Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pencapaian target dan mendukung
kebijakan prioritas tahunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah tahun 2018-2023, perlu sinkronisasi
perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan
pembangunan daerah;
b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap perencanaan kegiatan
pemberian bantuan keuangan kepada desa maka Peraturan
Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
Kepada Desa sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan
Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Temanggung Kepada Desa;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun
2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan
Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Temanggung Kepada Desa yang meliputi: Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Ketentuan dan Prioritas Penggunaan; Perencnaan; Penganggaran; Fasilitasi Pelaksnaan; Pencairan dan Penyaluran; Penatausahaan Keuangan; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Khusus, Lain lalin dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
49 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2014
PETUNJUK PELAKSANAAN - EVALUASI - AKUNTABILITAS KINERJA - INSTANSI PEMERINTAH - SKPD - PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR - PERUBAHAN
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2014/NO.2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Permen PAN dan RB No. 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu melakukan Perubahan atas Perbup Tanjung Jabung Timur 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Perbup Tanjung Jabung Timur
UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.6 Tahun 2008; PP No.60 Tahun 2008; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.25 Tahun 2012; Permern Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 Tahun 2012; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refornasi Birokrasi No.20 Tahun 2013; Perda No.1 Tahun 2008; Perda No.2 Tahun 2008; Perda No.3 Tahun 2008; Perda No.4 Tahun 2008; Perbup No.22 Tahun 2013
Perbup Ini mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat
ABSTRAK:
untuk pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang lebih efektif, efisien dan akuntabel sebagaimana yang direncanakan dalam Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah, diperlukan suatu Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan bagi Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Barat
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005- 2025 (Periode Efektif 2016-2025)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016- 2021
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
8. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat
Pedoman penyusunan laporan pelaksanaan kegiantan perangkat daerah kabupaten pesisir barat untuk memberikan acuan kepada perangkat daerah dalam menyusun laporan pelaksanaan kegiatan prioritas sehingga tercapai hasil yang efektif dan efisien
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Dewan Perwakilan Daerah NO. 2, BN 2023 (373): 9 hlm, jdih.dpd.go.id
Peraturan Dewan Perwakilan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah
ABSTRAK:
Untuk memperkuat tata kelola regulasi yang baik dalam pembentukan peraturan Dewan Perwakilan Daerah dan untuk menjalankan tugas dan kewenangan kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah, perlu menertibkan pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dewan Perwakilan Daerah.
Dasar hukum Peraturan DPD ini adalah UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 17 Tahun 2014; dan Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2022.
Peraturan DPD ini mengatur tentang tata cara pembentukan Peraturan DPD dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan DPD merupakan jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibentuk melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Perencanaan penyusunan Peraturan DPD dilakukan dalam Program Penyusunan Peraturan DPD.
CATATAN:
Peraturan Dewan Perwakilan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2023.
PETUNJUK – TEKNIS – PELAKSANAAN – PROGRAM – JAMINAN – PEMELIHARAAN – KESEHATAN – BAGI – MASYARAKAT – DI – KABUPATEN – BATU - BARA – TAHUN - 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat di Kabupaten Batu Bara Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu serta belum memiliki jaminan kesehatan di Kabupaten Batu Bara;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021, dan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN (Program Jaminan Kesehatan Daerah, Program Jaminan Kesehatan Non Register, Manfaat, Tata Laksana dan Jenis Pelayanan Kesehatan, Pengelolaan Dana dan Mekanisme Klaim, Bantuan Pembayaran Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan), PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI, PEMBIAYAAN, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 19 Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
18 HLM
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2006/No.33 Seri E Nomor 7
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, juncties Undang-undang Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan dan Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi Sebagai Daerah Otonom, serta dalam
rangka menjamin keadilan, kepastian hukum,
peningkatan profesionalisme, akuntabilitas
dan transparasi dalam pembentukan produk
hukum di Daerah, maka perlu diterbitkan
Peraturan Daerah tentang Tata Cara
Pembentukan Peraturan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan Perda, tahapan persiapan, tahap perencanaan, tahap pembahasan, tahap penetapan, tahap pengundangan dan penyebarluasan, teknik penyusunan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2006.
26 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT PENGOLAH DAN UNIT KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANGKA
ABSTRAK:
bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu dibentuk Unit Pengolah dan Unit Kearsipan di Lingkungan Kabupaten Bangka. Dalam pembentukan susunan organisasi, fungsi dan tugas Unit Pengolah dan Unit Kearsipan, perlu disusun pedoman sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Bangka, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016, Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2020.
PERBUP ini mengatur mengenai Pedoman Pembentukan Unit Pengolah Dan Unit Kearsipan di Lingkungan Kabupaten Bangka yang meliputi ruang lingkup, kedudukan dan struktur organisasi, fungsi, tugas dan tanggungjawab, hubungan kerja, dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
10
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat