Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026
ABSTRAK:
bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemilihan Umum Kepala
Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun
2024; bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah
Otonom Baru (DOB), Daerah dengan Bupati yang masa
jabatannya berakhir Tahun 2023 agar menyusun dokumen
perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-
2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten yang ditetapkan oleh
Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026.
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 ; Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022; Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022; Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
050-5889 Tahun 2021; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17
Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9
Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2
Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3
Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6
Tahun 2020; Peraturan Daerah Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun
2022.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 dengan sistematika: ketentuan umum; sistematika RPD; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2023.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasangkayu Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2022.
UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 61 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Pasangkayu No. 7 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Pasangkayu No. 4 Tahun 2022;
Perbup ini mengatur penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendaapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2023.
6
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Serat Stapel Rayon Viskosa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Serat Stapel Rayon Viskosa.
Dasar hukum Permenperin ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 2003; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 3 Tahun 2014; PP Nomor 31 Tahun 2006; PP Nomor 29 Tahun 2018; PP Nomor 28 Tahun 2021; Perpres Nomor 8 Tahun 2012; Perpres Nomor 107 Tahun 2020; Permenaker Nomor 21 Tahun 2014; dan Permenperin Nomor 8 Tahun 2023.
Permenperin ini mengatur tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Industri Serat Stapel Rayon Viskosa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. KKNI Bidang Industri Serat Stapel Rayon Viskosa menjadi pedoman dalam: a. pengembangan program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi; b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi; c. pengembangan sumber daya manusia yang meliputi rekrutmen, seleksi, dan sistem karier; dan d. pengakuan kompetensi kerja dan penyetaraan Kualifikasi.
CATATAN:
Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2023.
Lampiran file: 22 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pembelanjaan Aparatur
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan
ekonomi, perlu memberikan Tunjangan Hari Raya dan
Gaji Ketiga Belas sebagai wujud penghargaan atas
pengabdian kepada bangsa dan negara kepada
Aparatur Negara; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima
Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu
mengatur teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan
Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan
Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kebumen Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga Belas
Bab III Tata Cara Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2023.
Petunjuk Teknis - Dana Alokasi Khusus - Fisik - Tahun Anggaran 2023
2023
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 15, LN.2023/No.29, jdih.setneg.go.id: 7 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 28 Tahun 2022.
Perpres ini mengatur mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Tahun Anggaran 2023. DAK Fisik terdiri atas tematik/bidang/subbidang yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Pelaksanaan DAK Fisik mengutamakan penggunaan: tenaga kerja lokal; produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi; dan/atau produk dalam negeri.
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2023.
Lampiran file: 8 berkas.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penelusuran Kader Potensial, Promosi dan Mutasi Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pembinaan karier dan
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banjarnegara serta memberikan
kesempatan yang sama dalam menduduki Jabatan
Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara; bahwa dalam rangka penyiapan kader potensial
untuk pengisian jabatan Administrator dan jabatan
pengawas, perlu dilakukan melalui penelusuran
Kader Potensial; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
promosi dan mutasi aparatur sipil negara, perlu
diatur dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Penelusuran Kader Potensial, Promosi dan Mutasi
Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Sasaran dan Pelaksanaan
Bab III Persyaratan Penelusuran Kader Potensial
Bab IV Tahapan Seleksi Penelusuran Kader Potensial
Bab V Promosi dan Mutasi dalam Jabatan Administrasi
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2023.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 15 Tahun 2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 50 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN DAN PEMBERHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 50 TAHUN 2022TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTOGAN DAN PEMBERHENTIAN TAMBAHAN PENGASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan
tertib administrasi terhadap pemberian cuti berdasarkan
Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 50 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan dan
Pemberhentian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tanggamus, di pandang perlu dilakukan perubahan
Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945, UU No. 2 Tahun 1997, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 94 Tahun 2021, Permendagri No. 80 Tahun 2015,
PeraturanBKN No.24 Tahun 2017,
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tata
Cara Pemberian, Pemotongan Dan Pemberhentian
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2023.
Halaman8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan tertib, efi sien si,
dan efektivitas administrasi penyelenggaraan
pemerintahan diperlukan pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kolaka Utara;
b. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor
13 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kolaka Utara sudah tidak sesuai dengan
perkembangan organisasi, peraturan
perundang- undangan, dan perkembangan
teknologi komunikasi dan informasi, sehingga
perlu diganti ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kolaka Utara
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Repu blik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagai.mana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6841);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang
Provin si Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6778);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5286) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
ten tang Si stem Pemerintahan Ber basis
Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Serita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);
8. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umurn
Tata Naskah Dinas (Serita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83
Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip Di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Serita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lem baran
Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016
Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020
Nomor 7);
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DlNAS,
BAB III PEMBUATAN NASKAH DINAS,
BAB IV PENGAMANAN NASKAH DINAS,
BAB V PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS,
BAB VI PENGENDALIAN NASKAH DINAS,
BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN,
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2023.
20 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, BD Tahun 2023 Nomor 292
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang Provinsi Banten
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (l) Peraturan Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu dirumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Serang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang Provinsi Banten
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 36 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020
Didalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang Bab III Perencanaan dan Penganggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang Bab IV Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bab VI Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Bab VII Kerjasama Dengan Pihak Lain Bab VIII Pengadaan Barang/Jasa Bab IX Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Bab X Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2023.
46 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2023
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 15, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat
(2) Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Lampung Tahun 2024 memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah,serta rencana kerja dan pendanaan untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan
mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun
2019-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan
program strategis nasional yang merupakan satu
kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan memuat aral.an kepada Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam
melaksanakan tugas dan fungsi rialam rangka
pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi
Iampung serta menjadi dasar pen,'usunan Kebijakan
Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) sebagai landasan pen1rusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(R-APBD) Tahun20241'
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas,
perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkannya
dengan Peraturan Gubernur Lampung;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 14 Tahun 1964, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, UU No 1 Tahun 2022, PP No 26 Tahun 2008, PP No 8 Tahun 2008, PP No 19 Tahun 2022, Perpres No 18 Tahun 2020, Permendagri No 86 Tahun 2017, Permendagri No 80 Tahun 2015, Permendagri No 70 Tahun 2019, Permendagri No 90 Tahun 2019, Permendagri No 59 Tahun 2021, Permendagri No 81 Tahun 2022, PermenPPN/KaBappenas No 4 Tahun 2022, kemendagri No 050-5889 Tahun 2021, Perda Provinsi Lampung No 6 Tahun 2007, Perda Provinsi Lampung No 13 Tahun 2019, Perda Provinsi Lampung No 4 Tahun 2019
Peraturan Gubernur Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023.
Halaman : 10
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
