Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2017/No. 39 Seri E Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat
Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, telah
diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 28
tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat
Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di
Kabupaten Purworejo;
b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan
dengan adanya penataan organisasi perangk:at
daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purworejo serta belum diatumya kelembagaan
pelayanan teknologi tepat guna di tingkat
kecamatan dan di desa/kelurahan, maka untuk
mendukung efisiensi dan efektivitas dalam
pelaksanannya, perlu menetapkan kembali
Peraturan Bupati ten tang Pemberdayaan
Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat
Guna di Kabupaten Purworejo;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan
Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Purworejo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui
Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
Materi Pokok Perbup ini adalah: Tujuan pemberdayaan masyarakat melalui pengclolaan TI'G adalah:
a. meningkatkan kemandirian dan daya saing mutu/kualitas produk
daerah melalui pemanfaatan/ penggunaan TIG;
b. menumbuh kembangkan kemampuan dan/atau inovasi masyarakat
dalam pengembangan dan/ atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi dalam pembangunan daerah:
c. menciptakan kesempatan kerja baru;dan
d. menjalankan dan meningkatkan kerja sama dalam pengembangan
dan/atau pemanfaatan TTG.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 28 tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat
Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Purworejo
(Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 28 Seri E
Nomor 25}, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai
ABSTRAK:
Guna mendorong percepatan program penyelenggaraan konversi sepeda motor dengan penggerak motor bakar menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai maka perlu mengganti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2020 tenting Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dalam penyelenggaraan konversi sepeda motor listrik berbasis baterai.
Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; PERPRES No. 55 Tahun 2019; PERPRES No. 23 Tahun 2022; PERMENHUB No. 17 Tahun 2022.
Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penyelenggaran konversi dimana setiap sepeda motor dengan penggerak Motor Bakar yang telah dilakukan registrasi dan identifikasi dapat dilakukan Konversi menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai yang dibuktikan dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2023.
Lampiran file: 34 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI KABUPATEN MESUJI
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas, nilai tambah dan mutu hasil produksi kegiatan masyarakat perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna
b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 35 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Guna
1. UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Peneliatian, Pengembangan dan Penerapatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. UU Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
3. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. PP Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Mengatur ketentuan Umum, Tujuan Sasaran dan Pendekatan, Lingkup Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi, Lembaga Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan, Sumber Pendanaan dan Pelaporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2019.
12
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 39 Tahun 2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pemberian Nama Rupabumi Unsur Buatan
ABSTRAK:
Nama rupabumi unsur buatan merupakan identitas lokal yang dapat mencerminkan kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta karena dibaca, dilafalkan, ditulis dan diingat oleh masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2011, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013.
Pedoman pemberian nama rupabumi unsur buatan dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi nama rupabumi unsur buatan, melestarikan Tata Nilai Budaya Yogyakarta, memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi nama rupabumi unsur buatan, dan mendukung pelaksanaan pembakuan nama rupabumi unsur buatan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2015.
8 HLM; Penjelasan : 7 Halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 39, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 72013
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation Management
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi saat ini, Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi Citizen Relation Management, perlu disempurnakan
Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 ; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation Management, diubah sebagai berikut : Pasal 1; Ketentuan ayat (3) Pasal 8; Pasal 9; Pasal 11; Lampiran I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2019.
Mengubah Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation Management
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Domain dan Sub Domain Perangkat Daerah Serta Domain Desa Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintahan dan penyelenggaraan e-government yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu melakukan pengelolaan Domain dan Sub Domain Perangkat Daerah serta Domain Desa di lingkungan Kabupaten Banyumas;
b. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pengelolaan Domain dan Sub Domain Perangkat Daerah serta Domain Desa di Kabupaten Banyumas perlu adanya suatu Pedoman atau acuan yang jelas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Domain dan Sub Domain Perangkat Daerah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, nama domain dan subdomain perangkat daerah serta domain desa, pengelolaan domain dan sub domain, server domian dan sub domain, pembiayaan, ketentuan peralihan dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2019.
Peraturan Menteri Agama NO. 40, BN.2018/NO.1805,PERATURAN.GO.ID: 19 HLM
Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Perauran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2018
PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, Berita Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan e-government yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran, dipandang perlu mengatur pemanfaatan teknologi informasi an komunikasi dalam pelaksanaannya.
UU No 8 (Drt) Tahun 1956; UU No 11 Tahun 2006; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014; PP No 5 Tahun 1983; PP No 61 Tahun 2010; PP No 82 Tahun 2012; Qanun Kota Banda Aceh No 11 Tahun 2016
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud dan Tujuan; BAB III Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi; BAB IV Domain, Situs, Surat Elektronik; BAB V Kerjasama, Pemeliharaan dan Pelaporan; BAB VI Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; BAB VII Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha; BAB VIII Pembinaan dan Pengawasan; BAB IX Pembiayaan; BAB X Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2018.
23
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
