Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Kubu Raya Periode Tahun 2011-2014
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Kubu Raya Periode Tahun 2011-2014, Pasal 3 ayat (2) menyatakan seluruh Bupati wajib melaksanakan RANHAM sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta memperhatikan kondisi dan permasalahan di daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.39 Tahun 1999, UU No.26 Tahun 2000, UU No.32 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, UU No.12 Tahun 2011, Perpres No.23 Tahun 2011, Perda Kubu Raya No.2 Tahun 2008, Perda Kubu Raya No.14 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN KUBU RAYA PERIODE TAHUN 2011-2014 dalam 10 pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 46 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana
Nomor 15 Tahun 2011 tentang tentang Pembentukan Organisasi dan
Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, maka perlu
menetapkan rincian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah
Kabupaten Jembrana;
b. bahwa rincian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud huruf a,
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15. Tahun 2011;
rencana kerja pemerintah daerah kabupaten bone bolango tahun 2012
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2011/No.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2012
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyususnan, Pengendalaian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 .
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; PP No.58 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2008; PP No.38 Tahun 2007; Permendagri No.54 Tahun 2010; Perda Prov Gorontalo No.4 Tahun 2007; Pergub No.18 Tahun 2011; Perda Kab Bone Bolango No.16 Tahun 2011.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2012.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2011.
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 46 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD Tahun 2011/No.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural, dan Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal, maka agar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu ditetapkan Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural, dan Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural, dan Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; UUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, susunan organisasi, penjabaran tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas, unit pelaksana teknis badan (UPTB), kelompok jabatan fungsional, tata kerja, pembiayaan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2011.
18 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan No. 46 Tahun 2011
perbup - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANYUMAS
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 46, BD.2011/No.46
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 1 7 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Togas dan
Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Banyumas
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2011
Penjabaran Tugas Dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2011.
12 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Barat Nomor 46 Tahun 2011
PERBUP Kab. Bandung Barat No. 28 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Mengubah
PERBUP Kab. Bandung Barat No. 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
PERUBAHAN - ATAS - PERATURAN - BUPATI - BANDUNG - BARAT - NOMOR - 2 - TAHUN - 2009 - TENTANG - PEMBENTUKAN - DAN - SUSUNAN - ORGANISASI - UNIT - PELAKSANA - TEKNIS - PADA - DINAS - DAERAH - DAN - LEMBAGA - TEKNIS - DAERAH - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - BANDUNG - BARAT
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 46, BD 2011/No.46
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemeritah Kabupaten Bandung Barat
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011, perlu ditindaklanjuti dengan penataan unit pelaksana teknis yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Saguling, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 rumah sakit pemerintah daerah dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis, sebagaimana dimaksud perlu membentuk Peraturan Bupati.
UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 56 Tahun 2010; Perda Kab. Bandung Barat No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. Bandung Barat No. 7 Tahun 2008; Perda Kab. Bandung Barat No. 9 Tahun 2008; Perda Kab. Bandung Barat No. 10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bandung Barat No. 4 Tahun 2011; Perda Kab. Bandung Barat No. 20 Tahun 2011
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, antara lain: Pasal I, Pasal 2, Pasal 10A, Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2011.
Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2009 diubah.
7 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2011
Perbup Kab. Sukoharjo No. 47 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pergeseran antar rincian
obyek dalam obyek belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, dan anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran tersebut harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang
penjabaran perubahan APBD;
bahwa dalam rangka pelaksanaan pencairan dana Belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Grogol, Kecamatan Polokarto, dan
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu merubah Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
bahwa sehubungan hal tersebut di atas perlu merubah Lampiran II Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan bebeberapa ketentuan mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. Ketentuan dalam Lampiran II diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2011.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 diubah.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 46 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Honor Bulan Ketigabelas Kepada Pegawai Tidak Tetap Dan Guru Tidak Tetap Yang Diberikan Honor Melalui APBN Daerah TA 2011
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bagi
Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap yang
diberikan honor melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, perlu diberikan honor bulan ketiga
belas;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5
Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12
Tahun 2010; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2010; Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 109 Tahun 2004
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman No. 40 Tahun 2009 tentang Uraian, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Keria $ekretariat Daerah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2009;
Materi Pokok: Mengubah Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2009 tentang Uraian, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2011.
Mengubah Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2009 tentang Uraian, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Jumlah Halaman: 6 HLM; Lampiran: 1 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
