Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 44 Tahun 2011

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PENDAFTARAN DAN PELOPOR BAB III : TARIF BAB IV : TATA CARA PENERBITAN SPTPD; .SKDDKB, SKPDKBT, STPD, SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN, DAN SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN BAB V : TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, 9AN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BAB VI : TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMlNISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BAB VII : TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAB VIII: KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Luwu Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Malili

Tanggal Penetapan

31 Desember 2011

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2011

Tanggal Berlaku

31 Desember 2011

Sumber

BD.2011/No.151

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 482 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup no 44 2011 ttg Juknis Perda Pajak Hotel Restoran Hiburan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2011/No.151
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak hiburan , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan; 1. Undang-Undang Nomo. 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kahupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4270); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287): 4. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32. Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kalf diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemparan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Leinbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusang Pemerirtahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daeral Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Serdiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya; 2 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan • Keuangan Daerah 14 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaen Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 28); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaen Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Yabupaten Luwu Timu: Nomor 29); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaen Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 34); BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PENDAFTARAN DAN PELOPOR BAB III : TARIF BAB IV : TATA CARA PENERBITAN SPTPD; .SKDDKB, SKPDKBT, STPD, SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN, DAN SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN BAB V : TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, 9AN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BAB VI : TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMlNISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BAB VII : TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAB VIII: KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011. 14

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 44 Tahun 2011

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT