Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan Sertifikat Elektronik merupakan
bagian dari pelaksanaan persandian untuk Pengamanan
Informasi dalam rangka mendukung Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota
Magelang; bahwa untuk memenuhi kebutuhan adanya pengamanan
sistem elektronik dan dokumen elektronik dari upaya
pencurian, modifikasi, pemalsuan, dan penyangkalan
terhadap data/ informasi diperlukan adanya pedoman
penyelenggaraan upaya pengamanan melalui skema
kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan
dalam bentuk penggunaan sertifikat elektronik;
bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam
penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup publik
atau privat yang menggunakan sistem elektronik untuk
kepentingan pelayanan publik, perlu disusun Peraturan
Wali Kota mengenai sertifikat keandalan dan/ atau sertifikat
elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Sertifikat
Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, Pemanfaatan Sertifikat Elektronik, Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, Masa Berlaku Sertifikat Elektronik, Kewajiban dan Larangan Pemilik Sertifikat Elektronik, Penyelenggaraan Operasional Dukungan Sertifikat Elektronik, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2023.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERBKN No. 3 Tahun 2020.
Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
18 Halaman, IX Bab
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 15 Tahun 2023
PERBUP Kab. Indragiri Hulu No. 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2023
Mengubah sebagian :
PERBUP Kab. Indragiri Hulu No. 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Indragiri Hulu No. 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Indragiri Hulu No. 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Bupatia. Indragiri Hulu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; eraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 52 Tahun 2022; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 13 Tahun 2023;
Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran II Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Kas Pemeriniah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 23 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor tahun 2023 tentang Anggaran kas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Huin Tahun 2023 Namor 9}, diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2023.
Lampiran: 5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir No 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan atau antar rincian obyek belanja.
Dasar hukum peraturan ini diatur tentang UU No 17 Tahun 2003; UU No 37 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2019; Peraturan Presiden No 15 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2022; Peraturan Menteri Kesehatan No 42 Tahun 2022; Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No 13 Tahun 2022; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 16 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 2 Tahun 2023; Peraturan Daerah No 13 Tahun 2022; Peraturan Bupati No 90 Tahun 2022; Keputusan Gubemur Sumatera Selatan No 254/KPTS/BPKAD/2023.
Dalam peraturan ini diatur Perubahan atas Peraturan Bupati No 90 Tahun 2022 tentang Penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
Mengubah Peraturan Bupati No 90 Tahun 2022 tentang Penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
8 hlm7
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 15, BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 15
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 68 TAHUN 2022 TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI
ABSTRAK:
a. bahwa penyesuaian Belanja Jasa Tenaga Administrasi pada Satuan Biaya Jasa Kantor perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara tertib,
efektif, dan efisien sesuai Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali,
sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020,Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019,Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016,eraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021,Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022,
Keputusan Gubernur Tentang Perubahan, Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada anggal 1 April 2023.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2023.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor
pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
-
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pengaduan Pelanggaran (Whistle Blowing System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan
yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali,
perlu upaya pencegahan dan penindakan terhadap praktik
penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; bahwa pelaporan dari masyarakat dan/atau Aparatur Sipil Negara atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi,
penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran merupakan
bentuk pengawasan untuk mendorong terwujudnya asas
pemerintahan negara yang baik {good governance);
bahwa untuk terselenggaranya penanganan pengaduan
pelanggaran masyarakat dan/atau Aparatur Sipil Negara,
perlu menyusun Sistem Pengaduan Pelanggaran di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Sistem Pengaduan Pelanggaran
(Whistle Blowing System) di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Pelanggaran, Perlindungan Pelapor, Pelaksana Sistem Pengaduan Pelanggaran, Mekanisme Pengaduan Pelanggaran, Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran, Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan, Pelaksanaan Audit, Pemantauan dan Evaluasi, Penghargaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2023.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus yang Berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus yang Berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa keberadaan sumber daya manusia yang
optimal secara kuantitas maupun kualitas
sangat menentukan terhadap kinerja Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus
dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan
yang merupakan hak dasar setiap Warga Negara Republik
Indonesia; bahwa untuk menjaga stabilitas dan
optimalisasi pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus, perlu dilakukan
pengadaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus yang berasal dari non
Pegawai Aparatur Sipil Negara; bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus
Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus
yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan organisasi
dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan
huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kudus tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus
yang Berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 angka 3, perubahan ayat (2) Pasal 9, perubahan Pasal 10, perubahan ayat (1) Pasal 23, penghapusan ayat (2) Pasal 23, perubahan Pasal 24, perubahan Pasal 25, perubahan ayat (1) Pasal 31, perubahan Pasal 33.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2023.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2015 diubah.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Selatan No 188.342/4321/II/2022 Perihai Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur dan berdasarkan Berita Acara Nomor 140/043/ II/2020 tentang Penegasan dan Penetapan Tapal Batas Keluaran/Desa dalam Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022 telah disepakati Batas Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur.
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 37 Tahun 2003; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 141 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 6 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kumpul Rejo Kec. Buay Madang Timur, Batas Desa adalah batas wilayah administrasi pemerintah antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda tanda alam seperti igir / punggung gunung/ pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, penetapan batas desa, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2023.
9 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, BD Tahun 2023 Nomor 15
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026
ABSTRAK:
bahwa untuk keberlangsungan pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Tangerang yang berakhir pada Tahun 2023, diperlukan kepastian program pembangunan Tahun 2024 sampai dengan 2026 yang disusun dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang 2024-2026; bahwa rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 1 Tahun 2013; Pergub No. 3 Tahun 2022
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026 Bab III Pengendalian dan Evaluasi Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2023.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2023/NO.15, LL Kab. Kubu Raya : 5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pusat Belajar Guru Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan profesionalitas guru
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2021;
Ketentuan Umum; Pelaksana; Program Layanan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2023.
2 Halaman dan 3 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
