Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 53, BN.2020/No.794, kemendagri.go.id : 16 hlm
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 53 Tahun 2022
PENGELOLAAN – ZAKAT – APARATUR – SIPIL – NEGARA -, TENAGA – KERJA – SUKARELA – DAN – KARYAWAN – PERUSAHAAN – DI – KABUPATEN – MANDAILING – NATAL
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 NOMOR 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Zakat Aparatur Sipil Negara, Tenaga Kerja Sukarela dan Karyawan Perusahaan di Kabupaten Mandailing Natal
ABSTRAK:
Bahwa menunaikan zakat adalah kewajiban setiap orang Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam dan pemerintah berkewajiban memfasilitasi pelaksanaannya; bahwa sebagai bagian dari sumber dana potensial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, pengelolaan zakat perlu dilakukan secara teratur dan optimal; bahwa upaya pembinaan dan peningkatan penerimaan serta pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan Infaq di Kabupaten Mandailing Natal perlu diatur dengan Peraturan Bupati,
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016, dan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN, KADAR ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH, PENGHITUNGAN ZAKAT, INFAQ, ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT, MEKANISME PENGUMPULAN, PEMBIAYAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN, dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2022.
10 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 53 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan Pembangunan
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya pelaksanaan good governance dan reformasi birokrasi, perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 8 Tahun 2008, PP No. 61 Tahun 2010, Permendagri No. 35 Tahun 2010, Permendagri No. 54 Tahun 2010, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Perda No. 11 Tahun 2008, Perda No. 2 Tahun 2009, Perda No. 2 Tahun 2010, Perwali No. 68 Tahun 2012, Perwali No. 7.1 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Ligkup, Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan, Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pembangunan, Cara Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2014.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Bantuan Sosial Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Untuk mendukung program Pemerintah terkait 100% akses air bersih, 0% luas kawasan kumuh perkotaan dan 100% akses sanitasi layak yang salah satu di antara pemangku kepentingan adalah Pemerintah Daerah.
UU No 2 Th 1993; UU No 1 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 14 Th 2016; Perpres No 54 Th 2010; Perpres No 185 Th 2014; Permendagri No 32 Th 2011 yg telah diubah dg Permendagri No 14 Th 2016; Perda Kota Tangerang No 9 Th 2007 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 1 Th 2016; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2016; Perwali Kota Tangerang No 21 Th 2018.
1. Ketentuan Umum; 2. Jenis, Kriteria Dan Persyaratan; 3. Pendanaan Dan Pemanfaatan; 4. Pelaksanaan Kegiatan; 5. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban; 6. Monitoring, Evalusi dan Pengawasan; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2018.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE
ABSTRAK:
bahwa demam berdarah dengue merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes Albopictus yang sangat berbahaya dan mematikan serta sampai saat ini belum ditemukan vaksin pencegahnya
UU No.27 Tahun 1959, UU No.4 Tahun 1984, UU No.24 Tahun 2007, UU No.32 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.40 Tahun 1991, Permenkes No.8 Tahun 2014, Perbup No.50 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Ruang Lingkup; Kewenangan dan Tanggung Jawab; Peran, Hak dan Kewajiban Masyarakat Serta Pemangku Kepentingan; Karakteristik dan Cara Penularan DBD; Pengendalian Penyakit DBD; Koordinasi; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 53 Tahun 2022
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka guna
pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas dalam
penataausahaan dan mekanisme pencairan dana hibah
dan bantuan sosial, perlu dilakukan perubahan terhadap
beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan
dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 27
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan
dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban,
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
Permendagri Nomor 27 Tahun 2021.
1. Ketentuan Pasal 20, diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5a) dan ayat (5b) dan setelah ayat (7) ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (8);
2. Ketentuan Pasal 38, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b) dan setelah ayat (3) ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4)
sehingga berbunyi sebagaimana terdapat dalam peraturan bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 53 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewaspadaan Dini di Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemda berkewajiban menjaga persatuan dan kesatuan menjaga kerukunan serta melindungi masyarakat; bahwa untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban dan mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 87 Tahun 2014; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 2 Tahun 2018; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang fungsi kewaspadaan dini pemerintah daerah, forum kewaspadaan dini masyarakat, pembinaan, pengawasan dan pelaporan, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2020.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 53 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Orang Terlantar Di Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
bahwa keberadaan orang-orang terlantar sebagai
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
merupakan salah satu masalah yang mengganggu
ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat serta
nilai estitika di Kabupaten Banjar sebagai Kota Serambi
Mekkah;
bahwa dalam rangka menanggulangi orang-orang
terlantar sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
adanya peran Pemerintah Daerah melalui pemberian
bantuan sosial yang dilakukan secara terpadu dan
terkoordinasi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 sebagaimana telah diubah
beberapakali Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Bupati Banjar Nomor 55 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 32 Tahun 2012;
Peraturan Bupati Tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Orang Terlantar Kabupaten Banjar, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Pelaporan Keberadaan Orang Terlantar;
4. Bentuk dan Sumber Biaya Bantuan Sosial Kepada Orang Terlantar;
5. Tata Cara Pemberian Bantuan;
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 53 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2019/NO.53, LL Kab. Kubu Raya : 4 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK
ABSTRAK:
Bahwa agar penyaluran cadangan pangan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan bagi masyarakat rawan pangan, pasca bencana dan/atau keadaan darurat, perlu mengatur tata cara penyaluran cadagan pangan pokok;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.18 Tahun 2012, UU No.23 Tahun 2014, PP No.68 Tahun 2002, Perda No.5 Tahun 2014,
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pelaksana; Penyaluran; Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2019.
Peraturan Bupati ini memiliki 4 halaman;
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
