Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47/E-21/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 47/E-21/HK/2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN HIBAH KEPADA KOMITE OLAH RAGA NASIONAL INDONESIA KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menunjang kegiatan Komite Olah Raga Nasional Indonesia Kabupaten Gianyar Tahun 2023, dipandang perlu untuk diberikan dana
b. bahwa dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan dalam bentuk hibah yang akan dipergunakan untuk mendukung Program Kerja
Komite Olah Raga Nasional Indonesia Kabupaten Gianyar Tahun 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian
Hibah Kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia Kabupaten Gianyar Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020,Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2022,Peraturan Bupati Gianyar Nomor 122 Tahun 2018,
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 94 Tahun 2019,Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022,
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gianyar Tahun Anggaran 2023.Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
-
-
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 2 / HK /2023 Tahun 2023
TIM PENYUSUN LAPORAN-PENYELENGGARAAN-PEMERINTAHAN-DAERAH-LAPORAN-KETERANGAN-PERTANGGUNGJAWABAN-DAN-RINGKASAN-LAPORAN-PENYELENGGARAAN-PEMERINTAHAN-DAERAH-KABUPATEN-KARANGASEM-TAHUN-2022
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2 / HK /2023, KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 2/ HK /2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH,LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021
Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022
Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini,Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2023.
-
-
7 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 11/A-03/HK/2023 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11/A-03/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 11 /A-03/HK/2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memudahkan pencarian informasi di bidang hukum melalui informasi teknologi perlu dibentuk Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum guna dapat
melayani masyarakat dan Aparat Pemerintah dalam pencarian produk-produk hukum;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu membentuk Tim Pengelola;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola
Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2023;
Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 94 Tahun 2019
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 16 Tahun 2020
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 14 Tahun 2022
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022
Kepada Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan Honorarium yang besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
-
-
4 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 28A Tahun 2011
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH FARMASI - pembentukan
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7B, BD Tahun 2007/No.7B
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa guna mendukung kelancaran tugas-tugas Badan Pengaws Perusahaan daerah Farmasi Kab Kendal khususnya yang menyangkut bidang administrasi, maka perlu dibentuk Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Farmasi Kab Kendal; bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Perbup Kendal tentang Pembentukan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Farmasi Kab Kendal;
UU no 13 tahun 1950; UU No 5 tahun 1962; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 32 Tahun 1950; PP No 16 Tahun 1976; Perpres No 1 Tahun 2007; Permendagri No 16 Tahun 2006; Kepmendargi no 50 tahun 1999; Perda Kab Kendal No 6 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan, tugas, wewenang dan tanggungjawab sekretariat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2007.
5 hal
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2010 Tahun 2010
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaDasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan :
Permen PUPR No. 36/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Permen PUPR No. 24/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 10/PRT/M/2010, jdih.pu.go.id : 10 hlm.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2010.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 19A Tahun 2020
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19A, BD.2020/No.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa susunan organisasi, tugas dan fungsi beberapa dinas tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 46 Tahun 2019.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan pada Pasal 2 ayat huruf c, d, dan e diubah; 2. Ketentuan pada Pasal 4 ayat (3) huruf a dan c diubah; 3. Ketentuan pada Pasal 7 ayat (3) diubah; 4. Ketentuan pada Pasal 10 ayat (3) diubah; 5. Ketentuan pada Pasal 13 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) seksi; 6. Ketentuan pada Pasal 16 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) seksi; 7. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah; 8. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah; 9. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah; 10. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah; 11. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah; 12. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah; 13. Ketentuan Pasal 11 ayat (1)dan ayat (2) diubah; 14. Ketentuan Pasa112 ayat (1)dan ayat (2) diubah; 15. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah; 16. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah; 17. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah; 18. Ketentuan pada Pasal 13 ditambah 1 (satu) seksi; 19. Ketentuan Pasal17 ayat (1) dan ayat (2) diubah; 20. Ketentuan Pasal 18 ayat (1)dan ayat (2) diubah; 21. Ketentuan pada Pasal 16 ditambah 1 (satu) seksi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala
17 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 1B Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satlak PBP) Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
S~lrakarta, maka Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana
Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Kota
Surakarta perlu adanya perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pembentukan Satuan Pelaksana
Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Kota
Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun
2008 ;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 5mengenai susunan keanggotaan SATLAk PBP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2010.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8 Tahun 2006 diubah.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 10a Tahun 2016
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaPengelolaan Keuangan Negara/DaerahProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembangunan Rumah Layak Huni Untuk Rumah Tangga Miskin
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan papan dipandang perlu membangun rumah layak huni yang sehat untuk rumah tangga miskin.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016; PERPRES No. 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah kabupaten Gorontalo Utara No. 22 tahun 2014; Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara No. 24 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pembangunan Rumah Layak Huni Untuk Rumah Tangga Miskin di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud; Tujuan dan Lingkup; Jenis; Kriteria; Objek Program dan Persyaratan Penerima; Jumlah Mahyani Sehat; Pendanaan; Mekanisme; Penetapan Lokasi dan Pendataan Calon Penerima Bantuan; Pencairan Dana; Tugas dan Tanggungjawab Pelaksana; Tim Pembangunan Mahyani Sehat; Pertanggungjawaban; Masyarakat Penerima; Pelaporan; Pengawasan dan Pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni (Mahyani) Sehat bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) (lembaran Daerah tahun 2015 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Pemerintah Desa yang melaksanakan Program Pembangunan Mahyani Sehat dengan Menggunakan Dana APBD Desa, pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 20 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
