Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
ABSTRAK:
a bahwa negara menjamin kebebasan
setiap orang
untuk
beragama dan untuk beribadah menurut
agama dan kepercayannya masing-masing;
b bahrva
pelayanan
bagi
jamaah
haji Kabupaten
Konawe
Selatan
perlu
ditingkatkan
melalui
penyediaan
transportasi, konsumsi dan
akomodasi
sebagai bentuk
pertanggung
jawaban
pemerintah
daerah sehingga
perlu
diatur da-lam suatu Peraturan
Bupati;
e bahwa berdasarkan
ketentuan
dalam
pasal
36
Undang-Undang nomor 8 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Ibadah
Haji
dan Umrah,
transportasi
jamaah
haji dari daerah asal
keembarkasi dan atau debarkasi
ke daerah asal
serta akomodasi dan
konsumsi menjadi tangung
jawab
pemerintah
daerah;
d
bahwa berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
pada
huruf a,
huruf
b dan
huruf c,
perlu
menetapkan Peraturan
Bupati
Konawe Selatan
Tentang Penyelengaraan
Jamaah Haji;
1 Pasal 18 ayat
(6)
Undang-Undang
Dasar Negara
Republik
Indonesia Tahun
1945;
2 Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2003
tentang
Pembentukan Kabupaten
Konawe Selatan Provinsi
Sulawesi Tenggara
(Lembaran
Republik
Indonesia
Tahun
2003 Nomor
24, Tambahan l,embaran
Republik
Indonesia Nomor 4267);
3 Undalg-undang Nomor
12 Tahun 20II
tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
(tembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor
5234)
sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir
dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang
Nomor 12
Tahun 20ll tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
(kmbaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan
lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor
58,
Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor
6801);
4
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan
Daerah
(kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
244, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,
sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor
Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Udang-Undang
Nomor
23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
(lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan kmbaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 5679); 5 Undang-Undang
Nomor 8
tahun 2019
Tentalg
Penyelenggaraan
Ibadah Haji dan
Umrah;
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2019
Nomor 75,
Tambahan l,embaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
6338); 6 Undang-Undang Nomor
I Tahun 2022
tentang
Hubungan
Keuangan antara Pemerintah
Pusat dart
Pemerintah
Daerah
(l,embaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2019, Nomor 42,
Tambahan
kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor
6757);
7 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2Ol9
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42,
Tambahan
kmbaran Negara Republik Inodesia
Nomor 6322);
8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun
2015
tentang
Pembentukan
Produk Hukum
Daerah;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah
dengan
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018
tentang
Perubahan
atas
Peraturan
Menteri Dalam Negeri
(Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun
2018
Nomor 157);
9 Peraturan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor
13
Tahun 2027
Tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji Reguler
(Berita
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2021 Nomor 874).
BAB I
KETENTUAN UMUM BAB II
ASAS DAN TUJUAN BAB III
PPIH DAN PETUGAS HAJI DAERAH BAB IV
TRANSPORTASI
JAMAAH HAJI BAB V
PEMBIAYAAN BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sinergi Penguatan Kerukunan Umat Beragama
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah
Kabupaten Demak yaitu membangun masyarakat Demak
yang religius, toleran, dan guyub untuk menjaga Negara
Kesatuan Republik Indonesia; bahwa untuk mengoptimalkan peran Pemerintah
Kabupaten, Kantor Kementerian Agama, sampai dengan
tataran pemerintahan terkecil dan/atau Lembaga
Kemasyarakatan dalam membangun masyarakat yang
religius, toleran, dan guyup, diperlukan Sinergi Penguatan
Kerukunan Umat Beragama; bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan
Pendirian Rumah Ibadat, pemeliharaan kerukunan umat
beragama di kabupaten menjadi tugas dan kewajiban
Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Sinergi Penguatan Kerukunan
Umat Beragama;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965; Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Sinergi Penguatan Kerukunan Umat Beragama, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2023.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bungo Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan adanya perubahan kebijakan terhadap
Pengelolaan Zakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo
untuk optimalisasi penerimaan zakat dan infaq perlu dilakukan
Perubahan kembali atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 18
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 18 Tahun 2019
Tentang Pengelolaan Zakat;
UU No 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 1965; UU No 23 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 60 Tahun 2010; PP No 14 Tahun 2014; Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 1 Tahun 2019; Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No 568 Tahun 2014.
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2023.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh atas Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan apresiasi terhadap
Guru Ngaji, Takmir, pemenang lomba di bidang
keagamaan, Aparatur Sipil Negara, dan pensiunan
Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Daerah memberikan
penghargaan dalam bentuk ibadah umroh; bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan
kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat
dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh di
Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perjalanan
Ibadah Umroh atas Biaya Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Prinsip Pelaksanaan Perjalanan Ibadah Umroh
Bab III Maksud dan Tujuan
Bab IV Kriteria Peserta
Bab V Persyaratan Peserta
Bab VI Tim Verifikasi
Bab VII Mekanisme Penjaringan dan Verifikasi Peserta
Bab VIII Pembiayaan
Bab IX Pembatalan Pemberangkatan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2023.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 22 Tahun 2023
Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, BD 2023 (545)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum , pembinaan dan pelayanan terhadap para muzaki, mustahik dan amil zakat diperlukan adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, UU No 11 Tahun 2007, UU No 11 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2022, PP No 14 Tahun 2014, Permenag No 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenag No 69 Tahun 2015, Permenag No 5 Tahun 2016, Permenag No 30 Tahun 2016, PerBaznas No 4 Tahun 2018, PerBanzas No 1 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, subjek dan objek zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, organisasi dan tata kerja, syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah, tata cara pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, pembinaan, pengawasan dan apresiasi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2023.
Terdiri dari 27 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (7), Pasal 18 ayat 4), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29
ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kriteria Penerima Fasilitasi, Pendanaan, Bentuk dan Tata Cara Pemberian Fasilitasi untuk Mendukung Pesantren dalam Menyelenggarakan Fungsi Pendidikan, Bentuk dan Tata Cara Pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat, Fasilitasi atas Inisiatif Pmerintah Daerah, Monitoring dan Evaluasi dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2023.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 17 Tahun 2023
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji - Perbankan, Lembaga Keuangan
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 Nomor 17/G
Peraturan Bupati (Perbup) tentang OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DARI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DAERAH/SWASTA DI KABUPATEN PROBOLINGGO
ABSTRAK:
a. bahwa zakat, infak dan sedekah merupakan amal ibadah yang memiliki peran penting dalam kesejahteraan umat dan
mewujudkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
b. bahwa dalam rangka mendorong dan memfasilitasi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah/
Swasta yang beragama Islam di Kabupaten Probolinggo untuk membayar zakat, infak, dan sedekah, perlu adanya
landasan hukum untuk pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Pengelolaan Zakat,
Infak dan Sedekah dari Aparatur Sipil Negara dan Pegawai
Badan Usaha Milik Daerah/Swasta di Kabupaten
Probolinggo.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019;
Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022.
a. Dalam rangka pengelolaan zakat, infak dan sedekah dari ASN dan Pegawai BUMD/Swasta di daerah dibentuk UPZ pada masing-masing Perangkat Daerah, instansi vertikal dan BUMD/Swasta oleh BAZNAS yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Dalam rangka optimalisasi pengumpulan dan pengembangan zakat, infak, dan sedekah, BAZNAS dapat menyelenggarakan sosialisasi, workshop, seminar dan/atau ceramah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2023.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Zakat Dan Infak Pada Baitul Mal Aceh Tenggara
ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 124, Pasal 126 dan Pasal 150 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh Tenggara.
UU Nomor 4 Tahun 1974; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 1 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 14 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permen Dagri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 46 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Perencanaan Zakat Dan Infak, BAB III Penganggaran, Pencairan Zakat Dan Infak, BAB IV Penerimaan, Penyaluran Zakat, Penyaluran Dana Bergulir Dan/Atau Pinjaman, Penghapusan Dan Pembentukan Unit Pengumpul Zakat, BAB V Penerimaan Infak, BAB VI Penyalur Infak, VII Bagi Hasil Investasi Dan Penyertaan Modal, BAB VIII Jaminan Pemberdayaan Ekonomi, Investasi Dan Penyertaan Modal, BAB IX Bonafiditas / Kriteria Investasi Dan Penyertaan Modal, BAB X Penghapusan Pinjaman, BAB XI Tata Cara Pencairan, BAB XII Pelaporan Lembaga Keuangan Syariah Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya, BAB XIII Pemanfaatan Aset Infak, BAB XIV Pengadaan Barang Dan Jasa, BAB XV Pengawasan, BAB XVI Pertanggungjawaban, BAB XVII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2023.
46
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 51 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Atas Biaya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahw dalam rangka penyelenggaran perjalanan ibadah umroh yang bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jamaah, sehingga Jamaah dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat, perlu dibuat pedoman penyelenggaran perjalanan ibadah umroh dan persyaratan bagi peserta dan pendampingan umroh perlu penyesuaian agar pelaksanaan ibadah umroh yang dibiayai oleh pemerintah Kabuapten Musi Banyuasin tersebut berjalan Efektif dan Efisien.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 23 Tahun 2014; UU No 8 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2021; Peraturan Menteri Agama No 6 tahun 2021; Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati No 264 Tahun 2021.
Dalam Peraturan ini diatur tentang perubahan ketentuan mengenai Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh atas Biaya Pemerintah Kabupaten Banyuasin antara lain kriteria peserta umroh, spesifikasi penyeleggaraan, dan kriteria pendamping umroh.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2023.
Mengubah Peraturan Bupati No 51 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Atas Biaya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah
ABSTRAK:
bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang
mampu sesuai dengan syariat Islam; bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil
guna, zakat harus dikelola secara melembaga dan
profesional sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi
dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian
hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam
pengelolaan zakat; bahwa untuk optimalisasi pengelolaan zakat, infak dan
sedekah sebagaimana diamanahkan dalam UndangUndang
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,
perlu regulasi yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat,
Infak dan Sedekah di Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan
Sedekah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Dewan Pembina dan Pengawas, LAZ, UPZ, Pengelolaan ZIS, Pengembangan Pengelolaan ZIS, Pembiayaan, Pengawasan dan Pelaporan, Peran Serta Masyarakat, Larangan, Sanksi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2023.
12 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
