Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 peraturan daerah kabupaten sanggau nomor 5 tahun 2014 tentang perubahan anggaran dan pendaptan belanja daerah tahun anggaran 2014, perlu membentuk peraturan bupati tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2014 ;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Pasal 18 Ayat (6), UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.27 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.7 Tahun 1977, PP No.109 Tahun 2000, PP No.23 Tahun 2003, PP No.24 Tahun 2004, PP No.23 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.72 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.3 Tahun 2007, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP No.7 Tahun 2008, PP No.5 Tahun 2009, PP No.16 Tahun 2010, PP No.71 Tahun 2010, PP No.80 Tahun 2010, PP No.30 Tahun 2011, PP No.2 Tahun 2012, Perpres No.52 Tahun 2009, Perpres No.2 Tahun 2014, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.32 Tahun 2011, Permenkeu No.225/PMK.07/2012, Permendagri No.27 Tahun 2013, Permenkeu No.125/PMK.07/2013, Permenkeu No.180/PMK.07/2013, Permendagri No.1 Tahun 2014, Permenkeu No.61/PMK.07/2014, Permenkeu No.76/PMK.07/2014, Perda Sanggau No.1 Tahun 2005, Perda Sanggau No.18 Tahun 2007, Perda Sanggau No.19 Tahun 2007, Perda Sanggau No.20 Tahun 2007, Perda Sanggau No.21 Tahun 2007, Perda Sanggau No.22 Tahun 2007, Perda Sanggau No.23 Tahun 2007, Perda Sanggau No.24 Tahun 2007, Perda Sanggau No.2 Tahun 2010, Perda Sanggau No.3 Tahun 2010, Perda Sanggau No.5 Tahun 2010, Perda Sanggau No.7 Tahun 2011, Perda Sanggau No.8 Tahun 2011, Perda Sanggau No.2 Tahun 2012, Perda Sanggau No.3 Tahun 2012, Perda Sanggau No.4 Tahun 2012, Perda Sanggau No.6 Tahun 2012, Perda Sanggau No.17 Tahun 2012, Perda Sanggau No.4 Tahun 2014 .
Dalam Peraturan Bupati ini diatur Tentang: Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Terdiri Atas 5 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2014.
Peraturan ini memiliki 13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN TATA CARA
PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin
yang menghadapi permasalahan hukum agar dapat berjalan dengan baik dan
terkoordinasi, maka dipandang perlu adanya syarat dan tatacara pemberian
bantuan bukum kepada penerima bantuan hukum dalam penyelenggaraan
bantuan hukum masyarakat miskin Kabupaten Lampung Utara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1091) jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821 );
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4379);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara
Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421 );
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2013 tentang
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Utara Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Darah
Kabupaten Lampung Utara Nomor 73);
Didalam Peraturan Biupati ini Mengatur tentang :
1. Ketentuan Umum
2. Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum
3. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Serta Pemohon Bantuan Hukum
4. Penyaluran Dana Bantuan Hukum
5. Pengawasan
6. Ketentuan Umum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2014.
13 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari No. 18 Tahun 2014
Etika berbusana merupakan kumpulan norma dalam berbusana yang didasarkan pada konteks budaya atau adat istiadat masyarakat dan sesuai dengan nilainilai religius yang dianut serta dipelihara, dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Kendari yang tertib dan rapi dalam berbusana. Busana yang ketat, terbuka atau fulgar tidak sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Kota Kendari yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya atau adat istiadat dan sesuai dengan nilai religius, juga secara sosial dapat memicu tindak pidana pelecehan seksual. Peraturan daerah yang mengatur tentang etika berbusana di Kota Kendari sampai saat ini belum tersedia.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 6 Tahun 1995; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang etika berbusana dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Maksud pengaturan perda ini adalah untuk memberikan patokan norma berbusana dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Kota Kendari, disamping juga menjelaskan tujuan dan fungsi dari etika berbusana. Kewajiban dan pelaksanaan perda ini ditujukan kepada PNS Kota Kendari dan Masyarakat Kota Kendari. Perda ini juga mengatur mengenai Pengawasan, Sanksi dan Ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2014.
7 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa seiring kebutuhan dalam rangka mendukung upaya pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru perlu dilakukan perubahan besaran
terhadap pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Kota Banjarbaru;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan PemerintahNomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; 5.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008;
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Kota Banjarbaru
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
6 Halaman
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2014
PNBP / Penerimaan Negara Bukan PajakTelekomunikasi, Informatika, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut dengan :
Permenkumham No. 1 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Secara Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Mengubah :
Permenkumham No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.Ku.02.02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan Berbasis Teknologi Informasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Permenkumham No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian Melalui Bank Persepsi dan Pos Persepsi
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 18, BN.2014/No.921, peraturan.go.id :7 Hlm
Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Pembayaran Secara Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2014.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Mekanisme Mutasi Masuk Dan Keluar Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kota Samarinda
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Kelancaran Pelaksanaan Penempatan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Pemerintah Kota Samarinda, Perlu Pengaturan Mekanisme Mutasi Masuk Dan Keluar Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kota Samarinda.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.5 Tahun 2014; PP No.41 Tahun 2007; PP No.9 Tahun 2003; PP No.7 Tahun 1977; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.13 Tahun 2003.
Peraturan Walikota Tentang Mekanisme Mutasi Masuk Dan Keluar Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kota Samarinda.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2014.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2009 Nomor 21);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau No. 18 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau
ABSTRAK:
a. bahwa Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan B a d a n L a y a n a n U m u m D a e r a h p a d a R u m a h S a k it U m u m D a e r a h K ota B a u b a u d a la m r a n g k a m e n i n g k a tk a n u p a y a k e s e h a t a n p e r o r a n g a n d e n g a n p r i o r it a s k u ra tif, r e h a b ilita tif , p ro m o tif d a n p re v e n tif y a n g d i d a s a r k a n p a d a p r i n s ip e fisie n s i, e fe k tifita s d a n p r o d u k tif ita s ;
b. b a h w a d a la m m e n d u k u n g p r i n s ip e fisie n s i, e fe k tifita s d a n p r o d u k t if i ta s p a d a R u m a h S a k it U m u m D a e r a h K ota B a u b a u d ib e r ik a n fle k s ib ilita s d a la m m e n e r a p k a n p r a k t e k b is n is y a n g s e h a t d e n g a n k u a l i t a s d a n k u a n t i t a s y a n g t e r u k u r , p e rlu p e n g a t u r a n p o la t a t a k e lo la B a d a n L a y a n a n U m u m D a e r a h K ota B a u b a u ;
c. b a h w a b e r d a s a r k a n p e r t im b a n g a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a la m h u r u f a d a n h u r u f b, m a k a p e rlu d i t e t a p k a n d e n g a n P e r a t u r a n Walikota.
1. U n d a n g - U n d a n g N om or 13 T a h u n 2 0 0 1 t e n t a n g
P e m b e t u k a n K ota B a u - B a u (L e m b a ra n N eg ara R ep u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2001 N om or 9 3 , T a m b a h a n L e m b a ra n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 4120);
2. U n d a n g - U n d a n g N om or 17 T a h u n 2 0 0 3 t e n t a n g K e u a n g a n N eg ara (L e m b a ra n N e g ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 3 N om or 4 7 , T a m b a h a n L e m b a r a n N eg ara R ep u b lik I n d o n e s ia N om or 4286);
3. U n d a n g - U n d a n g N om or 1 T a h u n 2 0 0 4 t e n t a n g
P e r b e n d a h a r a a n N eg ara (L e m b a ra n N eg ara R ep u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 4 N om or 5, T a m b a h a n L e m b a ra n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 4355);
4. U n d a n g - U n d a n g N om or 15 T a h u n 2 0 0 4 t e n t a n g
P e m e r ik s a a n P e n g e lo la a n d a n T a n g g u n g J a w a b K e u a n g a n N eg ara (L e m b a ra n N e g ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 4 N om or 6 6 , T a m b a h a n L e m b a r a n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 440; 5. U n d a n g - U n d a n g N om or 2 5 T a h u n 2 0 0 4 t e n t a n g S iste m P e r e n c a n a a n P e m b a n g u n a n N a sio n a l (L e m b a ra n N egara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 4 N om or 104, T a m b a h a n L e m b a ra n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 4421);
6. U n d a n g - U n d a n g N om or 32 T a h u n 2 0 0 4 t e n t a n g
P e m e r in t a h a n D a e r a h (L e m b a ra n N eg ara R ep u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 4 N om or 125, T a m b a h a n L e m b a ra n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 4 4 3 7 ), s e b a g a i m a n a te la h d i u b a h b e b e r a p a kali, t e r a k h i r d e n g a n U n d a n g - U n d a n g N om or 12 T a h u n 2 0 0 8 t e n t a n g
P e r u b a h a n A tas U n d a n g - U n d a n g N om or 32 T a h u n 2 0 0 4 t e n t a n g P e m e r in t a h a n D a e r a h (L e m b a ra n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 8 N om or 59, T a m b a h a n L e m b a ra n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 4844);
7. U n d a n g - U n d a n g N om or 33 T a h u n 2 0 0 4 t e n t a n g
P e r im b a n g a n K e u a n g a n a n t a r a P e m e r in ta h P u s a t d a n P e m e r in ta h D a e r a h (L e m b a ra n N e g ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 4 N om or 126, T a m b a h a n L e m b a ra n N egara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 4438);
8. U n d a n g - U n d a n g N om or 36 T a h u n 2 0 0 9 t e n t a n g K e s e h a ta n (L e m b a ra n N e g ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 9 Nom or 104, T a m b a h a n L e m b a ra n N e g ara R e p u b lik In d o n e s ia N om or 5063);
9. U n d a n g - U n d a n g N om or 4 4 T a h u n 2 0 0 9 t e n t a n g R u m a h S a k it (L e m b a ra n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 9 N om or 153, T a m b a h a n L e m b a r a n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 5072);
10. U n d a n g - U n d a n g N om or 5 T a h u n 2 0 1 4 t e n t a n g A p a r a tu r Sipil N eg ara (L e m b a ra n N e g ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 1 4 N om or 6, T a m b a h a n L e m b a ra n N eg ara R ep u b lik I n d o n e s ia N om or 5494);
11. P e r a t u r a n P e m e r in ta h N om or 3 8 T a h u n 2 0 0 7 t e n t a n g P e m b a g ia n U r u s a n P e m e r in t a h a n a n t a r a P e m e r in ta h , P e m e r i n t a h a n D a e r a h P ro p in s i, d a n P e m e r in t a h a n D a e r a h K a b u p a t e n / K o t a (L e m b a ra n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 7 N om or 82, T a m b a h a n L e m b a ra n N egara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 4737);
1 2 .P e r a t u r a n P e m e r in t a h N om or 100 T a h u n 2 0 0 0 t e n t a n g P e n g a n g k a ta n Pegaw ai Negeri Sipil d a la m J a b a t a n S t r u k t u r a l (L e m b a ra n N e g ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 0 N om or 197, T a m b a h a n L a m b a r a n N e g ara R ep u b lik I n d o n e s ia N om or 4018) s e b a g a i m a n a te la h d i u b a h d e n g a n P e r a t u r a n P e m e r in ta h N om or 13 T a h u n 2 0 0 2 (L em b aran N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 2 N om or 33 T a m b a h a n L e m b a ra n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 4194); 1 3 .P e r a t u r a n P e m e r in t a h N om or 23 T a h u n 2 0 0 5 t e n t a n g P e n g e lo la a n K e u a n g a n B a d a n L a y a n a n U m u m (L e m b a ra n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 5 N om or 48, T a m b a h a n L e m b a ra n N e g ara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 4 5 0 2 ), s e b a g a i m a n a te la h d i u b a h d e n g a n P e r a t u r a n P e m e r in ta h N om or 74 T a h u n 2 0 1 2 t e n t a n g P e r u b a h a n P e r a t u r a n P e m e r in ta h N om or 23 T a h u n 2 0 0 5 t e n t a n g P e n g e lo la a n K e u a n g a n B a d a n L a y a n a n U m u m (L em b aran N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 1 2 N om or 171, T a m b a h a n L e m b a ra n N eg ara R e p u b lik In d o n e s ia N om or 5340);
14. P e r a t u r a n P e m e r in ta h N om or 24 T a h u n 2 0 0 5 t e n t a n g S t a n d a r A k u n ta n s i P e m e r in t a h a n (L e m b a ra n N egara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 5 N om or 4 9 , T a m b a h a n L e m b a r a n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 45 0 3 );
15. P e r a t u r a n P e m e r in ta h N om or 58 T a h u n 2 0 0 5 t e n t a n g P e n g e lo la a n K e u a n g a n D a e r a h (L e m b a ra n N e g ara R ep u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 5 N om or 140, T a m b a h a n L e m b a ra n N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 4578);
16. P e r a t u r a n P e m e r in ta h N om or 6 5 T a h u n 2 0 0 5 t e n t a n g P e d o m a n P e n y u s u n a n d a n P e n e r a p a n S t a n d a r P e la y a n a n M inim al (L e m b a ra n N e g ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 5 N om or 150, T a m b a h a n L e m b a ra n N eg ara R ep u b lik In d o n e s ia N om or 4593);
17. P e r a t u r a n P re s id e n N om or 8 T a h u n 2 0 0 6 t e n t a n g L a p o ra n K e u a n g a n d a n K in e ija I n s t a n s i P e m e r in ta h (L em b aran N eg ara R e p u b lik I n d o n e s ia T a h u n 2 0 0 6 N om or 25, T a m b a h a n L e m b a ra n N e g ara R e p u b lik I n d o n e s ia N om or 4614);
18. P e r a t u r a n P re s id e n N om or 7 0 T a h u n 2 0 1 2 t e n t a n g P e r u b a h a n K e d u a A ta s P e r a t u r a n P re s id e n N om or 54 T a h u n 2 0 1 0 t e n t a n g P e n g a d a a n B a r a n g / J a s a P e m e r in ta h ;
19. P e r a t u r a n D a e r a h K ota B a u b a u N om or 3 T a h u n 2011 t e n t a n g P e r u b a h a n a t a s P e r a t u r a n D a e r a h Kota B a u - B a u N om or 3 T a h u n 2 0 0 8 t e n t a n g S u s u n a n O r g a n is a s i d a n T a ta K erja L e m b a g a T e k n is D a e r a h Kota B a u - B a u (L e m b a ra n D a e r a h K ota B a u b a u T a h u n 2011 N om or 3);
20. P e r a t u r a n M en teri D a la m Negeri N om or 61 T a h u n 2 0 0 7 t e n t a n g P e d o m a n T e k n is P e n g e lo la a n K e u a n g a n B a d a n L a y a n a n U m u m D a e r a h ;
21. P e r a t u r a n W a lik o ta B a u b a u N om or 46 T a h u n 2 0 0 8
K e d u d u k a n , T u g a s Pokok, F u n g s i d a n T a ta K erja R u m a h
S a k it U m u m D a e r a h K ota B a u b a u ;
22. K e p u t u s a n W a lik o ta B a u b a u N om or 183 T a h u n 2 0 1 3
t e n t a n g P e m b e n t u k a n Tim P e n ila i P e n e r a p a n Pola
P e n g e lo la a n K e u a n g a n B a d a n L a y a n a n U m u m D a e ra h p a d a R u m a h S a k it U m u m D a e r a h K ota B a u b a u . 2 3. K e p u t u s a n W a lik o ta B a u b a u N om or 81 T a h u n 2 0 1 4 t e n t a n g P e n e ta p a n Pola P e n g e lo la a n K e u a n g a n B a d a n L a y a n a n U m u m D a e r a h p a d a R u m a h S a k it U m u m D a e r a h K ota B a u b a u .
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III POLA TATA KELOLA
BAB IV DEWAN PENGAWAS
BAB V REMUNERASI
BAB VI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
BAB VII
PENDAPATAN DAN BIAYA BLUD-RSUD
BAB VIII
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
BAB IX PELAKSANAAN ANGGARAN
BAB X
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XII
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
42
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2014
Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan-Perizinan, Pelayanan Publik
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD 2014/187
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya menciptakan keindahan kota agar sesuai dengan estetika dan perkembangan kota, serta untuk lebih meningkatkan pembinaan, pengaturan, perencanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggara reklame sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum serta lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara transparan, terbuka dan
adil, maka diperlukan adanya pengaturan tentang Izin Penyelenggaraan Reklame di Kota Cimahi; b bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013.
Terdiri dari 53 pasal, 10 bab yaitu ketentuan umum, perencanaan dan penataan reklame, mekanisme izin penyelenggaraan reklame, penyelenggara reklame, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2014.
mengatur mengenai izin penyelenggaraan reklame
57 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 18 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pakaian Adat Khas Kota Depok
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2014.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
