Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Insentif dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan penghargaan bagi
petugas yang memiliki resiko dalam rangka pencegahan
dan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) perlu ditetapkan standar insentif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Insentif Dalam
Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar insentif dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DAN PERJALANAN DINAS
ABSTRAK:
a. bahwa Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas perlu diubah dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 2) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal I diubah,
2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) (tiga) huruf c diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2021.
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas
9
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana, serta dalam rangka melaksanakan kegiatan yang bersumber Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur ketentuan tentang:
BAB I Ketentuan Umum;
BAB II Ruang Lingkup;
BAB III Uang Transport Lokal;
BAB IV Biaya Honorarium Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli/Fasilitator;
BAB V Biaya Perjalanan Dinas;
BAB VI Biaya Operasional Pengganti Biaya Hidup;
BAB VII Biaya Operasional Jasa Medis;
BAB VIII Operasional Penanganan Stunting;
BAB IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2022.
Isi 8 Halaman, Lampiran 5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Bahwa Program Jaminan Persalinan bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta mencegah terjadinya komplikasi pada ibu hamil , bersalin, nifas serta bayi baru lahir dengan mendekatkan akses dan mencegah keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir terutama untuk penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas kesehatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Permenkes No. 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan antara lain terdiri atas Jaminan Persalinan. Dalam rangka memberi kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan sesuai dengan Permenkes No. 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan perlu adanya regulasi tentang petunjuk teknis penggunaan dana program jaminan persalinan di Kabupaten Cilacap
Dasar hukum dari peraturan bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubaha Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; PP No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perpres No 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat PErtama Milik Pemerintah Daerah; Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No. 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kebijakan Operasional Jampersal; dan Penyelenggara Jampersal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penataan aparatur di bidang kepegawaian
agar dapat berdayaguna secara optimal sesuai dengan bidang
keahliannya, maka perlu menetapkan Pedoman Penataan Pegawai
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
b. bahwa Penetapan Pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Paser.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.27 Tahun 1959; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PP NO.8 Tahun 2006; PP NO.8 Tahun 2008; PERPRES NO.29 Tahun 2014; PERBUP NO.67 Tahun 2017
Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga Negara Indonesia
yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan. Pedoman Penataan Pegawai merupakan suatu
acuan bagi Tim Penataan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah (PD) dalam
melaksanakan Penataan Pegawai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2018.
3 hlm. 4 lamp.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2019
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 C, Pasal 68 dan
Pasal 69 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019
tentang Retribusi Jasa Umum perlu diatur tentang
penghitungan tarif retribusi pengendalian menara
telekomunikasi dan tata cara pembayaran, penyetoran,
tempat pembayaran retribusi, tata cara pemberian
pengurangan, keringanan, dan pernbebasan retribusi
dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Und.ang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5
Tahun 2011; Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016
Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan
ini adalah untuk memberikan
petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah
Daerah dalam melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa pengendalian
menara telekomunikasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2019.
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam
Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur pedoman Pengadaan, persyaratan, Pengangkatan, Penempatan batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pegawai yang berasal dari profesional lainnya;
b. bahwa Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non PNS pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah sudah tidak sesuai dengan Dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah sehingga perlu dicabut
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 36 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 36 Tahun 2016 ;PP No 32 Tahun 1996; PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012; PP No 67 Tahun 2019; PP No 47 Tahun 2021; Permendagri No 79 Tahun 2018; Perda Kab Karanganyar No 3 Tahun 2016; Perda Kab Karanganyar No 16 Tahun Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Karanganyar No 22 Tahun 2019; Perbup karanganayara No 65 Tahun 2019; Perbup Karanganyara No 80 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pedoman Pengadaan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2021.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 36 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 9 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2014
Petunjuk Teknis-Penggunaan-Dana Alokasi Khusus-Non Fisik Bidang Kesehatan-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur-Tahun Anggaran 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2018/NO.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik Bidang Kesehatan tahun anggaran 2018, maka perlu ditetapkan petunjuk teknis sebagai pedoman penggunaannya
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 15 Tahun 2017; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 1 Tahun 2017; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 21 Tahun 2017; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 8 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus meliputi bantuan operasional kesehatan, jaminan persalinan dan akreditasi puskesmas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
43 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
