Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
ABSTRAK:
bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar
atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung penyelenggaraan
perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi,
transparan, efisien, efektif, dan akuntabel; bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan perizinan
berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien,
efektif, dan akuntabel diperlukan deregulasi terhadap ketentuanmengenai perizinan berusaha, persyaratan investasi,ketenagakerjaan, pemberdayaan dan pelindungan usaha mikro,serta ketentuan mengenai administrasi pemerintahan danpengenaan sanksi pidana yang diatur dalam berbagai Peraturan
Daerah; bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,
Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah, maka Peraturan Daerah yang mengatur
mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten
Cilacap perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Norma, Standar, Prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui OSS, Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kemitraan, Kemudahan dan Insentif, Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022.
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 24 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2017 dicabut.
386 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kupang Nomor 10 Tahun 2022
tata CARA-PENETAPAN-CALON KEPALA DESA-SUARA SAH-LEBIH DARI SATU ORANG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Hal Calon Kepala Desa yang Memperoleh Suara Sah Terbanyak Lebih dari Satu Orang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 52 Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan Calon
Kepala Desa Terpilih Dalam Hal Calon Kepala Desa Yang
Memperoleh Suara Terbanyak Lebih Dari Satu Orang
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah
diubah dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Kepala Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 2 Tahun
2019 tentang Pemilihan Kepala Desa
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Tata Cara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
4 halaman; 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 10 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batin Mangunang Kabupaten Tanggamus
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Bupati Tanggarnus Nomor 8 Tahun 2022 tentang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang diatur dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupten Daerah Tingkat II Tanggamus; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ten tang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
Maksud dari peraturan bupati ini adalah pedoman dalam rangka kebijakan penggunaan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD RSUD Batin Mangunan. Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah: Memaksimalkan nilai layanan Rumah Sakit Umum dengan cara yang disetujui, akuntabilitas,tanggung jawab dan independensi agar pelayanan rumah sakit memiliki daya saing yang kuat; Memberikan layan an umum yang lebih efektif, transparan, bertanggung jawab dan professional; Meningkatkan kontribusi Rumah Sakit dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2022.
8
Peraturan Badan Intelijen Negara Badan Intelijen Negara Nomor 10
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peratursn Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedomsn Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 29 Tahun 1959, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022, UU No 11 Tahun 2020, UU No 1 Tahun 2022, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Permendagri No 77 Tahun 2020
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, pengelola keuangan daerah, penyusunan rancangan APBD, Penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kekayaan daerah dan utang daerah, badan layanan umum daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 18, Tambaban Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 110 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 90 halaman dengan lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah
Daerah, kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran
serta masyarakat, produktifitas dan daya saing daerah, serta
pertumbuhan ekonomi dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan masyarakat perlu memacu kreativitas daerah
dengan melakukan inovasi; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
dan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah
Daerah berwenang melakukan Penerapan Inovasi Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun
2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6
Tahun 2020.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dengan sistematika: ketentuan umum; Maksud dan Tujuan; Prinsip dan Ruang Lingkup; Fungsi dan Peran Pemerintah Daerah; Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah; Perencanaan Inovasi Daerah; Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah; Uji coba inovasi Daerah; Penerapan, Penilaian dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah; Pendanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Informasi Inovasi Daerah; Penyebaran/Diseminasi Inovasi Daerah; Kerja sama; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 10 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
Bahwa upaya pencegahan korupsi sejak dini atau upaya preventif dapat dilakukan melalui Pendidikan anti korupsi dengan merealisasikan kegiatan pembelajaran
penanaman nilai – nilai anti korupsi kepada siswa di sekolah. Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Surat Nomor: B/2700/DKM.01.01/10-14/06/2020 terkait Pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di seluruh Indonesia mengamanatkan agar Kepala Daerah menyusun Peraturan Kepala Daerah terkait Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada satuan Pendidikan Dasar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018; dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, LD Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 No.10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Mikro
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi dan Usaha Mikro perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Mikro;
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014 ; UU No. 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah No. 9 Tahun 2018; Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah No. 9 Tahun 2020.
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi. dan Usaha Mikro
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional
ABSTRAK:
bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat serta
derajat kesehatan yang optimal merupakan hak
konstitusional warga negara yang dijamin dalam
Undang-Undang Dasar 1945; bahwa pertumbuhan jumlah penduduk mengakibatkan
peningkatan volume air limbah domestik yang dibuang
ke lingkungan, sehingga dapat menimbulkan dampak
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan
menurunkan derajat kesehatan manusia; bahwa pengelolaan dan pengembangan sistem Air
Limbah Domestik Regional merupakan urusan
pemerintahan yang harus dilaksanakan secara sinergi,
berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya
pembuangan Air Limbah Domestik dan meningkatkan
upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya
sumber daya air; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air
Limbah Domestik Regional;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peratuaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tugas dan Wewenang
Bab III Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional
Bab IV Penyelenggaraan SPALD Regional
Bab V Perencanaan SPALD Regional
Bab VI Jenis, Komponen dan Konstruksi SPALD Regional
Bab VII Pengoperasian, Pemeliharaan dan Rehabilitasi SPALD Regional
Bab VIII Kelembagaan
Bab IX Pembiayaan
Bab X Kerja Sama
Bab XI Hak dan Kewajiban
Bab XII Pemanfaatan
Bab XIII Kompensasi Dampak Lingkungan
Bab XIV Pembinaan dan Pengawasan
Bab XV Sanksi Administratif
Bab XVI Penyidikan
Bab XVII Ketentuan Pidana
Bab XVIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2022.
29 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
