Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 44, BD.2011/No.151
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak hiburan , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan;
1. Undang-Undang Nomo. 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Kahupaten Mamuju Utara di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287):
4. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
6. Undang-Undang Nomor 32. Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kalf diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemparan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Leinbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusang Pemerirtahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daeral Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Serdiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
2
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan • Keuangan Daerah 14
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009
Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun
2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaen Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 28);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun
2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaen Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Yabupaten Luwu Timu: Nomor 29);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun
2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaen Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 34);
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : PENDAFTARAN DAN PELOPOR
BAB III : TARIF
BAB IV : TATA CARA PENERBITAN SPTPD; .SKDDKB, SKPDKBT, STPD,
SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN, DAN SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN
BAB V : TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, 9AN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
BAB VI : TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMlNISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
BAB VII : TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
BAB VIII: KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 44 Tahun 2011
perbup - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 44, BD.2011/No.44
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dengan diubahnya organisasi Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
Tahun 2011 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas
maka perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun
2009
Penjabaran Tugas Dan Fungsi
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2011.
59 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2011
Perbup Kab. Sukoharjo No. 60 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo, maka guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas perlu ditindaklanjuti dengan menjabarkan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo;
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang beberapa ketentuan mengenai Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2011.
Peraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 60 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok,
Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo dicabut.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 44 Tahun 2011
PERBUP Kab. Sumedang No. 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Penetapan Besaran Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang
PERBUP Kab. Sumedang No. 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Penetapan Besaran Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang
Mengubah
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penetapan Besaran Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan Besaran Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 115 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penetapan Besaran Tarif pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 115 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penetapan Besaran Tarif pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang; b. bahwa sehubungan biaya penyelenggaraan rumah sakit mengalami kenaikan, untuk itu dalam upaya meningkatkan kualitas dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan RSUD maka penetapan besaran tarif pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang perlu disesuaikan dengan mencabut Peraturan Bupati Sumedang Nomor 115 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penetapan Besaran Tarif pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 3 Tahun 2010; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2009, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2009.
Terdiri dari 21 pasal, 7 bab yaitu ketentuan umum, subjek, objek, kelompok, dan jenis pelayanan yang dikenakan tarif, komponen dan besaran tarif pelayanan, tata cara pembayaran, penagihan, dan pengembalian kelebihan biaya pelayanan, tata cara pengurangan dan pembebasan biaya pelayanan, pedoman pengelolaan hasil penerimaan biaya pelayanan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2011.
mengatur mengenai penetapan besaran tarif pelayanan pada rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang
54 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 44 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas dan
efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu
menetapkan petunjuk pelaksanaannya;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2010;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pembentukan, Susunan; dan Tugas Satgas SPIP;Tahapan Penyelenggaraan SPIP; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2011.
Jumlah Halaman: 10 hlm; Lampiran: 2 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 44 Tahun 2011
PERBUP Kab. Bandung Barat No. 59 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Diubah dengan
PERBUP Kab. Bandung Barat No. 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Gunungkidul No. 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa kebijakan mengenai perparkiran di wilayah Kabupaten Gunungkidul
telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a
perlu diatur mengenai petunjuk pelaksanaannya;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 bagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2011;
Materi Pokok: Jenis dan Kawasan PArkir; Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Tempat Parkir
Oleh Pihak Ketiga; Tata Cara Dan Persyaratan Pengajuan Ijin Penyelenggaraan
Parkir Tidak Tetap; Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Atas Kehilangan
Atau Kerusakan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2011.
Jumlah Halaman: 7 HLM, Lampiran: 1 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 44 Tahun 2011
PERBUP Kab. Bantul No. 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertumbuhan ekomomi desa yang berkesinambungan dalam upaya peningkatan kemandirian dan kesejahtreraan masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan program bantuan pemberdayaan masyarakat; b. Bahwa untuk mancapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan program bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Desa di Kabupaten Bantul, dipandang perlu untuk memberikan pedoman
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 sa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2010; Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2010;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Mekanisme Program; Ketentuan Penggunaan Dana dan Pengelolaan Program; Pertanggungjawaban; Pendampingan, Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2011.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Desa di Kabupaten Bantul Tahun 2010
Jumlah Halaman: 11 hlm; Lampiran: 2 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 44 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Dari Provinsi Jawa Tengah Dan Dana Pendampingan Bidang Pendidikan Dari Pemerintah Daerah Untuk SD/MI, SDLB/SLB Dan SMP/SMPLB/MTS Negeri Dan Swasta Di Kabupaten Semarang Tahun 2011
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Semarang, melalui DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, akan diberikan dana bantuan Keuangan Bidang Pendidikan kepada SD/MI, SDLB/SLB dan SMP/SMPLB/MTs Negeri dan Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 yang memenuhi syarat;
bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan dimaksud tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diterbitkan pedoman pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Noi:nor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 151 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 157 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang. Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010; Peraturah Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Dari Provinsi Jawa Tengah Dan Dana Pendampingan Bidang Pendidikan Dari Pemerintah Daerah Untuk SD/MI, SDLB/SLB Dan SMP/SMPLB/MTS Negeri Dan Swasta Di Kabupaten Semarang Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2011.
6 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bekasi Nomor 44 Tahun 2011
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mengubah
Perbup Kab. Bekasi No. 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah Di Kabupaten Bekasi
Perbup Kab. Bekasi No. 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah Di Kabupaten Bekasi
Perbup Kab. Bekasi No. 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan, non perizinan Dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah Di Kabupaten Bekasi
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
