Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 9.707 peraturan dalam 0,038 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2020

Tata Cara Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019

Kesehatan COVID-19 / Corona

Download :
PERBUP 25 TAHUN 2020.PDF

Abstrak

CORONA-VIRUS-DISEASE-2019

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD. 2020/No.25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019

ABSTRAK:

Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu mengatur penggunaan Belanja Tidak Terduga dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 16 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (Lima) bab dan 8 (delapan) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; BTT Untuk Penanganan Covid-19; Tata Cara Penyaluran, Pengunaan dan Penatausahaan; Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2020.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2016

Peninjauan atas Tarif Pelayanan Anti HAV pada Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi

Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
2016pb3201025.pdf

Abstrak

peninjauan - atas - tarif - pelayanan - anti - hav - pada - kelas - iii- rumah - sakit - umum - daerah - ciawi

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Kab.Bogor Tahun 2016 No. 25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peninjauan atas Tarif Pelayanan Anti HAV pada Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi

ABSTRAK:

Bahwa tarif pelayanan kesehatan untuk pelayanan anti HAV ada Rumah Sakit Daerah Ciawo dengan adanya kenaikan harga terhadap berapa habis pakai dalam pelayanan anti HAV pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi maka perlu membentuk Perbup tentang Peninjauan Atas Tarif Pelayanan Anti HAV pada kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU NO. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permen Keuangan No. 08/PMK.02/2006; Permen Keuangan No. 76/PMK.05/2008; Permen Kes No. 56 Tahun 2014; Perda kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 1 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Pelayanan Anti HAV, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2016.
4 Hlm.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2021

Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik

Kesehatan Perlindungan Konsumen

Download :
Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 25 Tahun 2021

Eliminasi Malaria Di Kabupaten Minahasa Utara

Kesehatan Kebijakan Pemerintah

Download :
Perbup No. 25 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Kesehatan - Kebijakan Pemerintah

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021 No. 25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Eliminasi Malaria Di Kabupaten Minahasa Utara

ABSTRAK:

a. bahwa kejadian penyakit Malaria yang menjadi ancaman di daerah ini sesegera mungkin diantisipasi dan ditanggulangi secara terpadu dalam bentuk usaha-usaha yang terintegrasi dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat; b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria, serta untuk mencapai target Eliminasi perlu upaya percepatan yang terstruktur dan berkesinambungan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Eliminasi Malaria di Kabupaten Minahasa Utara.
UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 33 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 40 Tahun 1991; PERMENKES No. 5 Tahun 2013; KEPMENKES No. 203/Menkes/SK/IV/2009.
Eliminasi Malaria Di Kabupaten Minahasa Utara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2021.
12 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 25 Tahun 2014

KOMISI KABUPATEN PENGENDALIAN ZOONOSIS TAHUN 2014-2018

Kesehatan

Download :
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014.pdf

Abstrak

KOMISI KABUPATEN PENGENDALIAN ZOONOSIS TAHUN 2014-2018

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2014

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KOMISI KABUPATEN PENGENDALIAN ZOONOSIS TAHUN 2014-2018

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, lkan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482); 4. Undang-Undang Nomor 32 . Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang• Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); " 7. Undang-Undang Nomor 3q Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemeberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang U saha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuf,, 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repu1i)lc Indonesia Nomor 3102); 10. Per�arr': f>emerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat � Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447}; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447}; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); · 15. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356); 16. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/ Menkes/ Per/x/ 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyususnan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487 /Kpts/Um/6/ 1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular; 20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Kpts/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelertggaraan Sistem Surveilans Epidemologi Penyakit Menular dan Tidak Menular; 21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/PD.602/2/2004 tentang Pemyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influenza pada Unggas (Avian Influenza) di beberapa Provinsi di Wilay" Republik Indonesia; 22. Keputyfu! ; Menteri Kesehatan Nomor 494/J«'fti�s'/SK/VIIl/2004 tentang Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa; � 23. Keputusan , Menteri Kesehatan Nomor 494 /Menkes/SK/VIII/2004 tentang Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor Nomor 03);
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KOMIS! KABUPATEN PENGENDALIAN ZOONOSIS. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone 3. Bupati adalah Bupati Bone 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone 5. Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis adalah unit organisasi pemerintah Daerah Kabupaten Bone yang bersifat non struktural, yang berfungsi sebagai wadah koordinasi lintas SKPD dalam pengendalian zoonosis di tingkat Kabupaten, yang diselenggarakan secara terintegrasi dan terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya. 7. Pandemi adalah wabah penyakit menular yang berjangkit serempak meliputi dan melintasi batas wilayah geografis antar beberapa dan banyak negara. 8. Wabah Zoonosis adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit zoonotik pada populasi hewan dan/ atau masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu atau munculnya kasus penyakitzoonotik baru di daerah bebas. 9. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya, atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. 10. Pengendalian · Zoonosis adalah rangkaian kegiatan yang meliputi manajemen pengamatan, pengidentifikasian, pencegahan, tata laksana kasus dan pembatasan penularan serta pemusnahan sumber zoonosis. BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP TUGAS KOMISI �µ�ATEN PENGENDALIAN ZOONOSIS .��), /, 1'l "· ,, _ Pasal 2 .• \' Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis. ·' Pasal 3 ( 1) Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipimpin oleh Bupati. (2) Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), secara koordinatif fungsional, teknis operasional dan administratif bertanggung jawab kepada gubernur. Pasal 4 Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis dengan tujuan untuk : ( 1) Mewujudkan kesatuan langkah yang terpadu dan komprehensif lintas SKPD Daerah/instansi terkait dalam pengendalian zoonosis; (2) Meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi SKPD Daerah/ instansi terkait dalam pengendalian zoonosis; (3) Percepatan pengendalian zoonosis di wilayah Kabupaten. Pasal 5 Ruang lingkup pelaksanaan tugas Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis meliputi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program, pelaksanaan dan pengawasan pengendalian zoonosis di wilayah Kabupaten. BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Tugas Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis Pasal 6 ( 1) Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan kebijakan, program pelaksanaan dan pengawasan pengendalian zoonosis di · wilayah Kabupaten. , (2) Dalam mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan kebijakan dan program pengendalian zoonosis di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis memperhatikan Kebijakan dan Program Nasional Pengendalian Zoonosis dan arahan Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis. Bagian Kedua Keanggotaan I'. /(J,;I ' Pasal 7 Susunan KeanggQ��, K�rhisi Kabupaten Pengendalian Zoonosi terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda Kah. Bone, Kepala Instansi Vertikal, dan SKPD / unit kerja yang terkait, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini. Bagian Ketiga Tim Pelaksana Pasal 8 ( 1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis dibantu oleh Tim Pelaksana yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis. (2) Keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pejabat setingkat eselon III dan IV yang mewakili keanggotaan Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis dan instansi terkait. (3) Tugas tim pelaksana komisi Kabupaten pengendalian zoonosis adalah: 1. melaksanakan tugas Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (tujuh) ayat 3 (tiga); 2. melaksanakan Pusat Komando Operasional Pengendalian Zoonosis dalam hal terjadi keadaan luar biasa/wabah dan pandemi Zoonosis; 3. melaksanakan hubungan kerja kelembagaan pengendalian Zoonosis; 4. menyiapkan laporan pengendalian Zoonosis Kabupaten; dan 5. tugas lain yang diberikan Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis dalam rangka pengendalian Zoonosis, yang pelaksanaannya dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pelaksana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Keempat (1) Untuk Sekretariat Pasal9 kelancaran pelaksanaan tugasnya, Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis dibantu oleh Sekretariat yang secara. fungsional dilakukan oleh Asisten yang membidangi Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah. (2) Tugas sekretariat komisi Kabupaten pengendalian zoonosis adalah : 1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis; 2. menyiapkan bahan · penyusunan kebijakan lintas sektor Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis; 3. memfasilitasi kegiatan Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis; dan 4. memfasilitasi penyusunan laporan Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis; (3) Susunan keanggotai dan tugas Sekretariat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II s� · · ·• g� )::>agian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. · � if! ,t: -' , /\ f>"'\' ,\ . . ', .. Bagian Kelima Tata Kerja I \.. , Pasal 10 ( 1) Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis mengadakan sidang secara berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. (2) Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis dapat mengundang para ahli/pakar, Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis, dan/atau pihak lain yang diperlukan untuk hadir dalam sidang sesuai dengan topik pembahasan dalam sidang. (3) Hasil Sidang Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis oleh masing• masing anggota Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis dilaksanakan di SKPD masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (4) Para anggota Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis menyampaikan hasil pelaksanaan dan permasalahan yang ada dalam pengendalian zoonosis yang dilaksanakan di SKPD masing-masing guna dibahas dan dicari penyelesaiannya dalam Sidang Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis. (5) Hasil Sidang Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis disampaikan kepada Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis sebagai acuan pengendalian zoonosis di wilayah Kabupaten. (6) Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis, secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu• waktu jika diperlukan. Bagian Keenam Hubungan Kerja dan Pelaporan Pasal 11 Hubungan kerja kelembagaan pengendalian zoonosis bersifat koordinatif fungsional. Pasal 12 (1) Hubungan kerja kelembagaan pengendalian zoonosis dalam hal terjadi keadaan Kejadian Luar Biasa/wabah dan pandemi akibat zoonosis, bersifat komando operasional. (2) Dalam hal terjadi keadaan kejadian luar biasa/wabah dan pandemi akibat zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis bertindak sebagai Pusat Komando Operasional Pengendalian Zoonosis di tingkat Kabupaten. (3) Komisi _Kabupaten Pp�g�ndalian Zoo�osi� mengam��l langkah-langkah yang diperlukan d�� 1 mengoordinasikan Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian Zoon� .,"tlirtuk menanggulangi wabah zoonosis dan »: , .,, t I � pandemi sebagaimaha dimaksud pada ayat (2). ,r Pasal 13 '------ (1) SKPD Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi melaporkan basil pelaksanaan pengendalian zoonosis kepada Bupati. (2) Bupati menyampaikan laporan pengendalian zoonosis kabupaten di wilayahnya kepada Bupati. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan pengendalian zoonosis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibahas dalam Sidang Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis dan disusun dalam 1 (satu) laporan pengendalian zoonosis Kabupaten. (4) Bupati menyampaikan laporan pengendalian zoonosis Kabupaten kepada Gubemur dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis dan Menteri Dalam Negeri. BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 14 Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber dana lainnya yang sifatnya tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV KETENTUAN LAIN Pasal 15 \_ Masa Kerja Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis berakhir pada akhir bulan Desember 2018. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, koordinasi pengendalian zoonosis oleh tim dan/ atau wadah koordinasi di bidang pengendalian zoonosis yang telah ada tetap dilaksanakan, dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini, koordinasi pengendalian zoonosis beralih kepada Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini. f.. . / I ; · � , . ,,, ' BAB VII /, � -�ENTUAN PENlJTUP ,, - ,. Pasal 1 7 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, seluruh ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan tim dan/atau wadah koordinasi di bidang pengendalian zoonosis yang diatur dengan Keputusan Bupati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku · Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. I Agar setiap tahunnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini, seluruh ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan tim dan/atau wadah koordinasi di bidang pengendalian zoonosis yang diatur dengan Keputusan Bupati
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 25 Tahun 2023

PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGASEM DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Kesehatan

Download :
PERBUP 25 TH 2023.pdf

Abstrak

PENGADAAN-SUMBER-DAYA-MANUSIA-PADA-RUMAH-SAKIT-UMUM-DAERAH-KABUPATEN-KARANGASEM-DAN-PUSAT-KESEHATAN-MASYARAKAT

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023 NOMOR 25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGASEM DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendukung kinerja rumah sakit umum daerah dan pusat kesehatan masyarakat yang telah menerapkan pola badan layanan umum daerah diperlukan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Urnum Daerah rnengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan,persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Sumber Daya Manusia pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasern dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016
Ketentuan Umum,Pengadaan,Ketentuan Peralihan,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023.
-
-
10 Halaman dan Lampiran

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2023

PEDOMAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Asuransi Kesehatan

Status Peraturan

Mencabut :

PERWALI Kota Pasuruan No. 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Pasuruan

Abstrak

Jaminan kesehatan nasional

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 25, BD kota Pasuruan Tahun 2023 No. 25

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan perlu mengoptimalkan penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan tenaga kesehatan yang kompeten; b. bahwa pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat untuk pembayaran jasa dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, perlu menyusun pedoman; c. bahwa penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa pelayanan dan dukungan operasional yang diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 25 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Pasuruan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 20 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Pasuruan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan mengefektifkan pemanfaatan dana kapitasi, sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022;
peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; meliputi: ketentuan umum; pemanfaatan dana kapitasi; pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan; pembinaan dan pengawasan

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2023.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 25 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 27), Pasal I Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 16), dan Pasal I angka 2 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 20, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 15 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 25 Tahun 2017

Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma

Badan Layanan Umum Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Download :
Pergub Nusa Tenggara Barat Nomor 25 Tahun 2017.pdf

Abstrak

TATA KELOLA - RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 25, BD 2017 (25) : 39 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma

ABSTRAK:

a. bahwa rumah sakit jiwa sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan oleh karena itu rumah sakit jiwa dituntut untuk dapat memberikan pelayanan bermutu sesuai dengan yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat; b. bahwa pola tata kelola RSJ Mutiara Sukma telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat belum dapat menampung perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
UU No. 64 Tahun 1958; UU No. 36 Tahun 2009; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 565Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 28 Tahun 2004; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/02/M.PAN/1/2007; Peraturan Menteri Keuangan No. 109/PMK.05/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan No. 340/MENKES/PER/III/2010; Peraturan Menteri Kesehatan No. 755/Menkes/Per/IV/2011; Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 Tahun 2014; Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2011;
Dalam Pergub ini diatur tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Pola Tata Kelola merupakan peraturan internal RSJ Mutiara Sukma, yang didalamnya memuat: a. struktur organisasi; b. prosedur kerja; c. pengelompokan fungsi-fungsi logis; dan d. pengelolaan sumber daya manusia.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2017.
Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat
39 hlm

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2023

Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam

Kesehatan

Status Peraturan

Mencabut :

Perka BPOM No. 9 Tahun 2017 tentang Larangan Memproduksi dan Mengedarkan Obat Tradisional yang Mengandung Cassia Senna L. dan Rheum Officinale dengan Klaim untuk Menurunkan Lemak Tubuh atau Menurunkan Berat Badan
Perka BPOM No. HK.00.05.41.1384 Tahun 2005 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka

Download :
peraturan-bpom-no-25-tahun-2023.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 25 Tahun 2024

Pembagian Jasa Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Brebes No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 044 Tahun 2015 tentang Penetapan Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Brebes

Download :
Perbup Brb 25_2024.pdf

Abstrak

jasa pelayanan - puskesmas

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2024/NO.25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat

ABSTRAK:

bahwa pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga tenaga kesehatan wajib untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas; bahwa dengan adanya perkembangan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Daerah yang semula sejumlah 5 (lima) unit Badan Layanan Umum Daerah yang berkedudukan di Kecamatan dan mempunyai wilayah kerja masing-masing, menjadi 38 (tiga puluh delapan) Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang mandiri; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat;
Pasal 18 ayat (6) Undang – Undnag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Pembagian Jasa Pelayanan, Pembagian Jasa Persalinan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2024.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 044 Tahun 2015 dicabut.
10 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT