategis - nasional
2022
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian NO. 21, BN 2022 (21) : 4 Halaman, jdih.ekon.go.id
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas daftar Proyek Strategis Nasional dan/atau usulan Proyek Strategis Nasional serta untuk mengakomodasi perkembangan dan kepastian hukum dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Proyek Strategis Nasional maka diperlukan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional;
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 42 Tahun 2021; Perpres No. 75 Tahun 2014; Perpres No. 3 Tahun 2016; Perpres No. 37 Tahun 2020; Permenko No. 7 Tahun 2021 Dan Permenko No.8 Tahun 2021.
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas daftar Proyek Strategis Nasional dan/atau usulan Proyek Strategis Nasional serta untuk mengakomodasi perkembangan dan kepastian hukum dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Proyek Strategis Nasional maka diperlukan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional;
CATATAN:
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2022.
Perubahan Kedua atas pertauran menteri koordinator bidang perekonomian noomo 8 tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategis nasional
Lampiran file: 19 hlm.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 20 Tahun 2022
Perubahan - atas - peraturan - menteri - koordinator - bidang - perekonomian - nomor - 4 - tahun - 2019 - tentang - jadwal - retensi - arsip - di - lingkungan - kementrian - koordinator - bidang - perekonomian
2022
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian NO. 20, BN 2022 (20) : 3 Halaman, jdih.ekon.go.id
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi tertib pelaksanaan penyusutan arsip sebagai bukti bahan akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggung jawaban nasional di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perlu mengubah ketentuan mengenai jangka waktu simpan arsip di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 34 Tahun 1979; PP No. 28 Tahun 2012; Perpres No. 68 Tahun 2019; Perpres No. 37 Tahun 2020; Permenko No. 10 Tahun 2018; Permenko No. 3 Tahun 2019; Permenko No. 8 Tahun 2021; Dan Anri No. 14 Tahun 2015.
Pasal 1
Jadwal retensi arsip dalam lampiran peraturan menteri koordinator bidang perekonomian Nomor 4 tahun 2019 tentang jadwal retensi arsip di lingkungan kementrian koordinator bidang perekonomian
CATATAN:
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2022.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian
Lampiran file: 57 hlm.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian NO. 3, BN.2018/No.608, peraturan.go.id : 4 hlm.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2018.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 10 Tahun 2017
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian NO. 10, BN.2017/No.1634, peraturan.go.id : 14 hlm.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengenalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2017.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 9 Tahun 2016
Permenko Perekonomian No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian NO. 9, BN.2016/No.1701, peraturan.go.id : 18 hlm.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2016.
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO. 14, BN.2018/No.767, jdih.lkpp.go.id : 17 hlm.
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
