Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Semen dan Aspal
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, pelaksanaan pengelolaan bantuan yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus
dilaksanakan secara selektif, efisien, tertib, transparan dan
bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundangundangan
yang berlaku; bahwa dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi
program pemberian bantuan semen dan aspal perlu diatur tata
cara pemberian dan pertanggungjawabannya; bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban
Bantuan Semen dan Aspal.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, syarat, tata cara pemberian dan pertanggungjawaban Bantuan semen dan aspal diberikan kepada pemerintah desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2009.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 53 Tahun 2009
BANTUAN PENDIDIKAN DARI PEMERINTAH - PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2009/No.49 Seri E Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Kabupaten Purworejo Tahun 2009
ABSTRAK:
bahwa pada Tahun Anggaran 2009, Pemerintah Kabupaten
Purworejo menerima Bantuan Pendidikan dari Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan mutu sarana dan
prasarana pendidikan sekolah swasta yang meliputi Taman
Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar
Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah
Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah
Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK); bahwa agar bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dapat tepat sasaran, transparan, akuntabel dan
tertib administrasi, perlu dibentuk pedoman dalam
penatausahaan dan pertanggungjawaban atas bantuan
tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
Bantuan Pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
untuk Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD),
Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah
Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama L.uar Biasa
(SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Kabupaten Purworejo
Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2009;
Peratran Bupati ini mengatur tentang sasaran dan tujuan pemberian bantuan pendidikan, penganggaran, penatausahaan bantuan pendidikan, kriteria penerima, mekanisme, verifikasi, pencairan, penyerahan dan penggunaan bantuan pendidikan, pertanggungjawaban dan pelaporan, pengawasan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2009.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 52 Tahun 2009
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturPajak dan Retribusi DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDesa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif kepada Kecamatan dan Desa Kelurahan yang Berprestasi dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempercepat pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pati, perlu diberikan penghargaan kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berprestasi dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan; bahwa Peraturan Bupati Pati Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pemberian lnsentif Kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan Ynag Berprestasi Dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan perkotaan Sebelum Jatuh Tempo, perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian lnsentif kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan Yang Berprestasi Dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 T ahun 2006; Keputusan Menteri Dal am Negeri Nomor 50 T ahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008
Dengan PERBUP ini, maka diberikan insentif kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berprestasi dalam pelunasaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2009.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 52 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Bencana Alam Di Kabupaten Temanggung Tahun 2009
ABSTRAK:
bahwa untuk menanggulangi bencana alam khususnya
bencana kekeringan yang mengakibatkan masyarakat
kesulitan memenuhi air bersih untuk keperluan sehari-hari di
beberapa wilayah kecamatan Kabupaten Temanggung, maka
perlu penanganan secepatnya; bahwa keadaan darurat yang timbul akibat bencana alam,
bencana sosial, dan bencana lainnya, pembiayaannya dapat
dibebankan pada anggaran Belanja Tidak Terduga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Temanggung tentang Penggunaan Belanja Tidak
Terduga untuk Penanganan Bencana Alam khususnya
Musibah Bencana Kekeringan di Kabupaten Temanggung
Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan bencana alam khususnya musibah bencana kekeringan di Kabupaten Temanggung Tahun 2009.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2009.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 51 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan terhadap terjadinya bencana alam di Kabupaten Pati, yang merupakan daerah rawan bencana maka dipandang perlu membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penanggulangan bencana di Kabupaten Pati;bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2830/sj tanggal 31 Juli 2009, disebutkan bahwa pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka Pemerintah Daerah untuk sementara dapat menetapkan pembentukannya dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati.
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 24 Tahun 2007; UU Nomor 11 Tahun 2009; PP Nomor 6 Tahun 1988; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 21 Tahun 2007; PP Nomor 22 Tahun 2007; PERPRES Nomor 8 Tahun 2008; PERPRES Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPBD Kabupaten Pati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2009.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 51 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Keadaan Darurat Akibat Bencana Alam Khususnya Bencana Kekeringan
Di Kabupaten Temanggung Tahun 2009
ABSTRAK:
bahwa adanya permohonan dari beberapa camat di
Kabupaten Temanggung untuk bantuan air bersih akibat
kemarau panjang di tahun 2009, maka perlu penanganan
secepatnya; bahwa untuk menanggulangi bencana alam khususnya
bencana kekeringan yang mengakibatkan masyarakat
kesulitan memenuhi air bersih untuk keperluan sehari-hari di
beberapa wilayah kecamatan Kabupaten Temanggung, maka
perlu melakukan draping air bersih; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Temanggung tentang Penetapan Keadaan Darurat
Akibat Bencana Alam khususnya Musibah Bencana
Kekeringan di Kabupaten Temanggung Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Keadaan darurat akibat bencana alam khususnya musibah bencana kekeringan di Kabupaten Temanggung Tahun 2009 berupa kekurangan air bersih.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2009.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 50 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang kegiatan pendidkan politik dan
operasional Sekretariat Partai Politik perlu memberikan bantuan
keuangan kepada Partai Politik; bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai politik Kabupaten
Magelang Tahun Anggaran 2009.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Bupati Magelang Nomor 42 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2009. Penggunaan bantuan keuangan dimaksud diserahkan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima bantuan.
Guna kelancaran pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan dimaksud, menugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk melaksanakan pencairan bantuan. Penerima bantuan dimaksud wajib melengkapi persyaratan administrasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan penggunaan bantuan paling lambat 4 (empat) bulan setelah diterimanya bantuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2009.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 47 Tahun 2009
Kepegawaian, Aparatur NegaraBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Rembang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pemberian Subsidi Bantuan Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Mengajukan Kredit Perumahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD Tahun 2009/No.47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Rembang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pemberian Subsidi Bantuan Kepada Pegawai Negeri Sipil yang Mengajukan Kredit Perumahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Kepala Sadan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor 115/R/XVIII.SMG/09/2009 tanggal 7 September 2009 Perihal Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2008 dan berdasarkan Laporan Azas Kepatuhan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2008 Nomor:
475/R/LHP/XVIII.SMG./07/2009 bahwa biaya bantuan sosial tahun anggaran 2008 yang digunakan subsidi bantuan kredit perumahan terdapat pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukkannya; bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pemberian Subsidi Bantuan Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Mengajukan Kredit Perumahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam perkembangannya sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Rembang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pemberian Subsidi Bantuan Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Mengajukan Kredit Perumahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemberian Subsidi Bantuan Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Mengajukan Kredit Perumahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2009.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 17 Tahun 2008 dicabut.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 46 Tahun 2009
Kepegawaian, Aparatur NegaraBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Rembang No. 12 Tahun 2007 tentang Pemberian Tali Asih Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Memasuki Batas Usia Pensiun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMASUKI BATAS USIA PENSIUN - PEMBERIAN TALI ASIH
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2009/No. 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang
Pemberian Tali Asih Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Memasuki Batas
Usia Pensiun Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Kepala Sadan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor
115/R/XVIII.SMG/09/2009 tanggal 7 September 2009 Perihal Hasil
Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Rembang Tahun
Anggaran 2008 dan berdasarkan Laporan Azas Kepatuhan
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2008 Nomor: 475/R/LHP/XVIII.SMG./07/2009 bahwa
biaya bantuan sosial tahun anggaran 2008 yang digunakan taliasih
terdapat pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai dengan
peruntukkannya; bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Pemberian Taliasih Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Memasuki
Batas Usia Pensiun Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
dalam perkembangannya sudah tidak sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pencabutan Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2007
tentang Pemberian Taliasih Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang
Memasuki Batas Usia Pensiun Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Rem bang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2007.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2009.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2007 dicabut.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 45 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Logistik Tanggap Darurat kepada Korban Bencana di Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Bupati Pati Nemer 9 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana maka perlu menetapkan besarnya bantuan yang diberikan; bahwa untuk meringankan penderitaan masyarakat dan mempercepat normalisasi situasi yang terganggu akibat bencana alam yang mengakibatkan korban massal, perlu mendapat bantuan logistik dari Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Logistik Tanggap Darurat Kepada Korban Bencana di Kabupaten Pati
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 24 Tahun 2007; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2007; PERDA Kab. PAti Nomor 23 Tahun 2007; PERBUP Pati Nomor 9 Tahun 2009
PERBUP ini mengatur mengenai pemberian bantuan logistik tanggap darurat kepada korban bencana di Kabupaten Pati diperuntukkan untuk korban bencana alam banjir; angin topan; gunung meletus; tsunami; kekeringan; tanah longsor; dan dapur umum tanggap darurat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2009.
6 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
