Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2012

Menemukan 8.845 peraturan dalam 0,033 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 23 Tahun 2012

Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No.3 Tahun 2012 ttg Retribusi Perizinan Tertentu

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No.3 Tahun 2012 ttg Retribusi Perizinan Tertentu

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 23 Tahun 2012

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2012

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Banjar

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 23 Tahun 2012

Pemanfaatan Area Monumen Are'Lancor

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2012-PEMANFAATAN AREA MONUMEN ARE' LANCOR.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 23 Tahun 2012

Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo TA 2013

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Abstrak

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA GORONTALO TAhun anggaran 2013

2012

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BD.2012/No.23

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo TA 2013

ABSTRAK:

Peraturan ini di bentuk untuk administrasi pengelolaan belanja tidak terduga yang tertib karena belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kota Gorontalo No. 9 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013 termasuk di dalamnya mengatur tentang ruang lingkup dan azas umum,penganggaran belanja tidak terduga, pelaksanaan belanja tidak terduga, pencairan belanja tidak terduga, pertanggungjawaban dan laporan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota No. 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelola Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 11 halaman tanpa lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 23 Tahun 2012

Tata Cara Pengelolaan Deposito Kabupaten Cianjur

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PD-23-2012.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - DEPOSTIO

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD 2012/39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Deposito Kabupaten Cianjur

ABSTRAK:

Berdasrkan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, uang milik pemerintahan daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah. Dalam rangka ketertiban administrasi pengelolaan deposito Kabupaten Cianjur, perlu disusun suatu mekanisme pengelolaan deposito di Kabupaten Cianjur. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Tata Cara Pengelolaan Deposito Kabupaten Cianjur.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; dan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007.
Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur ini mengatur tentang tata cara pengelolaan deposito Kabupaten Cianjur dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Penempatan Deposito 3. Pencairan Deposito 4. Pelaporan 5. Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2012.
5 halaman

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2012

Pemanfaatan Pembiayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Layanan Pita Lebar

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika

Mencabut :

Permenkominfo No. 21/PER/M.KOMINFO/10/2011 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Pembiayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Ict Fund)

Download :
Kemen Kominfo Nomor 23 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi No. 23 Tahun 2012

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kab. Sukabumi No. 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 23 tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan

Download :
KAB_SUKABUMI_23_2012.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang No. 23 Tahun 2012

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

APBD

Abstrak

Pertanggungjawaban-APBD

2012

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BD.2013

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

ABSTRAK:

Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah NomorTahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Tangerang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2012.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.2 Tahun 1993; UU No.32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2012; Peraturan Daerah No.10 Tahun 2012; Peraturan Daerah No.4 Tahun 2013; Peraturan Walikota Tangerang No.42 Tahun 2011; Peraturan Walikota Tangerang No.32 Tahun 2012.
Pasal 1; Realisasi Anggaran; Pasal 2; Ringkasan laporan Realisasi Anggaran; Pasal

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2013.
5 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 23 Tahun 2012

Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 9 Tahun 1987 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 9 Tahun 1987 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor

Abstrak

pencabutan-peraturan-pajak-kendaraan-bermotor

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 23, LD.2012/No.23

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 9 Tahun 1987 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi khususnya karena berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu dicabut; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 9 Tahun 1987 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Peraturan iini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 9 Tahun 1987 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2012.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 9 Tahun 1987 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor
3 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2012

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2012.