Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2014

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Didalam Peraturan Biupati ini Mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum 3. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Serta Pemohon Bantuan Hukum 4. Penyaluran Dana Bantuan Hukum 5. Pengawasan 6. Ketentuan Umum

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2014 tentang SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lampung Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Kotabumi

Tanggal Penetapan

06 Agustus 2014

Tanggal Pengundangan

06 Agustus 2014

Tanggal Berlaku

06 Agustus 2014

Sumber

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 404 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 18 TAHUN 2014 SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN KAB. LAMPURA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

bantuan

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum agar dapat berjalan dengan baik dan terkoordinasi, maka dipandang perlu adanya syarat dan tatacara pemberian bantuan bukum kepada penerima bantuan hukum dalam penyelenggaraan bantuan hukum masyarakat miskin Kabupaten Lampung Utara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 ); 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421 ); 11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Darah Kabupaten Lampung Utara Nomor 73);
Didalam Peraturan Biupati ini Mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum 3. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Serta Pemohon Bantuan Hukum 4. Penyaluran Dana Bantuan Hukum 5. Pengawasan 6. Ketentuan Umum

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2014.
13 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2014

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT